Berlanjut kepada Nusantara sebagai peradaban penghasil pengetahuan sakral, diketahui bahwa salah satu persoalan besar dalam memahami Hindu Nusantara adalah keberlangsungan paradigma yang menempatkan India sebagai pusat produksi pengetahuan, sedangkan Nusantara menjadi wilayah penerima. Dalam paradigma tersebut, autentisitas Hindu Nusantara diukur berdasarkan kemampuannya mempertahankan kesesuaian terhadap sumber India. Semakin dekat suatu tradisi dengan bentuk yang diasumsikan berasal dari India, semakin tinggi kedudukannya. Semakin besar unsur kebudayaan lokal yang dikandungnya, maka semakin mudah tradisi tersebut dianggap mengalami penyimpangan. Perspektif tersebut mengabaikan mekanisme pembentukan kebudayaan melalui seleksi, penerjemahan, adaptasi, perjumpaan, dan produksi kreatif. Padahal, masyarakat Nusantara mempunyai tradisi politik, bahasa, kosmologi, penghormatan terhadap leluhur, ritual, serta struktur sosial sebelum dan selama berlangsungnya interaksi dengan Asia Selatan. Pengetahuan yang datang dari India memperoleh artikulasi melalui realitas kebudayaan tersebut.
Sheldon Pollock dalam “The Language of the Gods in the World of Men: Sanskrit, Culture, and Power in Premodern India” (2006) mengembangkan konsep Sanskrit cosmopolis untuk menjelaskan penyebaran bahasa Sanskerta sebagai medium kebudayaan, kesusastraan, dan legitimasi kekuasaan dari Asia Selatan hingga berbagai wilayah Asia Tenggara. Pollock juga mengidentifikasi proses vernacularization, ketika bahasa-bahasa regional mengembangkan kapasitasnya sebagai medium sastra, kebudayaan, serta kekuasaan dengan otoritas tersendiri. Dalam lingkungan Nusantara, bahasa Jawa Kuna berkembang menjadi medium yang mampu mengartikulasikan pengetahuan filosofis, metafisika, teologi, estetika, dan gagasan politik dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Para pujangga menguasai berbagai perangkat kesusastraan Sanskerta, termasuk metrum, retorika, simbolisme, dan konvensi naratif, kemudian mengembangkan karya yang mempunyai identitas kebudayaan tersendiri. P.J. Zoetmulder dalam “Kalangwan: A Survey of Old Javanese Literature” (1974) menunjukkan keluasan dan kompleksitas kesusastraan Jawa Kuna melalui kajian terhadap kronologi, genre, estetika, lingkungan produksi sastra, serta hubungan antara aktivitas kepujanggaan dan kehidupan religius. Penelitiannya memberikan landasan untuk memahami bahwa kesusastraan Jawa Kuna merupakan sebuah tradisi intelektual yang mempunyai sejarah perkembangannya sendiri. Khazanah tersebut mencakup Ādiparwa, Wirāṭaparwa, Bhīṣmaparwa, Kakawin Rāmāyaṇa, Arjunawiwāha, Bhāratayuddha, Sutasoma, Dharmaśūnya, Agastyaparwa, Sarasamuccaya, Vṛhaspatitattva, Tattvajñāna, Bhuwana Kośa, Jñānasiddhānta, Dharma Pātañjala, serta berbagai lontar tattwa, tutur, śāsana, kalpa, dan mantra yang berkembang dalam lingkungan Nusantara. Ternyata, masing-masing karya memiliki karakter tersendiri. Misalnya Arjunawiwāha merupakan komposisi puitis yang mempertemukan spiritualitas, tapa, kekuasaan, dan pengalaman manusia. Sarasamuccaya menyajikan pengajaran etis melalui śloka Sanskerta yang disertai penjelasan Jawa Kuno. Vṛhaspatitattva dan Tattvajñāna mempunyai orientasi metafisis serta soteriologis. Dharma Pātañjala memperlihatkan hubungan antara pemikiran yoga dan teologi Śaiva. Keberadaan korpus tersebut membuktikan kapasitas Nusantara sebagai ruang produksi, preservasi, dan transformasi pengetahuan religius.
Sementara itu kehadiran Bhagavadgītā dalam tradisi Jawa Kuna memberikan contoh yang sangat penting untuk memahami mekanisme transmisi teks Hindu di Nusantara. Melalui Bhīṣmaparwa, materi dialog Kṛṣṇa dan Arjuna telah menjadi bagian dari khazanah kesusastraan Jawa Kuna sekitar pergantian milenium pertama Masehi. Jan Gonda melalui “The Javanese Version of the Bhagavadgītā” (1935) dan “Het Oudjavaansche Bhīṣmaparwa” (1936) meneliti bentuk transmisi tersebut. Bhīṣmaparwa Jawa Kuna menyajikan materi melalui kombinasi kutipan Sanskerta dan pengolahan dalam bahasa lokal. Bentuknya memperlihatkan aktivitas seleksi dan parafrasa yang memungkinkan pengetahuan filosofis disampaikan kepada lingkungan pembaca atau pendengar yang berbeda. Fenomena tersebut mempunyai implikasi yang sangat besar bagi pemahaman mengenai transmisi ajaran. Para pujangga dan pengajar Jawa Kuna memiliki keleluasaan untuk menentukan bagian mana yang dikutip, dijelaskan, diringkas, atau dikembangkan berdasarkan kebutuhan intelektual dan pedagogis masyarakatnya. Dalam tradisi demikian, kesetiaan terhadap ajaran dapat diwujudkan melalui penyampaian substansi pengetahuan dengan perangkat bahasa dan kebudayaan yang memungkinkan ajaran tersebut dipahami secara lebih mendalam. Apabila metode transmisi tersebut dinilai menggunakan standar literalisme tekstual, maka perubahan struktur dan pemilihan materi mudah dianggap sebagai bentuk pengurangan atau distorsi. Secara historis, aktivitas tersebut justru memperlihatkan bagaimana pengetahuan bergerak dari satu lingkungan linguistik menuju lingkungan linguistik lainnya.
