Salah satu bentuk kolonisasi intelektual yang paling sulit dikenali adalah ketika suatu masyarakat mulai memahami tradisi keagamaannya sendiri menggunakan kategori pengetahuan yang terbentuk dari sejarah, pengalaman, dan sistem kepercayaan masyarakat lain. Kolonisasi semacam ini berlangsung melalui bahasa, pendidikan, pembentukan institusi, perumusan teologi, hingga cara seseorang mengajukan pertanyaan tentang agamanya. Dalam konteks Hindu, gejalanya terlihat ketika krama atau umat ~bahkan pemeluk agama lain mulai mempertanyakan manakah kitab yang paling benar, mengapa terdapat begitu banyak kitab, mengapa satu kisah mempunyai berbagai versi, mengapa para pujangga mengubah narasi yang diwarisinya, serta mengapa tradisi keagamaan Nusantara memiliki ajaran dan praktik yang berbeda dari India. Di balik pertanyaan tersebut terdapat sebuah asumsi epistemologis bahwa agama semestinya mempunyai korpus kitab suci yang definitif, keseragaman doktrin, mekanisme pewahyuan tertentu, dan standar ortodoksi yang berlaku bagi seluruh pemeluknya.
Asumsi tersebut memiliki hubungan dengan sejarah perkembangan agama-agama Abrahamik, khususnya konfigurasi otoritas tekstual yang berkembang dalam tradisi Islam dan Kekristenan serta bentuk-bentuk tekstualisme yang mengiringi sejarah modernitas Barat. Tentu saja, Yudaisme, Kekristenan, dan Islam memiliki sejarah kanonisasi, konsepsi pewahyuan, tradisi penafsiran, dan struktur otoritas yang berbeda. Bahkan kekristenan Katolik, Ortodoks, dan Protestan memperlihatkan konfigurasi hubungan antara kitab suci dan tradisi yang berlainan. Yudaisme memiliki tradisi rabinik yang sangat luas, sedangkan Islam mengembangkan disiplin tafsir, hadis, fikih, usul fikih, kalam, dan tasawuf. Oleh karenanya, istilah perspektif Abrahamik dalam pembahasan ini merujuk secara khusus kepada kecenderungan menjadikan model agama yang berpusat pada kanon pewahyuan sebagai standar universal untuk menilai tradisi keagamaan lainnya.
Persoalan menjadi serius ketika kategori tersebut digunakan untuk memahami Hindu, sebagai sebuah peradaban religius yang berkembang melalui transmisi oral, aktivitas ritual, pembentukan perguruan, spekulasi metafisis, perdebatan filosofis, kesusastraan, pengalaman mistik, inisiasi, serta interaksi kebudayaan selama ribuan tahun. Hindu mempunyai berbagai pusat produksi dan legitimasi pengetahuan. Sebuah Saṃhitā Veda, Upaniṣad, Purāṇa, Tantra, kakawin, atau lontar kepanditaan memiliki sejarah pembentukan, mekanisme transmisi, fungsi, audiens, dan kedudukan epistemologis masing-masing. Menempatkan semuanya ke dalam satu kategori kitab suci yang seragam, pada dasarnya akan menghilangkan karakteristik paling mendasar dari khazanah intelektual tersebut.
Talal Asad dalam “Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam” (1993) mengembangkan tesis bahwa definisi agama sebagai kategori universal membawa serta sejarah intelektual dan relasi kekuasaan tertentu. Kategori agama modern berkembang melalui pengalaman historis yang membentuk pengertian tentang keyakinan, disiplin, otoritas, dan hubungan manusia dengan institusi keagamaan. Kritik Asad memberikan landasan untuk memahami bahwa penggunaan istilah agama, wahyu, kitab suci, ortodoksi, dan dogma terhadap Hindu memerlukan pemeriksaan atas asumsi-asumsi yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, Wilfred Cantwell Smith dalam "What Is Scripture? A Comparative Approach" (1993) mengajukan pendekatan relasional terhadap kitab suci. Kedudukan sebuah teks sebagai scripture terbentuk melalui sejarah hubungan antara komunitas manusia dan teks tersebut. Aktivitas membaca, mendengarkan, melantunkan, menghafal, menafsirkan, menggunakan, dan menyakralkan sebuah teks merupakan bagian dari pembentukan otoritas keagamaannya. Perspektif ini memberikan perangkat analitis yang lebih luas untuk memahami mengapa sebuah lontar yang digunakan dalam lingkungan kepanditaan Bali dapat mempunyai kedudukan spiritual yang sangat tinggi, sementara teks yang sama mungkin sama sekali asing bagi komunitas Hindu di India. Dengan demikian, membuang kacamata Abrahamik berarti mengakhiri ketergantungan pada suatu model epistemologis eksternal sebagai hakim tunggal atas tradisi Hindu. Tujuannya adalah memperoleh kemerdekaan metodologis untuk memahami Hindu melalui sejarah, bahasa, struktur pengetahuan, dan pengalaman religiusnya sendiri.