Demikian pula dengan Sarasamuccaya yang mengandung transformasi bahasa sebagai mekanisme pengajaran dharma. Sarasamuccaya merupakan salah satu karya yang sangat penting dalam kehidupan Hindu Nusantara karena memperlihatkan hubungan antara sumber Sanskerta dan penjelasan dalam bahasa Jawa Kuna. Di dalamnya, sejumlah ajaran etis mengenai dharma, karma, pengendalian diri, kehidupan manusia, serta pembebasan memperoleh elaborasi melalui bahasa yang digunakan dalam lingkungan intelektual setempat. Tradisi tersebut memperlihatkan bahwa transmisi mempunyai dimensi pedagogis yang sangat kuat. Śloka Sanskerta membawa hubungan dengan korpus pengetahuan terdahulu, sementara penjelasan Jawa Kuna memungkinkan gagasan tersebut dipahami dan dihubungkan dengan kehidupan masyarakat. Dalam Sarasamuccaya 2 disebut: Ri sakwehning sarwa bhūta, iking janma wwang juga wĕnang gumawayakĕn śubhāśubhakarma, kunĕng panĕtasakĕna ring śubhakarma juga ikang aśubhakarma, phalaning dadi wwang. Artinya, “ Di antara segala makhluk hidup, kelahiran sebagai manusia memberikan kemampuan untuk melakukan perbuatan baik dan buruk. Hendaknya perbuatan buruk dilebur melalui perbuatan baik. Demikianlah manfaat memperoleh kelahiran sebagai manusia.”
Maknanya adalah Sarasamuccaya menempatkan manusia sebagai subjek yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pertimbangan moral dan transformasi diri melalui tindakan. Kehidupan manusia memperoleh maknanya melalui kesempatan mengembangkan kebajikan, memperbaiki perilaku, serta mengarahkan kehidupan menuju tujuan spiritual yang lebih tinggi. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa bahasa Jawa Kuna mempunyai kapasitas untuk mengartikulasikan gagasan etis dan filosofis yang sangat kompleks. Istilah Sanskerta seperti śubhakarma dan aśubhakarma diintegrasikan ke dalam struktur bahasa lokal sehingga membentuk suatu wacana religius yang dapat dipahami oleh masyarakatnya. Kedudukan Sarasamuccaya dalam pendidikan Hindu Indonesia memberikan contoh bagaimana sebuah karya yang berkembang melalui lingkungan intelektual Nusantara dapat memperoleh otoritas etis yang sangat tinggi. Otoritasnya berkaitan dengan kedalaman kandungan, kesinambungan penggunaan, serta kemampuannya menjelaskan persoalan kehidupan manusia.
Selain Sarasamuccaya, terdapat Vṛhaspatitattva yang merupakan sumber yang sangat relevan untuk menjawab persoalan mengenai pluralitas ajaran Hindu karena teks tersebut secara langsung membahas alasan adanya berbagai jalan spiritual dan jenis śāstra. Karya ini disusun melalui bentuk dialog antara Bhagavān Vṛhaspati dan Bhaṭāra Īśvara. Di dalamnya terdapat pengajaran mengenai kesadaran, realitas Śiva, karma, kosmologi, yoga, serta pembebasan. Pada bagian pembuka, Bhagavān Vṛhaspati mengajukan pertanyaan mengenai alasan Bhaṭāra memberikan berbagai jenis pengetahuan kepada para dewa. Ia menyebut beberapa jalan, antara lain Śaiva, Pāśupata, dan Alepaka, serta mempertanyakan mengapa jalan dan śāstra tersebut mempunyai begitu banyak perbedaan. Dalam Vṛhaspatitattva 2, disebut भगवन् देव देवानामनादिपरमेश्वर । समाख्याहि तत्त्वं सर्वं रमयन् सचराचरम् ॥ bhagavan deva devānām anādiparameśvara | samākhyāhi tattvaṃ sarvaṃramayan sacarācaram || Artinya, “Wahai Bhagavān, Dewa di antara para dewa, Tuhan tertinggi tanpa permulaan, jelaskanlah seluruh hakikat yang membawa kebahagiaan bagi segala yang bergerak dan yang tidak bergerak.” Dalam penjelasan Jawa Kuna, kemudian Vṛhaspati mengemukakan pertanyaan mengenai keragaman śāstra: Lavan ikaṅ śāstra vih akveh ata prakāranya, ndya ta kaliṅan ika, mataṅyan vineh makveha ikanaṅ mārga kalavan aji de Bhaṭāra. Artinya, “Demikian pula śāstra itu memiliki banyak jenis. Apakah maknanya sehingga Bhaṭāra memberikan begitu banyak jalan dan pengetahuan?”
Pada bagian penjelasan setelah śloka ketiga, Bhaṭāra memberikan alasan mengenai keberagaman pengetahuan tersebut: Ya ta mataṅyan ainaṅgraha riṅ aji makveh | asiṅ sakavĕnaṅ denyān bhakti riṅ Bhaṭāra | ya ta inalapnya pinakajñānanya n paṅgṛhītāvak Bhaṭāra | nahan hetu niṅ aji yan makveh. Artinya, “Oleh sebab itulah ia dianugerahi berbagai macam ajaran suci. Ajaran yang sesuai dengan kemampuannya dalam berbakti kepada Bhaṭāra diterimanya sebagai pengetahuan untuk memahami hakikat Bhaṭāra. Demikianlah alasan mengapa pengetahuan suci itu begitu banyak.” Pada bagian ini rangkaian penjelasannya menghubungkan keberagaman ajaran dengan perbedaan vāsanā, karma, kecenderungan, kelahiran, dan keadaan makhluk. Teks tersebut kemudian membicarakan kedudukan jalan Śaiva, Pāśupata, dan Alepaka serta menekankan pentingnya ketepatan seseorang dalam memegang pengetahuan.
Maka, Vṛhaspatitattva menawarkan suatu penjelasan teologis mengenai pluralitas jalan spiritual. Keragaman pengetahuan berkaitan dengan keragaman kondisi manusia dan makhluk hidup. Perbedaan kecenderungan, pengalaman, serta kedudukan spiritual melahirkan kebutuhan terhadap metode pengajaran yang berbeda. Dalam kerangka tersebut, pengetahuan sakral memiliki dimensi pedagogis dan soteriologis. Sebuah ajaran dapat mempunyai relevansi tertentu bagi seseorang karena sesuai dengan kesiapan, kecenderungan, dan perjalanan spiritualnya. Teks ini juga memberikan ruang bagi evaluasi terhadap ketepatan seseorang dalam memahami dan menjalankan ajaran. Vṛhaspatitattva juga merupakan sumber penting bagi kritik terhadap homogenisasi Hindu Indonesia. Jauh sebelum berlangsungnya perdebatan modern mengenai pluralitas agama, sebuah karya yang diwariskan melalui tradisi Nusantara telah merumuskan persoalan mengapa pengetahuan suci mempunyai begitu banyak jenis. Dengan kata lain, keberagaman jalan spiritual memperoleh penjelasan dari dalam teologi Hindu Nusantara sendiri.
Kemudian beralih kepada Dharma Pātañjala sebagai teks keagamaan dan filosofis Jawa Kuna yang memadukan sistem yoga Patañjali, khususnya aṣṭāṅga yoga atau delapan tahapan yoga, dengan metafisika dan soteriologi Śaiva. Teks ini membahas hakikat realitas, hubungan antara jiwa individual dan Śiva, keterikatan manusia, serta metode spiritual menuju pembebasan. Penelitian Andrea Acri memberikan salah satu bukti paling kuat mengenai pentingnya khazanah tekstual Nusantara dalam memahami sejarah perkembangan Hindu secara lebih luas. Dalam artikelnya “The Sanskrit-Old Javanese Tutur Literature from Bali: The Textual Basis of Śaivism in Ancient Indonesia” (2006), Acri mengajukan tesis bahwa sejumlah teks tutur Nusantara mempertahankan unsur dari fase awal tradisi Śaiva Siddhānta di India. Melalui perbandingan antara teks Jawa Kuna dan berbagai sumber Sanskerta, Acri menemukan hubungan doktrinal, terminologis, serta kesamaan śloka yang membantu menjelaskan jaringan transmisi Śaivisme. Beberapa unsur ajaran yang kurang terdokumentasikan dalam sumber India yang masih bertahan, justru memperoleh penjelasan tambahan melalui manuskrip Nusantara. Acri juga memperlihatkan karakter komposit sejumlah teks tutur. Teks-teks tersebut dapat memuat berbagai lapisan komposisi, materi dari beberapa sumber, penjelasan lokal, dan hasil penggabungan oleh generasi praktisi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian terhadap satu lontar membutuhkan perbandingan dengan keseluruhan jaringan korpus yang berkaitan.
Lalu dalam monografinya “Dharma Pātañjala: A Śaiva Scripture from Ancient Java Studied in the Light of Related Old Javanese and Sanskrit Texts” (2011, edisi kedua 2017), Acri mengembangkan penelitian terhadap sebuah karya metafisis Jawa Kuno yang mengintegrasikan sistem yoga Patañjali ke dalam kerangka teologi Śaiva. Salah satu temuan pentingnya adalah penggunaan sistem aṣṭāṅga yoga yang berbeda dari kecenderungan penggunaan ṣaḍaṅga yoga dalam berbagai sumber Śaiva Jawa Kuna lainnya. Dharma Pātañjala juga memperlihatkan kemungkinan hubungan dengan tradisi komentar Yogasūtra yang mempunyai karakter berbeda dari komentar Sanskerta yang lazim dikenal sekarang. Implikasi penelitian tersebut sangat mendalam sebab manuskrip Nusantara dapat berfungsi sebagai saksi tekstual bagi sejarah intelektual India. Dalam beberapa kasus, sumber yang bertahan di Jawa dan Bali memberikan informasi mengenai tradisi India yang materi tekstualnya telah hilang atau hanya bertahan secara fragmentaris. Maka paradigma hubungan India–Nusantara perlu dikembangkan dari model pusat dan pinggiran menuju model jaringan produksi, preservasi, dan pertukaran pengetahuan. India mempunyai kedudukan fundamental dalam sejarah penyebaran berbagai tradisi Hindu. Nusantara mempunyai kedudukan penting dalam sejarah pengembangan, pengolahan, dan pelestarian tradisi tersebut. Kedua wilayah dapat saling menerangi melalui penelitian yang mendalam terhadap sumber-sumbernya.
Demikian halnya dengan karya Nusantara lain seperti Kakawin Arjunawiwāha karya Mpu Kanwa, yang berkembang dalam lingkungan pemerintahan Airlangga pada abad ke-11 Masehi, memperlihatkan kemampuan seorang pujangga Nusantara dalam mengolah materi Mahābhārata menjadi sebuah karya yang mempunyai kedalaman spiritual dan orientasi politik tersendiri. Kakawin Arjunawiwāha mengembangkan perjalanan Arjuna melalui tapa, pengujian, hubungan dengan para dewa, pencapaian spiritual, kewajiban, dan kekuasaan. Di tengah struktur naratifnya terdapat pengajaran mengenai hakikat realitas ilahi, hubungan antara manifestasi dan prinsip tertinggi, serta kemampuan manusia menyingkap pengetahuan melalui praktik spiritual. Stuart Robson dalam “Arjunawiwāha: The Marriage of Arjuna of Mpu Kanwa” (2008) menerbitkan edisi dan terjemahan karya tersebut berdasarkan penelitian terhadap manuskrip Bali. Penelitiannya memberikan landasan filologis bagi pemahaman terhadap salah satu karya utama kesusastraan Jawa Kuno. Dalam Kakawin Arjunawiwāha X.1 disebut: Oṃ sambahning anātha tinghalana de Trilokaśaraṇa | wāhyâdhyātmika sambahi nghulun i jöngta tan hana waneh | saṅ lwir agni sakêng tahĕn kadi miñak sakêng dadhi kita | saṅ sākṣāt mĕtu yan hana wwang amutĕr tutur pinahayu || Artinya, “Om, perhatikanlah sembah hambayang tiada mempunyai pelindung, wahai Pelindung Ketiga Dunia. Sembah lahir dan batin hamba tertuju kepada kaki-Mu semata. Engkau bagaikan api yang muncul dari kayu, bagaikan minyak atau mentega yang dihasilkan dari susu asam. Engkau tersingkap secara nyata ketika seseorang mengolah pengetahuan spiritual dengan baik.” Di sini, metafora api dalam kayu dan mentegadalam susu menggambarkan realitas yang telah mempunyai kemungkinan untuk disingkap melalui proses tertentu. Api muncul melalui pengolahan kayu, sedangkan mentega diperoleh melalui pengolahan susu. Dalam konteks spiritual, pengetahuan mengenai hakikat ilahi membutuhkan proses penghayatan dan disiplin batin. Ungkapan amutĕr tutur pinahayu memiliki kedalaman filosofis, sedangkan tutur merupakan pengetahuan atau pengajaran yang perlu diolah agar memperoleh kebermaknaannya dalam kesadaran manusia. Aktivitas spiritual menjadi proses transformasi, di mana sesuatu yang semula tersembunyi dapat tersingkap melalui disiplin pengetahuan dan penghayatan.
Metafora tersebut mempunyai kemiripan dengan berbagai perumpamaan dalam tradisi Upaniṣad mengenai realitas yang tersembunyi dalam manifestasi material. Pujangga Nusantara mengartikulasikan kembali gagasan itu melalui struktur puitis Jawa Kuna. Bait berikutnya memperluas penjelasan mengenai hakikat ilahi dalam Kakawin Arjunawiwāha X.2: Byāpi-byāpaka sārining paramatattwa durlabha kita | icchānta n hana tan hanâgamal alit lawan halahayu | utpatti sthiti linaning dadi kitâta kāraṇanika | saṅ saṅkan-paraning sarāt sakala-niṣkalātmaka kita || Artinya, “Engkau meresapi dan meliputi segala sesuatu, hakikat tertinggi yang sukar dicapai. Melalui kehendak-Mu terdapat keberadaan dan ketidakberadaan, yang kasar dan yang halus, yang buruk dan yang baik. Engkaulah penyebab penciptaan, pemeliharaan, serta peleburan segala yang menjadi. Engkaulah asal dan tujuan seluruh dunia, yang berhakikat sakala dan niṣkala.”