Dalam pembicaraan mengenai agama, terdapat kecenderungan menyamakan sakralitas suatu teks dengan infalibilitas atau sifat atau kedudukan yang dianggap mustahil salah atau keliru dalam ruang lingkup tertentu. seluruh kandungannya. Begitu sebuah karya memperoleh predikat kitab suci, setiap kalimat di dalamnya dianggap memiliki derajat kebenaran yang sama, setiap narasi dipahami sebagai peristiwa historis, dan setiap ucapan tokoh diperlakukan sebagai ajaran moral yang wajib ditaati. Kecenderungan ini mengabaikan kenyataan bahwa sebuah teks dapat mengandung berbagai jenis wacana yang mempunyai mekanisme kebermaknaan berbeda. Sebuah Mantra bekerja melalui kekuatan bunyi, konsentrasi, ritus, dan simbolisme, Upaniṣad mengembangkan penyelidikan filosofis terhadap hakikat kesadaran dan realitas, Itihāsa mengeksplorasi dilema moral melalui perjalanan para tokohnya, Sementara itu Dharmaśāstra merumuskan prinsip normatif mengenai tatanan sosial dan kewajiban manusia, sedangkan Tantra menguraikan metode transformasi spiritual melalui disiplin ritual, inisiasi, dan pengolahan kesadaran.
Kesalahan dalam menyamakan seluruh bentuk wacana tersebut merupakan category error, yakni kekeliruan menempatkan sesuatu ke dalam kategori yang berbeda dari karakteristiknya. Kekeliruan ini mempunyai konsekuensi besar karena menentukan cara pembaca memperlakukan isi teks. Metafora dapat berubah menjadi klaim ilmiah, cerita mitologis menjadi laporan sejarah, perilaku tokoh menjadi kewajiban moral, dan ketentuan sosial kuno menjadi hukum yang diklaim berlaku sepanjang zaman. Padahal khazanah Hindu mempunyai terminologi yang jauh lebih spesifik untuk menjelaskan karakter sumber pengetahuannya. Misalnya, Śruti merujuk kepada korpus yang diterima melalui pendengaran dalam tradisi Veda. Smṛti mencakup pengetahuan yang diingat, diwariskan, dan dirumuskan melalui tradisi. Itihāsa menyajikan ingatan mengenai masa lalu melalui bentuk epos. Purāṇa memuat kosmologi, genealogi, teologi, geografi sakral, dan berbagai narasi keagamaan. Śāstra merupakan kategori luas bagi karya pengajaran dan sistematisasi pengetahuan. Āgama dan Tantra mempunyai fungsi dominan dalam teologi, ritual, mantra, konsekrasi, yoga, dan inisiasi. Bhāṣya dan ṭīkā membentuk tradisi komentar, sedangkan kāvya dan kakawin mengartikulasikan pengetahuan melalui sastra dan estetika. Klasifikasi ini bersifat dinamis dengan fungsi yang saling beririsan. Sebab Purāṇa dapat memuat pemikiran filosofis, kakawin menjadi medium penghayatan ritual, sementara Tantra memperoleh kedudukan sebagai wahyu dalam tradisi tertentu. Derajat otoritas tekstual pun bervariasi menurut sistem teologi, garis perguruan, dan komunitas yang mengakui serta menggunakannya.
Misalnya di dalam filsafat Vedānta, Upaniṣad memperoleh kedudukan sangat tinggi sebagai sumber pengetahuan tentang Brahman. Dalam tradisi Śaiva Siddhānta, Āgama mempunyai otoritas yang sangat penting untuk memahami teologi dan menjalankan ritual. Dalam tradisi bhakti berorientasi Kṛṣṇa, Bhāgavata Purāṇa menempati posisi sentral dalam kehidupan devosional. Di Nusantara, lontar tattwa, tutur, mantra, dan śāsana memberikan landasan bagi berbagai bentuk pengajaran dan aktivitas kepanditaan. Konfigurasi tersebut memperlihatkan karakter otoritas tekstual yang terdistribusi. Otoritas dapat berasal dari kedudukan kanonik, kesinambungan transmisi, argumentasi filosofis, legitimasi perguruan, fungsi ritual, ataupun pengalaman kolektif masyarakat. Dengan demikian, Hindu tentu saja mengenal hierarki dan aturan otoritas, tapi hierarki tersebut memiliki konfigurasi yang berbeda menurut lingkungan pemikirannya.
Maka, perbandingan antara Hindu dan agama-agama Abrahamik perlu dimulai dari sejarah konsepsi pewahyuan. Dalam Islam, Al-Qur'an dipahami sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dalam Kekristenan, Alkitab dipahami melalui konsep inspirasi ilahi, dengan Kristus sebagai pusat pewahyuan dalam teologi Kristen. Dalam Yudaisme, Torah mempunyai hubungan fundamental dengan perjanjian, hukum, dan kehidupan komunitas Israel, yang selanjutnya dielaborasi melalui tradisi interpretasi rabinik. Sementara itu, tradisi Hindu mengembangkan beberapa model legitimasi pengetahuan sakral. Dalam Mīmāṃsā klasik, Veda dipandang sebagai apauruṣeya, yaitu terbebas dari kepengarangan personal manusia. Otoritasnya berhubungan dengan konsepsi keabadian Veda dan kemampuan pernyataannya untuk memberikan pengetahuan mengenai dharma. Dalam lingkungan Vedānta, konsep tersebut memperoleh berbagai elaborasi teologis. Dalam Bhagavadgītā, pengetahuan spiritual disampaikan oleh Kṛṣṇa melalui dialog dengan Arjuna. Dalam sejumlah Tantra dan Āgama, pengajaran berlangsung melalui dialog antara Śiva dan Devī atau figur-figur ilahi lainnya. Konsep ṛṣi sebagai mantradraṣṭṛ ~pelihat mantra, mempunyai karakter tersendiri. Para ṛṣi dipahami dalam tradisi sebagai figur yang menyingkap atau menerima pengetahuan sakral. Pengertian ini memiliki perbedaan penting dari konsep kenabian yang ditempatkan dalam kerangka komunikasi antara Tuhan dan umat melalui seorang utusan. Maka, menyamakan ṛṣi dengan nabi secara kategoris akan mengaburkan masing-masing tradisi. Kesamaan tertentu dapat digunakan sebagai jembatan komunikasi antaragama, sementara perbedaan konseptualnya tetap perlu dipertahankan.
Perbedaan lainnya terletak pada hubungan antara penutupan kanon dan produksi pengetahuan keagamaan. Agama-agama Abrahamik terus menghasilkan karya tafsir, teologi, mistisisme, hukum, dan sastra religius setelah pembentukan kanon kitab sucinya. Hindu juga mempunyai korpus yang memperoleh stabilitas tekstual tinggi, khususnya Veda. Pada saat yang sama, berbagai tradisi Hindu terus menghasilkan karya yang memperoleh otoritas religius, termasuk Purāṇa, Āgama, karya para ācārya, sastra bhakti, serta komposisi regional. Oleh sebab itu, perbedaan keduanya terletak pada struktur legitimasi, derajat keterpusatan otoritas, serta mekanisme penerimaan karya-karya religius baru. Maka, menggambarkan agama Abrahamik sebagai agama yang sepenuhnya statis dan Hindu sebagai agama yang sepenuhnya cair merupakan penyederhanaan yang sama problematisnya. Sakralitas dalam Hindu dapat berhubungan dengan ketepatan suatu bunyi, kualitas suatu pengetahuan, transformasi kesadaran, kesinambungan garis perguruan, atau kemampuan sebuah teks untuk menghubungkan manusia dengan realitas yang dianggap tertinggi. Bentuk tertulis menjadi salah satu medium dari keseluruhan jaringan tersebut.
Hindu memperlihatkan sebuah paradoks intelektual yang menarik. Di satu sisi terdapat tradisi Veda dengan mekanisme transmisi fonetis yang sangat ketat. Di sisi lain terdapat tradisi Itihāsa, Purāṇa, Tantra, dan kesusastraan regional yang terus mengalami pengembangan. Kedua fenomena ini dapat hidup berdampingan karena masing-masing mempunyai fungsi dan protokol transmisi berbeda. Tradisi resitasi Veda mengembangkan berbagai teknik seperti saṃhitāpāṭha, padapāṭha, kramapāṭha, jaṭāpāṭha, dan ghanapāṭha. Teknik tersebut memungkinkan pemeliharaan susunan kata, pola bunyi, aksentuasi, dan struktur mantra melalui hafalan berlapis. Sebelum budaya manuskrip dan percetakan menjadi medium yang dominan, di situlah tubuh, ingatan, pendengaran, dan suara manusia merupakan sarana utama preservasi pengetahuan Veda. Michael Witzel dalam "The Development of the Vedic Canon and Its Schools: The Social and Political Milieu" (1997) mengembangkan tesis bahwa pembentukan kanon Veda mempunyai hubungan erat dengan sejarah mazhab-mazhab Veda, lingkungan sosial-politik, perkembangan komunitas ritual, serta mekanisme standardisasi transmisi. Penelitiannya membantu menjelaskan bagaimana suatu korpus memperoleh stabilitas tinggi melalui jaringan perguruan dan institusi yang mempertahankannya. Presisi tersebut memperlihatkan bahwa Hindu mengenal konservatisme tekstual yang sangat kuat. Akan tetapi, konservatisme fonetis Veda mempunyai karakter berbeda dari konservatisme naratif. Misalnya, para penutur Rāmāyaṇa, memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengembangkan cerita karena fungsi yang mereka jalankan berkaitan dengan pendidikan moral, komunikasi teologis, pertunjukan, dan aktualisasi kebudayaan. Dengan demikian, sebuah peradaban dapat mempertahankan stabilitas mantram sekaligus mengembangkan pluralitas cerita tanpa mengalami kontradiksi epistemologis.