Bait tersebut mengartikulasikan realitas ilahi melalui konsep sakala dan niṣkala, yaitu dimensi yang mempunyai manifestasi dan dimensi yang melampaui bentuk. Realitas tertinggi dipahami melalui hubungan antara imanensi dan transendensi, antara keberadaan yang dapat dialami melalui manifestasi dan hakikat yang melampaui keterbatasan representasi. Kedalaman metafisis dalam Kakawin Arjunawiwāha memperlihatkan bagaimana kapasitas seorang pujangga Nusantara dalam mengartikulasikan teologi dan filsafat melalui bahasa lokal. Maka, menganggap kakawin sekadar karya sastra profan akan mengabaikan fungsi religius dan epistemologis yang dapat dikandung oleh kesusastraan Jawa Kuno. Genre sastra justru memberikan kemungkinan untuk mengomunikasikan pengalaman spiritual melalui metafora, ritme, keindahan, dan struktur naratif. Untuk bahasan soal Kakawin Arjunawiwāha dapat dibaca di sini.
Tradisi Śiva–Buddha Nusantara juga memberikan contoh bagaimana batas identitas keagamaan dapat mempunyai konfigurasi yang berbeda dari kategori agama modern. Dalam sejarah kerajaan Jawa, berbagai lingkungan Śaiva dan Buddhis berinteraksi melalui patronase politik, aktivitas ritual, kosmologi, kesusastraan, serta perdebatan metafisis. Perjumpaan tersebut menghasilkan berbagai bentuk hubungan, mulai dari koeksistensi, pertukaran simbolisme, penggunaan bersama perangkat ritual, hingga artikulasi kesatuan metafisis. Pada saat yang sama, masing-masing tradisi tetap memiliki doktrin, institusi, praktik, dan identitas tersendiri. Thomas M. Hunter dalam “The Body of the King: Reappraising Singhasari Period Syncretism” (2007) mengembangkan kajian mengenai hubungan antara produksi simbolisme keagamaan dan kekuasaan kerajaan pada periode Singhasari. Pendekatan tersebut memberikan dasar untuk memahami bahwa relasi Śaiva dan Buddhis mempunyai dimensi politik, ritual, dan intelektual yang kompleks. Meski demikian, istilah sinkretisme perlu digunakan secara hati-hati agar perbedaan institusi serta tradisi keagamaan tetap dapat dikenali.
Salah satu representasi paling terkenal mengenai hubungan Śiva–Buddha terdapat dalam Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular, yang berkembang pada masa Majapahit abad ke-14 Masehi. Dalam Kakawin Sutasoma 139.5 disebut: Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiśwa | bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen | mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal | bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa || Artinya, “Buddha dan Wiśwa dikatakan sebagai dua hakikat yang berbeda. Keduanya memang berbeda, tetapi bagaimanakah hakikat itu dapat dibedakan secara mutlak? Sebab hakikat Jina dan hakikat Śiva adalah tunggal. Berbeda keduanya, satu hakikatnya; dharma tiada mendua.” Dalam karyanya, Mpu Tantular mengembangkan argumentasi mengenai hubungan antara keragaman manifestasi teologis dan kesatuan hakikat. Bait tersebut mengakui adanya perbedaan antara lingkungan Buddhis dan Śaiva, kemudian mengartikulasikan sebuah konsepsi mengenai kesatuan pada tingkat hakikat. Persoalan tersebut memiliki implikasi epistemologis yang sangat penting di mana identitas, simbolisme, ritual, bahasa, dan konsepsi keagamaan dapat mengalami diferensiasi. Kesatuan metafisis dapat dipertimbangkan melalui ranah yang berbeda dari persamaan literal seluruh formulasi doktrin. Akan tetapi, bait Sutasoma perlu dipahami dalam konteks karya Buddhis dan lingkungan perjumpaan Śiva–Buddha pada masa Majapahit. Penggunaan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kebangsaan Indonesia merupakan perluasan hermeneutis yang berkembang dalam konteks negara modern. Perluasan tersebut memperlihatkan bagaimana sebuah teks dapat mengalami perubahan fungsi melalui sejarah penerimaannya. Bait yang semula mengartikulasikan hubungan metafisis tertentu kemudian memperoleh relevansi bagi kehidupan masyarakat dengan keragaman agama, etnis, bahasa, dan kebudayaan. Dengan demikian, Indonesia sendiri memberikan contoh bagaimana sebuah teks kuno dapat memperoleh makna baru melalui rekontekstualisasi historis. Untuk bahasan lebih mendalam soal itu, dapat dibaca di sini.
Maka terlihat jelas dalam beragam kakawin, lontar adalah ekosistem pengetahuan, serta bukan sekadar media penyimpanan teks Tradisi lontar di Jawa, Bali, dan Lombok memperlihatkan bahwa kehidupan sebuah teks berkaitan erat dengan proses produksi material, penyalinan, pembacaan, pemeliharaan, pengajaran, dan penggunaan ritual. Lontar mempunyai karakter sebagai artefak budaya sekaligus medium pengetahuan. Beberapa jenis lontar memperoleh perlakuan khusus berdasarkan kandungan serta kedudukannya dalam lingkungan spiritual tertentu. Dalam tradisi Bali, pembacaan kakawin melalui mabebasan dan kegiatan pesantian memperlihatkan hubungan yang erat antara teks, suara, interpretasi, dan komunitas. Sebuah bait dilantunkan, kemudian dijelaskan atau diterjemahkan agar kandungannya dapat dipahami. Proses tersebut memungkinkan arti sebuah karya berkembang melalui perjumpaan antara teks kuno dan pengalaman manusia kontemporer. Dalam lingkungan kepanditaan, lontar tattwa dan tutur dapat digunakan bersama pengajaran oral. Teks berfungsi sebagai medium pengingat, rujukan, struktur pengetahuan, serta perangkat pembelajaran. Seorang guru dapat menjelaskan bagian-bagian yang sangat ringkas melalui uraian yang diwariskan dalam tradisinya. Andrea Acri dalam penelitian tentang tutur pada “The Sanskrit-Old Javanese Tutur Literature from Bali: The Textual Basis of Śaivism in Ancient Indonesia” (2006) memperlihatkan bahwa banyak manuskrip keagamaan Nusantara mempunyai karakter praktis sebagai pedoman bagi orang yang telah memperoleh pengajaran tertentu. Hubungan antara teks tertulis dan pengetahuan oral sangat penting karena bagian-bagian ajaran dapat mengandaikan kompetensi yang telah dimiliki sebelumnya oleh pembaca. Maka, kehilangan garis transmisi oral dapat memengaruhi kemampuan generasi berikutnya dalam memahami isi lontar secara tepat. Dalam konteks tersebut, pelestarian teks mempunyai dimensi yang lebih luas daripada digitalisasi manuskrip. Digitalisasi memang memberikan akses, mengurangi risiko kehilangan material, dan mendukung penelitian. Pelestarian pengetahuan membutuhkan kompetensi bahasa, pemahaman konteks ritual, penelitian komparatif, serta dokumentasi terhadap sejarah penggunaan teks tersebut. Sebuah manuskrip digital yang dapat diakses ribuan orang masih membutuhkan pembaca yang mempunyai kapasitas untuk memahami kandungannya. Hanya saja, keberhasilan menyelamatkan artefak merupakan tahap penting, sementara keberhasilan menyelamatkan ekosistem pengetahuan merupakan tantangan yang lebih besar.