Ṛgveda sendiri memberikan ruang bagi diferensiasi penamaan atas realitas yang dibicarakan oleh para ṛṣi . Dalam Ṛgveda 1.164.46 disebut इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ indraṃ mitraṃ varuṇam agnim āhur atho divyaḥ sa suparṇo garutmān | ekaṃsad viprā bahudhā vadanty agniṃ yamaṃ mātariśvānam āhuḥ || Artinya, “Mereka menyebutnya Indra, Mitra, Varuṇa, Agni, dan Garutmān surgawi yang bersayap indah. Yang Ada itu satu; para bijaksana menyebutnya dengan berbagai cara. Mereka menyebutnya Agni, Yama, dan Mātariśvan.” Bait ini merupakan bagian dari himne enigmatik Ṛṣi Dīrghatamas yang mengandung berbagai spekulasi kosmologis. Ungkapan ekaṃ sad viprā bahudhā vadanti memperlihatkan adanya diferensiasi antara realitas yang dirujuk dengan keragaman bahasa yang digunakan untuk menyatakannya. Bahasa manusia mempunyai kemampuan untuk mengartikulasikan realitas melalui nama, simbol, dan konsepsi berbeda. Penggunaan bait ini sebagai dasar pluralisme antaragama merupakan perkembangan interpretatif modern yang melampaui konteks awal himnenya. Secara filologis, bait tersebut berbicara mengenai berbagai penamaan dalam lingkungan religius Veda. Secara filosofis, itu membuka ruang bagi refleksi mengenai hubungan antara realitas dan keterbatasan representasi manusia. Pembedaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa sebuah teks mempunyai sejarah kebermaknaan. Makna historisnya dapat dipelajari, sementara makna filosofisnya dapat dikembangkan melalui argumentasi yang bertanggung jawab.
Selain itu, salah satu karakteristik penting dalam tradisi filosofis Hindu adalah pembedaan antara pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dengan pengetahuan yang berhubungan dengan realisasi hakikat. Pembedaan ini memungkinkan seorang pemikir Hindu memberikan penghormatan tinggi kepada Veda sekaligus mengakui keterbatasan penguasaan tekstual dalam mencapai tujuan kehidupan spiritual. Dalam lingkungan Upaniṣad, penyelidikan tentang Brahman dan ātman berkembang melalui dialog, pertanyaan, perumpamaan, argumentasi, serta pengajaran personal. Seorang murid diharapkan mengolah pengetahuan yang diterimanya melalui proses refleksi dan realisasi. Otoritas suatu ajaran berkaitan dengan kemampuannya membawa manusia menuju pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas. Disebut dalam Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.4–5 तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ tasmai sa hovāca | dve vidye veditavye iti ha sma yad brahmavidovadanti parā caivāparā ca || tatrāparā ṛgvedo yajurvedaḥ sāmavedo ’tharvavedaḥ śikṣā kalpo vyākaraṇaṃ niruktaṃ chando jyotiṣam iti | atha parā yayā tad akṣaram adhigamyate || Artinya, “Kepadanya ia berkata: terdapat dua jenis pengetahuan yang patut diketahui, demikianlah dikatakan oleh para pengenal Brahman, yaitu pengetahuan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang lebih rendah. Pengetahuan yang lebih rendah meliputi Ṛgveda, Yajurveda, Sāmaveda, Atharvaveda, ilmu pelafalan, tata ritual, tata bahasa, etimologi, metrum, dan ilmu perbintangan. Adapun pengetahuan yang lebih tinggi adalah pengetahuan yang melaluinya Yang Tak Musnah itu dikenali.
Kedua mantram tersebut mempunyai implikasi epistemologis yang radikal. Bahkan penguasaan empat Veda beserta ilmu-ilmu pendukungnya ditempatkan dalam kategori aparā vidyā. Pengetahuan tertinggi, parā vidyā, berkaitan dengan pengenalan terhadap realitas yang melampaui kemusnahan. Penggunaan istilah aparā merupakan penempatan hierarkis berdasarkan tujuan pengetahuan. Veda dan ilmu-ilmu pendukungnya tetap mempunyai nilai yang sangat penting, sementara realisasi spiritual menempati kedudukan yang berbeda dari penguasaan wacana tentang realitas. Dengan demikian, seorang manusia dapat menghafal ribuan mantra, menguasai tata bahasa Sanskerta, memahami sejarah berbagai Purāṇa, serta memenangkan perdebatan teologis, tapi masih mempunyai perjalanan spiritual yang panjang. Literasi tekstual memberikan perangkat untuk memahami suatu ajaran. Kematangan spiritual berkaitan dengan proses penghayatan, transformasi kesadaran, etika, dan pengenalan hakikat yang menjadi tujuan ajaran tersebut. Pembedaan ini memberikan kritik internal terhadap bibliolatri, yakni kecenderungan memperlakukan objek tekstual sedemikian absolut sehingga pemujaan terhadap teks menggeser substansi pengetahuan yang dikandungnya. Dalam konteks Hindu, kesakralan Veda justru berdampingan dengan kesadaran mengenai tingkatan pengetahuan yang dapat dicapai manusia.
Lantas mengapa Hindu mempunyai begitu banyak teks, versi, dan tradisi penafsiran? Pertanyaan mengenai banyaknya kitab Hindu sering berangkat dari bayangan bahwa sebuah agama seharusnya berhenti menghasilkan teks sakral setelah korpus utamanya terbentuk. Sejarah Hindu memperlihatkan mekanisme perkembangan yang berbeda. Pembentukan korpus Veda diikuti aktivitas intelektual yang terus berkembang melalui Upaniṣad, sistem filsafat, Itihāsa, Purāṇa, Dharmaśāstra, Āgama, Tantra, komentar, karya-karya bhakti, serta kesusastraan regional. Setiap periode menghadirkan persoalan baru mengenai kehidupan manusia, kekuasaan, kematian, pembebasan, hubungan sosial, ritual, dan hakikat kesadaran. Para pemikir mengembangkan perangkat bahasa dan konseptual untuk menjawab persoalan tersebut. Sebuah karya dapat memperoleh otoritas melalui argumentasi filosofisnya, kesinambungan perguruan, penggunaan ritual, atau penerimaan masyarakat. Proses tersebut menghasilkan jaringan intertekstualitas yang semakin luas.
Keragaman geografis turut menentukan perkembangan tersebut. India merupakan sebuah kawasan peradaban yang dihuni masyarakat dengan bahasa, struktur sosial, sistem politik, tradisi pemujaan, serta orientasi filosofis yang beragam. Penyebaran tradisi Hindu ke Asia Tenggara memperluas jangkauan transformasinya. Pengetahuan yang semula diartikulasikan dalam bahasa Sanskerta kemudian diolah melalui bahasa Tamil, Bengali, Awadhi, Jawa Kuna, Bali, dan berbagai bahasa regional lainnya. Setiap bahasa membawa kemungkinan ekspresi, metafora, struktur pemikiran, dan horizon kebudayaan tersendiri. Tradisi manuskrip juga mempunyai kontribusi besar. Sebelum perkembangan teknologi percetakan, penyalinan merupakan aktivitas intelektual yang melibatkan manusia dengan tingkat kompetensi, kepentingan, dan lingkungan kebudayaan berbeda. Seorang penyalin dapat memperbaiki bagian yang dianggap keliru, menambahkan penjelasan, menggabungkan materi dari karya lain, atau secara tidak sengaja menghasilkan kesalahan bacaan. Dalam beberapa kasus, aktivitas tersebut membentuk tradisi redaksional yang berkembang secara relatif independen selama beberapa generasi.
Hanya saja, pembahasan mengenai versi memerlukan ketelitian terminologis. Varian bacaan merupakan perbedaan pada bagian tertentu dari sebuah teks. Maka, sebuah resensi merupakan tradisi redaksional dengan pola perbedaan yang relatif sistematis. Interpolasi merupakan penyisipan materi ke dalam suatu lapisan komposisi yang lebih awal. Terjemahan mengalihkan materi ke bahasa lain, sementara adaptasi memberikan ruang lebih luas bagi perubahan struktur, orientasi, dan isi. Misalnya, sebuah kakawin yang menggunakan materi Rāmāyaṇa dapat menjadi komposisi sastra yang mempunyai identitas independen. Menyebutnya sebagai sekadar versi yang benar atau salah akan mengabaikan perbedaan mendasar antara kegiatan penyalinan dan penciptaan karya baru. Edisi kritis yang dihasilkan melalui penelitian filologi juga perlu dipahami secara tepat. Tujuan utamanya adalah merekonstruksi bentuk teks berdasarkan hubungan antarsaksi manuskrip yang tersedia. Hasil rekonstruksi tersebut mempunyai nilai akademik tinggi, tapi keberhasilannya dalam mendekati suatu bentuk tekstual yang lebih awal berbeda dari penetapan otoritas spiritual bagi seluruh komunitas keagamaan. Maka, sebuah manuskrip tertua yang masih bertahan dapat mengandung kesalahan, sementara salinan dari periode berikutnya justru mampu mempertahankan bacaan yang berasal dari jalur transmisi lebih awal. Demikian pula, karya adaptasi yang lahir berabad-abad kemudian dapat memperoleh otoritas spiritual yang tinggi dalam kehidupan religius masyarakat pendukungnya.
Itulah sebabnya, autentisitas filologis, senioritas historis, dan otoritas religius merupakan tiga kategori yang harus diperiksa secara tersendiri. Di sini, Bhagavadgītā merupakan contoh yang sangat menarik untuk melihat bagaimana kedudukan sebuah teks mengalami perkembangan melalui sejarah penerimaan, aktivitas komentar, perjumpaan antaragama, nasionalisme, dan institusionalisasi pendidikan. Secara tekstual, Bhagavadgītā merupakan bagian dari Bhīṣmaparvan dalam Mahābhārata. Bentuk yang paling luas diterima terdiri atas 18 adhyāya dan 700 śloka. Konteks naratifnya adalah krisis moral Arjuna menjelang pertempuran di Kurukṣetra. Arjuna menghadapi benturan antara kewajiban sebagai seorang kṣatriya, tanggung jawab terhadap keluarga, ketakutan terhadap kehancuran sosial, serta persoalan moral mengenai kekerasan dan kematian. Dialog Kṛṣṇa dan Arjuna berkembang menjadi penyelidikan mengenai ātman, karma, yoga, dharma, saṃnyāsa, bhakti, jñāna, prakṛti, puruṣa, serta pembebasan. Bentuk dialogisnya memberikan ruang bagi pertanyaan, keberatan, ketidakpastian, penjelasan, dan perubahan perspektif. Di sinilah Gītā menempatkan proses pengajaran di tengah sebuah persoalan eksistensial yang konkret.