Kemudian perkembangan Hindu di Indonesia pada abad ke-20 sangatlah besar. Pembentukan negara nasional, birokrasi keagamaan, sistem pendidikan, modernisasi, serta hubungan dengan komunitas agama lain mendorong para intelektual dan pemuka Hindu untuk merumuskan identitas yang dapat dipahami dalam lingkungan institusional Indonesia. Sebelumnya, kehidupan religius masyarakat Hindu berkembang melalui jaringan ritual, komunitas adat, kepanditaan, pemujaan leluhur, tempat suci, kesusastraan, serta berbagai bentuk pengajaran spiritual. Hubungan antara adat dan agama mempunyai konfigurasi yang sangat erat. Pembentukan identitas agama modern mendorong proses diferensiasi, sistematisasi, dan standardisasi terhadap berbagai unsur tersebut. Untuk konteks tersebut dapat diperdalam di sini.
Michel Picard dalam "Balinese Religion in Search of Recognition: From Agama Hindu Bali to Agama Hindu (1945–1965)" (2011) meneliti perjuangan para pemuka agama dan intelektual Bali untuk memperoleh pengakuan melalui institusi Kementerian Agama. Tesis penelitiannya memperlihatkan bahwa proses tersebut melibatkan perdebatan mengenai konsepsi agama, strategi politik, identitas masyarakat Bali, hubungan dengan Hindu India, dan kedudukan agama Hindu dalam negara Indonesia. Dalam penelitian berikutnya, "From Agama Hindu Bali to Agama Hindu: Two Styles of Argumentation" (2017), Picard membandingkan argumentasi kaum intelektual Bali pada tahun 1920-an dengan formulasi ajaran Hindu yang berkembang melalui Parisada pada tahun 1960-an. Ia secara khusus membahas pembentukan Pañca Śraddhā pada tahun 1964 dan penerbitan Upadeça tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu pada tahun 1967. Kedua peristiwa tersebut memperlihatkan perubahan orientasi dari perdebatan mengenai hubungan antara kebalian, adat, dan agama menuju perumusan ajaran yang dapat dikomunikasikan dalam lingkungan Hindu berskala nasional. Sementara itu, June Mc Daniel dalam "Religious Change and Experimentation in Indonesian Hinduism" (2017) mengembangkan penelitian mengenai perubahan teologi, ritual, seni, pendidikan, dan institusi dalam Hindu Indonesia. Ia mengajukan tesis bahwa Agama Hindu Dharma Indonesia mengalami proses adaptasi terhadap lingkungan keagamaan nasional melalui penekanan pada ketuhanan monoteistik, sistem etika, formulasi doktrin, serta penggunaan kategori keagamaan yang dapat dikenali oleh masyarakat Indonesia secara lebih luas. Penelitian tersebut memberikan landasan bagi pembahasan mengenai skripturalisasi, yaitu proses penguatan teks sebagai pusat legitimasi identitas, ajaran, pendidikan, dan otoritas agama.
Dalam konteks Hindu Indonesia, skripturalisasi dapat terlihat melalui penguatan kedudukan Veda sebagai kitab suci utama, penggunaan Bhagavadgītā sebagai sumber pengajaran yang mudah diakses, penyusunan pokok-pokok keimanan, penerjemahan konsepsi ṛṣi melalui analogi kenabian, serta pembentukan kurikulum agama formal. Kategori-kategori tersebut membantu umat Hindu menjelaskan agamanya melalui bahasa yang dapat dipahami oleh negara dan masyarakat antaragama. Proses tersebut juga memberikan kontribusi besar bagi pendidikan, organisasi, pengakuan publik, dan artikulasi identitas nasional. Hanya saja, manfaat institusional tersebut mempunyai konsekuensi epistemologis ketika kategori hasil standardisasi mulai dianggap sebagai gambaran tunggal Hindu sepanjang sejarah.
Lantas, bagaimana memahami Abrahamisasi semacam itu sebagai proses penerjemahan institusional? Dalam konteks Hindu Indonesia, Abrahamisasi dapat digunakan sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan proses penyesuaian identitas keagamaan terhadap kategori-kategori yang dominan dalam lingkungan sosial, politik, dan administratif negara modern. Proses tersebut terlihat melalui penegasan konsep Tuhan Yang Maha Esa, penetapan kitab suci utama, perumusan pokok-pokok keimanan, penggunaan analogi kenabian dalam menjelaskan kedudukan ṛṣi, serta pembentukan organisasi dan sistem pendidikan agama yang terstandardisasi. Hanya saja, penggunaan istilah Abrahamisasi memerlukan ketelitian konseptual karena monoteisme, pewahyuan, otoritas tekstual, disiplin ritual, dan sistem kepercayaan memiliki akar dalam sejarah intelektual Hindu sendiri. Persoalan utamanya terletak pada perubahan kedudukan dan fungsi unsur-unsur tersebut dalam struktur keagamaan. Konsep-konsep yang sebelumnya berkembang melalui berbagai sistem filsafat, tradisi ritual, dan garis perguruan kemudian diseleksi, disistematisasi, serta dirumuskan kembali untuk memenuhi kebutuhan pengakuan institusional dan komunikasi antaragama. Dengan demikian, Abrahamisasi dalam pembahasan ini merujuk pada proses pengutamaan kategori keagamaan yang menyerupai model Abrahamik sebagai kerangka untuk merumuskan dan melegitimasi identitas Hindu. Proses tersebut menjadi problematis ketika kategori yang semula berfungsi sebagai perangkat adaptasi institusional berkembang menjadi standar normatif untuk menentukan autentisitas, ortodoksi, dan keberlakuan seluruh ajaran Hindu. Pada tahap inilah strategi penyesuaian terhadap lingkungan eksternal berpotensi berubah menjadi mekanisme homogenisasi internal yang menggeser keragaman epistemologis, teologis, tekstual, dan ritual dalam tradisi Hindu Nusantara.