Kedudukan Bhagavadgītā sebagai bagian dari smṛti kemudian berkembang melalui tradisi Vedānta, terutama melalui penerimaannya sebagai salah satu unsur prasthānatrayī, bersama Upaniṣad dan Brahmasūtra. Bhagavadgītā dikenal sebagai smṛtiprasthāna, Upaniṣad sebagai śrutiprasthāna, dan Brahmasūtra sebagai nyāyaprasthāna. Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan teologis suatu teks dapat diperkuat melalui aktivitas intelektual dan sejarah penerimaan. Dalam kehidupan Hindu modern, Bhagavadgītā semakin memperoleh kedudukan sebagai karya yang mudah digunakan untuk merepresentasikan ajaran Hindu dalam komunikasi antaragama. Ukurannya relatif ringkas, kandungannya luas, tersedia dalam berbagai bahasa, serta mempunyai tradisi komentar yang sangat kaya. Dalam lingkungan pendidikan modern, Gītā juga memberikan kerangka yang sistematis untuk menjelaskan berbagai jalan spiritual.
Richard H. Davis dalam “The Bhagavad Gita: A Biography” (2015) menggunakan pendekatan biografi tekstual untuk menelusuri perjalanan Bhagavadgītā melalui berbagai zaman dan lingkungan pembaca. Tesis utamanya memperlihatkan bahwa kehidupan sebuah teks terbentuk melalui rangkaian penerimaan dan penafsiran yang terus berubah. Bhagavadgītā dibaca oleh para komentator Vedānta, intelektual kolonial, nasionalis India, reformis agama, dan pembaca global dalam horizon kepentingan yang berbeda. Dengan demikian, Gītā mempunyai sejarah komposisi sekaligus sejarah kehidupan sosial. Kedudukannya yang sangat sentral dalam Hindu modern merupakan hasil perjalanan intelektual yang panjang. Dalam Bhagavadgītā 4.2 disebut: एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ evaṃ paramparāprāptam imaṃ rājarṣayo viduḥ | sa kāleneha mahatā yogonaṣṭaḥ parantapa || Artinya, “Demikianlah para ṛṣi kerajaan mengetahui yoga ini melalui mata rantai pewarisan. Karena perjalanan waktu yang panjang, yoga tersebut telah hilang di dunia ini, wahai penakluk musuh.”
Di situ Kṛṣṇa menjelaskan bahwa pengetahuan yoga telah diwariskan melalui paramparā atau mata rantai pewarisan pengetahuan, ajaran, dan praktik spiritual secara berkesinambungan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dalam perjalanan sejarah, kesinambungan pengetahuan tersebut mengalami keterputusan sehingga diperlukan pengajaran kembali. Bait ini memperlihatkan pentingnya mata rantai transmisi. Kehidupan sebuah ajaran bergantung pada keberadaan manusia yang memahami, meneruskan, dan mengaktualisasikannya. Hilangnya penghayatan suatu ajaran dapat berlangsung sekalipun materi tekstualnya masih tersedia. Sebaliknya, regenerasi pengetahuan dapat terjadi melalui pengajaran yang menghidupkan kembali substansi sebuah tradisi. Hubungan antara teks, pengajaran, dan pertimbangan manusia diperjelas pada bagian akhir dialog dalam Bhagavadgītā 18.63: इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ iti te jñānam ākhyātaṃ guhyād guhyataraṃ mayā | vimṛśyaitad aśeṣeṇayathecchasi tathā kuru || “Demikianlah telah Kusampaikan kepadamu pengetahuan yang lebih rahasia daripada segala rahasia. Setelah mempertimbangkan semuanya secara menyeluruh, bertindaklah sebagaimana yang engkau kehendaki.” Kata vimṛśya merujuk kepada aktivitas merenungkan, mempertimbangkan, dan memeriksa. Arjuna memperoleh tanggung jawab untuk mengolah pengetahuan yang telah diterimanya sebelum bertindak. Proses pengajaran mengandung dimensi reflektif yang memberikan kedudukan penting kepada kesadaran manusia. Bait tersebut perlu dibaca bersama bagian-bagian selanjutnya, terutama Bhagavadgītā 18.66 mengenai penyerahan diri kepada Kṛṣṇa di mana hubungan antara perenungan dan penyerahan diri menghasilkan suatu konfigurasi spiritual yang kompleks. Kebebasan mempertimbangkan muncul dalam sebuah dialog yang sekaligus membawa tuntutan pengabdian dan orientasi teologis tertentu.
Menariknya, perbedaan penafsiran terhadap hubungan antara pengetahuan, tindakan, pengabdian, kebebasan, dan penyerahan diri itu kemudian berkembang melalui berbagai mazhab. Śaṅkara membaca Gītā melalui kerangka Advaita Vedānta dengan penekanan pada realisasi pengetahuan mengenai hakikat diri. Rāmānuja mengartikulasikannya melalui Viśiṣṭādvaita, dengan memberikan kedudukan penting kepada bhakti dan hubungan jiwa dengan Tuhan. Madhva membacanya melalui Dvaita, mempertahankan perbedaan ontologis antara Tuhan dan jiwa individual. Abhinavagupta memberikan interpretasi melalui lingkungan pemikiran Śaivisme Kashmir. Bal Gangadhar Tilak mengembangkan pembacaan yang berorientasi pada karma-yoga dan tanggung jawab tindakan, sedangkan Mahatma Gandhi mengartikulasikannya dalam kerangka disiplin batin, ketidakterikatan, dan perjuangan etis. Perbedaan tersebut membawa konsekuensi terhadap pemahaman sebuah terjemahan Gītā. Jadi, sebuah edisi yang disertai komentar seorang ācārya sesungguhnya menawarkan beberapa lapisan sekaligus berupa teks Sanskerta, keputusan linguistik penerjemah, interpretasi filosofis, serta orientasi teologis perguruannya. Pembaca perlu mengenali batas di antara lapisan-lapisan tersebut. Penafsiran seorang guru mempunyai legitimasi dalam tradisinya, sementara penempatan tafsir tersebut sebagai satu-satunya suara Kṛṣṇa membutuhkan argumentasi yang jauh lebih luas.
Persoalan autentisitas Bhagavadgītā menjadi semakin kompleks ketika muncul perdebatan mengenai resensi Kashmir. Friedrich Otto Schrader dalam “The Kashmir Recension of the Bhagavadgītā” (1930) mengajukan hipotesis bahwa beberapa bacaan dalam tradisi Kashmir mungkin mempertahankan unsur dari bentuk Gītā yang lebih awal. Rekonstruksinya menggunakan sejumlah komentar dan sebuah manuskrip fragmentaris. Sementara itu, Franklin Edgerton melalui ulasannya terhadap “The Kashmir Recension of the Bhagavadgītā” dalam Journal of the American Oriental Society (1932), serta S. K. Belvalkar melalui penelitiannya “The So-Called Kashmir Recension of the Bhagavadgītā” (1939), mempertanyakan validitas bukti filologis yang digunakan Schrader untuk menegaskan senioritas dan autentisitas resensi Kashmir. Keduanya menilai bahwa perbedaan redaksi, tambahan śloka, dan varian bacaan perlu diperiksa melalui sejarah transmisi serta perbandingan antarmanuskrip. Hasil penelitian mereka memberikan dukungan lebih kuat kepada bentuk Bhagavadgītā yang umum beredar, tanpa menutup kemungkinan bahwa bacaan tertentu dalam tradisi Kashmir mempertahankan unsur tekstual yang lebih awal. Sementara itu Joydeep Bagchee dan Vishwa Adluri dalam “Who's Zoomin' Who? Bhagavadgītā Recensions in India and Germany“ (2016) mengembangkan kritik terhadap presuposisi teologis dan politis yang menyertai pencarian Gītā asli dalam sebagian tradisi Indologi German. Mereka mempertanyakan kecenderungan memberikan otoritas berlebihan kepada sebuah bentuk tekstual hipotetis dengan mengesampingkan sejarah pengajaran dan penggunaan Gītā dalam tradisi India. Perdebatan tersebut juga relevan terhadap klaim mengenai Bhagavadgītā yang terdiri atas 745 śloka. Angka yang berbeda membutuhkan pemeriksaan terhadap basis manuskrip, tradisi penghitungan, provenance, dan sejarah edisinya. Jumlah śloka yang lebih banyak memang dengan sendirinya hanya menunjukkan adanya perbedaan kuantitatif, sedangkan penetapan bentuk mana yang lebih tua memerlukan penelitian filologis. Dengan demikian, pelajaran terpenting dari kasus Bhagavadgītā adalah bahwa sebuah teks dapat mempunyai bentuk yang relatif stabil sekaligus sejarah pemaknaan yang sangat dinamis, sedangkan stabilitas redaksi dan pluralitas tafsir merupakan dua kenyataan yang dapat hidup berdampingan.
Selain Gītā, ada Itihāsa yang sering diterjemahkan sebagai sejarah berdasarkan ungkapan iti ha āsa, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai "demikianlah kejadiannya". Akan tetapi, konsep sejarah dalam lingkungan masyarakat India kuno mempunyai hubungan erat dengan genealogi, legitimasi kekuasaan, memori kolektif, kosmologi, pendidikan moral, serta pengajaran dharma. Historiografi modern berkembang melalui perangkat metodologis berbeda, termasuk kritik sumber, arkeologi, kronologi, analisis material, dan verifikasi silang bukti. Oleh karena itu, kisah dalam Itihāsa yakni Rāmāyaṇa dan Mahābhārata perlu dipahami sebagai korpus epos yang mengandung berbagai lapisan pengetahuan mengenai masa lalu. Keduanya dapat menjadi sumber penting untuk mempelajari perkembangan masyarakat, institusi politik, hubungan keluarga, peperangan, ritual, orientasi teologis, serta perubahan gagasan mengenai dharma. Setiap informasi historis di dalamnya membutuhkan pemeriksaan berdasarkan konteks komposisi dan bukti pendukung. John Brockington dalam “The Sanskrit Epics” (1998) mengembangkan pendekatan historis dan filologis terhadap perkembangan kedua epos. Penelitiannya menunjukkan pentingnya memperhatikan lapisan komposisi, perkembangan naratif, perubahan gagasan religius, dan sejarah transmisi ketika menggunakan epos sebagai sumber pengetahuan mengenai India kuno. Maka, pembacaan literal yang memperlakukan setiap kejadian dalam Itihāsa sebagai fakta empiris cenderung mengaburkan struktur mitologis, sastra, dan simbolisnya. Sebaliknya, pembacaan yang mereduksi seluruh epos menjadi fiksi hiburan juga menghilangkan kedalaman memori budaya dan persoalan historis yang dikandungnya. Kedua pendekatan tersebut berangkat dari kategorisasi yang terlalu sempit.