Maka pada pertengahan abad ke-20 para perumus Hindu Indonesia melakukan negosiasi politik dalam situasi sejarah yang kompleks. Mereka menghadapi kebutuhan mempertahankan keberlangsungan komunitas, memperoleh pengakuan institusional, dan mengembangkan pendidikan agama. Permasalahan muncul ketika sebuah strategi historis untuk memperoleh pengakuan berubah menjadi perangkat untuk menilai autentisitas tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Dengan kata lain, sebuah kategori yang semula digunakan untuk membantu Hindu memperoleh legitimasi eksternal dapat berubah menjadi instrumen untuk mengendalikan keragaman internal Hindu. Misalnya Pañca Śraddhā, yang merupakan formulasi yang sangat penting dalam pendidikan Hindu Indonesia. Unsur ketuhanan, ātman, karmaphala, punarbhawa, dan mokṣa mempunyai akar dalam berbagai khazanah ajaran Hindu. Penyusunannya sebagai lima pokok keimanan dalam sebuah sistem pendidikan agama mempunyai konteks institusional modern yang spesifik. Memahami konteks tersebut memungkinkan masyarakat membedakan antara sejarah gagasan dan sejarah sistematisasinya. Sebuah gagasan dapat mempunyai akar yang sangat tua, sementara formulasi administratif dan pedagogisnya baru terbentuk pada periode tertentu.
Maka, di satu sisi sebuah standardisasi memberikan keuntungan praktis bagi penyelenggaraan pendidikan dan organisasi agama. Sebuah kurikulum membutuhkan terminologi, sistematika, serta materi yang dapat diajarkan secara konsisten. Akan tetapi, di sisi lain masalah muncul ketika standardisasi pedagogis berkembang menjadi absolutisasi teologis. Perubahan tersebut berlangsung ketika sebuah materi yang semula disusun untuk mempermudah pendidikan mulai diperlakukan sebagai batas mutlak keabsahan seluruh tradisi Hindu. Teks yang dipilih sebagai rujukan kurikulum memperoleh supremasi atas teks lain. Praktik yang mempunyai sejarah lokal mulai dipertanyakan karena dianggap kurang sesuai dengan formulasi yang telah distandardisasi. Seseorang kemudian dapat merasa mempunyai otoritas untuk menghakimi ritual, tradisi kepanditaan, atau praktik spiritual yang telah berlangsung selama berabad-abad hanya berdasarkan satu kutipan terjemahan Bhagavadgītā atau Bhagavata Purāṇa. Di sinilah muncul fenomena proof-texting, yaitu penggunaan potongan teks sebagai bukti final untuk membenarkan suatu posisi teologis atau moral. Śloka diambil dari sebuah korpus, dilepaskan dari genre, konteksnaratif, sejarah komentar, serta tujuan pengajarannya, kemudian digunakan untuk memenangkan perdebatan.
Dalam praktik demikian, kutipan berfungsi sebagai instrumen kekuasaan retoris. Semakin tinggi kedudukan sakral teks yang digunakan, maka semakin besar potensi tekanan simbolis terhadap pihak yang berbeda pendapat. Kecenderungan tersebut dapat menghasilkan bentuk fundamentalisme tekstual dengan karakter Hindu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa suatu tradisi yang mempunyai sejarah pluralitas sangat luas tetap dapat mengembangkan eksklusivisme ketika mekanisme interpretasi dan produksi otoritas mengalami perubahan. Kritik terhadap fenomena tersebut perlu diarahkan pada metode pembacaan dan klaim hegemoniknya. Penghormatan kepada Bhagavadgītā, Purāṇa, Veda, atau karya para ācārya tetap mempunyai tempat yang sah dalam kehidupan Hindu.
Demikian halnya perkembangan komunikasi global, mobilitas manusia, akses terhadap pendidikan spiritual, penerjemahan teks Sanskerta, serta penyebaran berbagai sampradāya India telah memperluas khazanah pengetahuan Hindu Indonesia. Umat memperoleh kesempatan untuk mempelajari berbagai tradisi Vedānta, yoga, bhakti, Śaiva, Śākta, dan praktik spiritual yang sebelumnya sulit diakses.Perjumpaan
tersebut mempunyai potensi pengayaan yang sangat besar, di mana masyarakat Hindu Nusantara dapat membangun hubungan kembali dengan tradisi yang mempunyai keterkaitan historis, mengembangkan penelitian komparatif, memperbaiki kualitas pengetahuan, dan memperoleh pemahaman terhadap sumber-sumber Sanskerta yang relevan dengan khazanah lontarnya. Hanya saja, proses tersebut juga dapat menghasilkan hierarki autentisitas baru apabila India kontemporer diperlakukan sebagai standar final untuk menilai Hindu Nusantara. Dalam kerangka tersebut, suatu praktik dianggap autentik karena berasal dari India, sedangkan tradisi lokal diposisikan sebagai representasi Hindu yang mengalami penurunan kualitas. Pandangan demikian mencampuradukkan geografi, kronologi, kesinambungan tradisi, dan otoritas teologis. India sendiri mempunyai sejarah perubahan yang panjang. Tradisi religius India sekarang merupakan produk perkembangan selama berabad-abad, termasuk reformasi teologi, perubahan politik, kolonialisme, modernisasi, nasionalisme, serta pertumbuhan berbagai organisasi spiritual. Sebuah karya Jawa Kuna dapat menyimpan unsur pemikiran Śaiva dari periode yang lebih tua daripada sejumlah formulasi yang berkembang di India kontemporer.
Dalam situasi ini, mengembalikan Hindu Nusantara kepada India sebagai satu kesatuan yang dianggap homogen dapat menghasilkan anakronisme. Praktik keagamaan India abad ke-21 diproyeksikan sebagai bentuk autentik dari tradisi yang diwariskan ke Nusantara sekitar seribu tahun sebelumnya. Kelemahan mendasar pendekatan tersebut adalah pengabaian terhadap sejarah transformasi di kedua wilayah. Persoalan menjadi semakin rumit ketika sebuah sampradāya membawa sistem teologinya, kemudian menggunakan sistem tersebut untuk menilai seluruh tradisi Hindu berdasarkan hierarki internal perguruannya. Sebuah doktrin dapat memiliki legitimasi yang kuat dalam lingkungan perguruan tertentu. Perluasan klaim tersebut terhadap seluruh Hindu membutuhkan dasar otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan secara lebih luas. Hal yang sama berlaku terhadap tradisi lokal di mana Hindu Nusantara mempunyai alasan untuk mempertahankan integritas intelektual dan ritualnya. Klaim bahwa setiap tradisi lokal mempunyai usia ribuan tahun atau berasal langsung dari wahyu tertentu tetap membutuhkan pembuktian. Maka dekolonisasi epistemologis berarti menerapkan standar kritis yang setara terhadap seluruh sumber. Teks India, lontar Nusantara, komentar modern, dan klaim seorang guru sama-sama dapat menjadi objek penelitian sesuai karakter dan jenis otoritasnya. Kemandirian intelektual tumbuh melalui kemampuan melakukan penelitian, menghasilkan pengetahuan, serta mempertahankan argumentasi yang dapat diuji.
Salah satu fondasi terpenting dalam memahami teks Hindu adalah kemampuan membedakan sakralitas, autentisitas, kebenaran historis, validitas filosofis, otoritas spiritual, dan keberlakuan normatif. Keenam aspek tersebut saling berkaitan, tapi memiliki dasar penilaian yang berbeda. Sakralitas menunjukkan kedudukan suatu teks dalam kehidupan religius yang terbentuk melalui kandungan ajaran, kesinambungan transmisi, fungsi ritual, inisiasi, serta penghayatan masyarakat pendukungnya. Sementara itu, autentisitas filologis menyangkut keabsahan dan sejarah pembentukan teks yang ditelusuri melalui penelitian manuskrip, bahasa, paleografi, varian bacaan, hubungan intertekstual, serta kemungkinan adanya interpolasi. Kedudukan sakral suatu karya tetap memungkinkan terjadinya kesalahan penyalinan, perubahan redaksi, atau hilangnya bagian tertentu selama proses pewarisan. Adapun kebenaran historis ditentukan oleh kekuatan bukti empiris yang mendukung suatu klaim. Misalnya, genealogi kerajaan atau informasi geografis dalam Purāṇa, dapat diperiksa melalui prasasti, temuan arkeologis, dan sumber sejarah lainnya, sedangkan kandungan mitologisnya memerlukan pendekatan simbolis dan kesusastraan.
Pada ranah pemikiran, validitas filosofis ditentukan oleh koherensi argumentasi, ketepatan asumsi, hubungan antargagasan, serta implikasi yang dihasilkannya. Usia dan popularitas suatu ajaran memberikan gambaran mengenai sejarah penerimaannya, sementara kekuatan argumentasinya memerlukan pengujian rasional. Otoritas spiritual tumbuh melalui kompetensi, kesinambungan garis pengajaran, legitimasi perguruan, dan pengakuan komunitas keagamaan. Seorang guru dapat memiliki kewenangan tinggi dalam pelaksanaan ritual dan pengajaran spiritual, sedangkan klaim sejarah atau linguistik yang dikemukakannya tetap memerlukan verifikasi ilmiah. Dalam persoalan keberlakuan normatif, perhatian diarahkan pada tujuan suatu ketentuan, pihak yang menjadi sasarannya, konteks sosial yang melatarbelakanginya, dasar kewenangan penerapannya, serta konsekuensinya terhadap kehidupan manusia. Pertimbangan tersebut menjadi sangat penting ketika norma yang lahir dalam masyarakat kuno hendak diterapkan pada kehidupan kontemporer dengan struktur sosial, kesadaran etis, dan sistem hukum yang berbeda.
Pembedaan tersebut memberikan landasan bagi pembacaan teks Hindu yang kritis, proporsional, dan bertanggung jawab. Kandungan mitologis dalam Itihāsa dapat dipahami tanpa mengurangi kedudukan religiusnya, autentisitas Dharmaśāstra tetap membuka ruang bagi evaluasi etis terhadap ketentuan sosialnya, sedangkan otoritas ritual suatu lontar dapat berjalan berdampingan dengan penelitian filologis terhadap berbagai redaksinya. Setiap bentuk pengetahuan memerlukan pendekatan yang sesuai dengan karakter, fungsi, dan tujuan pembentukannya. Dengan kerangka tersebut, penghormatan terhadap tradisi dapat berjalan seiring dengan kebebasan berpikir, ketelitian ilmiah, dan kematangan pertimbangan moral. Sakralitas memberikan landasan bagi penghormatan, autentisitas menjelaskan keabsahan sumber, kebenaran menuntut pembuktian, sedangkan keberlakuan memerlukan legitimasi dan pertanggungjawaban.
Dengan demikian, bagaimana seharusnya teks Hindu dibaca? Pendekatan yang lebih tepat terhadap teks Hindu perlu dimulai dengan identifikasi genre dan sejarah komposisinya. Pembaca harus mengetahui apakah sumber yang sedang digunakan merupakan mantra, epos, teks metafisis, ketentuan ritual, komentar, karya sastra, atau pengajaran esoteris. Identifikasi tersebut menentukan metode yang relevan untuk memahami isinya. Tahap berikutnya berkaitan dengan pemeriksaan bahasa lantaran istilah Sanskerta dan Jawa Kuna memiliki medan semantik yang luas, serta mengalami perkembangan sepanjang sejarah. Misalnya kata dharma, dapat merujuk kepada kewajiban, tatanan, kebajikan, hukum, karakteristik sesuatu, ajaran, atau prinsip yang menopang kehidupan. Maka memaksakan satu terjemahan untuk seluruh konteks penggunaannya akan mempersempit kandungan intelektual teks. Pemeriksaan terhadap sejarah manuskrip juga penting sebab sebuah kutipan perlu disertai identifikasi sumber, bagian, bait, edisi, dan apabila diperlukan, varian bacaannya. Kedisiplinan tersebut memungkinkan orang lain memeriksa keabsahan argumentasi yang sedang dibangun. Setelah itu, pembaca perlu memperhatikan hubungan antarteks dan tradisi komentar. Seorang pujangga dapat menggunakan kembali śloka dari korpus terdahulu, seorang komentator dapat mengembangkan sebuah gagasan melalui sistem filsafatnya, dan sebuah tradisi lokal dapat memberikan penjelasan melalui horizon kebudayaannya.
Analisis sosiologis juga membantu menjawab siapa yang menggunakan teks tersebut, melalui institusi apa, untuk kepentingan apa, serta bagaimana kedudukannya mengalami perubahan sepanjang sejarah karena sebuah teks dapat berpindah fungsi dari pedoman pengajaran perguruan menuju materi pendidikan nasional, dari karya sastra kerajaan menuju sumber ritual, atau dari teks keagamaan menuju simbol identitas kebangsaan. Pada akhirnya, pembacaan kontemporer membutuhkan pertimbangan etis. Sebuah ajaran yang hendak diterapkan dalam kehidupan manusia perlu diperiksa berdasarkan konsekuensinya terhadap martabat, kebebasan, tanggung jawab, dan keadilan. Pendekatan demikian memungkinkan penelitian Hindu berkembang melalui dialog antara filologi, sejarah, antropologi, sosiologi agama, filsafat, pengalaman spiritual, dan kritik etis. Kemerdekaan hermeneutis memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab intelektual. Semakin besar kebebasan seseorang dalam menafsirkan teks, maka semakin besar pula kebutuhannya untuk mempertanggungjawabkan sumber, metode, serta konsekuensi penafsirannya.
Maka bahaya terbesar yang dihadapi dalam persoalan tekstualitas adalah terkikisnya kemampuan memahami tradisi melalui perangkat epistemologis yang telah dikembangkannya sendiri. Pemaksaan seluruh khazanah Hindu ke dalam model kitab suci yang seragam akan mengaburkan karakter transmisi oral Veda, kedalaman penyelidikan filosofis Upaniṣad, kompleksitas dilema moral Itihāsa, pluralitas teologis Purāṇa, dimensi inisiasi Tantra, serta kebebasan estetis dan kreativitas intelektual kakawin. Kekayaan pengetahuan yang terbentuk melalui beragam mekanisme transmisi, penghayatan, dan penafsiran tersebut akhirnya tereduksi menjadi sekumpulan pernyataan dogmatis yang diperebutkan otoritas literalnya. Membuang kacamata Abrahamik berarti membebaskan proses pemahaman Hindu dari dominasi asumsi mengenai keharusan memiliki satu model pewahyuan, satu pusat otoritas tekstual, satu hierarki kitab yang seragam, dan satu mekanisme keberlakuan ajaran. Tindakan tersebut merupakan kritik metodologis terhadap universalisasi sebuah model agama. Penghormatan terhadap tradisi Abrahamik tetap dapat berjalan melalui pengakuan atas karakter dan sejarah masing-masing agama.
Sebab kekayaan epistemologis Hindu tercermin dalam beragam cara memperoleh, mewariskan, mengembangkan, dan menghayati pengetahuan sakral. Tradisi Veda mempertahankan ketepatan transmisi fonetis, Upaniṣad membedakan penguasaan teks dari realisasi hakikat, Bhagavadgītā mempertemukan refleksi filosofis dengan tindakan dan pengabdian, Itihāsa mengeksplorasi kompleksitas dilema dharma, Purāṇa mengembangkan kosmologi dan teologi melalui berbagai tradisi pemujaan, sementara Āgama dan Tantra menempatkan inisiasi serta disiplin spiritual sebagai sarana transformasi kesadaran. Kreativitas intelektual serupa berkembang di Nusantara melalui Sarasamuccaya yang mengolah ajaran etis dalam bahasa Jawa Kuno, Vṛhaspatitattva yang menjelaskan landasan teologis keragaman jalan spiritual, Kakawin Arjunawiwāha yang mengungkapkan pengalaman metafisis melalui keindahan sastra, Dharma Pātañjala yang memperkaya pemahaman terhadap sejarah yoga dan Śaivisme, serta Kakawin Sutasoma yang merefleksikan hubungan antara perbedaan manifestasi dan kesatuan hakikat.
Khazanah tersebut memperlihatkan bahwa produksi pengetahuan sakral dalam Hindu berlangsung melalui berbagai pusat intelektual, medium ekspresi, dan mekanisme otoritas. Banyaknya kitab, versi, tafsir, serta tradisi merupakan konsekuensi dari perjalanan sejarah sebuah peradaban yang terus mengembangkan pemikirannya dalam menjawab kebutuhan spiritual dan perubahan kebudayaan. Keragaman ini menjadi sumber pengayaan apabila disertai ketelitian filologis, kesadaran historis, kematangan hermeneutis, serta kemampuan menempatkan setiap klaim otoritas sesuai ruang keberlakuannya. Dengan landasan tersebut, pluralitas dapat tumbuh secara sehat, terhindar dari relativisme tanpa batas, manipulasi sumber, dan penyalahgunaan legitimasi spiritual.
Itulah sebabnya Hindu Indonesia, standardisasi ajaran yang lahir dari perjuangan memperoleh pengakuan negara pada abad ke-20 merupakan pencapaian historis yang perlu dipahami sesuai konteks dan keterbatasannya. Formulasi tersebut berhasil memperkuat kedudukan Hindu dalam tatanan negara modern, tapi berpotensi menjadi instrumen homogenisasi ketika digunakan untuk mendelegitimasi khazanah Nusantara yang telah berkembang jauh sebelumnya. Hubungan dengan India pun perlu dibangun melalui pertukaran intelektual yang setara, dengan mengakui India sebagai sumber berbagai tradisi Hindu dan Nusantara sebagai ruang pengembangan, transformasi, pelestarian, serta produksi pengetahuan yang turut memperkaya sejarah Hindu secara keseluruhan. Oleh karena itu, agenda mendesak bagi Hindu Indonesia adalah memperkuat kedaulatan intelektual melalui penguasaan bahasa Sanskerta dan Jawa Kuna, penelitian manuskrip, penerbitan edisi kritis lontar, dokumentasi transmisi oral, pengembangan filsafat, pendidikan hermeneutika, serta dialog antara akademisi, praktisi spiritual, dan pemuka agama. Upaya tersebut memerlukan kematangan dalam membedakan redaksi teks dari interpretasinya, kewenangan guru dari klaim supremasi sektarian, konteks historis suatu norma dari relevansi kontemporernya, serta penghormatan terhadap sakralitas dari pemanfaatannya sebagai instrumen kekuasaan. Fundamentalisme internal menjadi ancaman serius ketika keseragaman doktrin mengorbankan pluralitas pemikiran, dogma mendominasi pembacaan sejarah, kesusastraan diperlakukan sebagai dokumentasi literal, dan kedalaman spiritual diukur berdasarkan kepatuhan tekstual.
Pada titik itulah kolonisasi epistemologis mencapai bentuknya yang paling subtil, yakni ketika suatu masyarakat menjadikan ukuran eksternal sebagai standar internal untuk menghakimi warisan peradabannya sendiri. Kemerdekaan berpikir menuntut keberanian untuk menyelidiki, mempertanyakan, menafsirkan, dan mengembangkan kembali pengetahuan secara bertanggung jawab. Penghormatan kepada para ṛṣi, ācārya, pujangga, dan guru spiritual hendaknya diwujudkan dengan meneruskan daya cipta serta tradisi penyelidikan yang memungkinkan mereka menghasilkan karya-karya besar. Kemampuan mengutip teks tanpa kecakapan mengolah maknanya hanya akan menjadikan generasi penerus sebagai konsumen warisan intelektual leluhurnya. Warisan terbesar Hindu sesungguhnya terletak pada vitalitas sebuah peradaban pengetahuan yang mampu menjaga kesinambungan tradisi, memperbarui pemahaman, dan mengaktualisasikan kebijaksanaan dalam kehidupan manusia. Di situlah sakralitas menemukan substansinya bahwa pengetahuan yang menerangi kesadaran, mematangkan kebijaksanaan, serta membentuk keluhuran perilaku. “The greatest betrayal of a civilization that produced a thousand sacred voices is to silence them in the name of a single truth. To inherit Dharma is to inherit the courage to seek, to question, to understand, and to realize.” (end/frs)