Persoalan serupa muncul ketika pembaca menjadikan tindakan seorang tokoh sebagai representasi moralitas seluruh agama. Perkawinan, peperangan, perjudian, hubungan keluarga, kekerasan, pengkhianatan, dan keputusan politik merupakan bagian dari dunia naratif yang dibangun oleh pengarang. Tindakan seorang tokoh dapat digunakan untuk menunjukkan kebajikan, kelemahan, dilema, kegagalan, atau konsekuensi moral. Sebuah epos juga dapat memperlihatkan ketegangan antara norma ideal dan realitas kehidupan. Misalnya dalam Mahābhārata, menghadirkan tokoh-tokoh yang mengalami benturan antara berbagai bentuk dharma. Bhīṣma menghadapi konsekuensi kesetiaannya terhadap takhta Hastināpura. Yudhiṣṭhira menghadapi pertentangan antara reputasinya sebagai figur dharma dan serangkaian keputusan yang membawa kehancuran. Karṇa menghadapi konflik antara loyalitas, persahabatan, identitas, dan kewajiban moral. Sedangkan Draupadī mempertanyakan legitimasi tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan terhadap dirinya.
Dialog dan konflik tersebut memungkinkan pembaca memeriksa keterbatasan penalaran moral manusia. Menjadikan setiap tindakan tokoh sebagai preskripsi agama justru menghilangkan fungsi pedagogis yang dibangun melalui kompleksitas cerita. Dalam Mahābhārata, Vanaparvan 313.117, penomoran dalam edisi vulgata disebut तर्कोऽप्रतिष्ठःश्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ tarko ’pratiṣṭhaḥ śrutayo vibhinnā naiko ṛṣir yasya mataṃ pramāṇam | dharmasyatattvaṃ nihitaṃ guhāyāṃ mahājano yena gataḥ sa panthāḥ || Artinya, “Penalaran mempunyai landasan yang dapatdipersoalkan; berbagai ajaran yang didengar berlainan. Tiada seorang ṛṣi tunggal yang pendapatnya menjadi ukuran mutlak. Hakikat dharma tersembunyi di kedalaman. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang luhur merupakan jalan yang patut diikuti.”
Bait yang muncul dalam dialog Yudhiṣṭhira dengan Yakṣa ini memperlihatkan kompleksitas pencarian dharma. Perbedaan tradisi, keterbatasan penalaran, dan kedalaman persoalan moral menuntut kebijaksanaan dalam menentukan tindakan. Bagian itu akhirnya juga memberikan tempat kepada keteladanan dan otoritas tradisi. Dengan demikian, bait tersebut mengartikulasikan hubungan antara keterbatasan pengetahuan, penalaran manusia, dan pengalaman hidup figur yang dianggap luhur. Penggunaan bait ini sebagai dasar relativisme mutlak akan melampaui argumentasi tekstualnya, sehingga pengakuan terhadap perbedaan pendapat tetaplah disertai usaha mencari jalan yang mempunyai legitimasi moral. Di sinilah Mahābhārata memberikan pelajaran hermeneutis yang sangat penting, bahwa dharma merupakan persoalan yang membutuhkan kedalaman pertimbangan. Oleh karenanya, pembacaan tekstual menjadi salah satu perangkat untuk memperoleh kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan.
Sementara itu, Rāmāyaṇa memberikan contoh paling jelas tentang bagaimana sebuah tradisi naratif berkembang melampaui batas geografis, linguistik, teologis, dan bahkan identitas agama. Kisah Rāma hadir dalam tradisi Hindu, Jainisme, Buddhisme, kebudayaan Jawa, Bali, Thailand, Kamboja, dan berbagai lingkungan masyarakat Asia lainnya. Setiap komunitas memberikan penekanan berbeda terhadap tokoh, hubungan antartokoh, orientasi moral, tujuan cerita, serta simbolisme yang dikandungnya. Vālmīki Rāmāyaṇa merupakan salah satu pusat referensi utama dalam tradisi Sanskerta. Versi lain seperti Paumacariya karya Vimalasūri mengartikulasikan kisah Rāma melalui horizon Jainisme. Irāmāvatāram karya Kampaṉ berkembang melalui tradisi sastra Tamil. Adhyātma Rāmāyaṇa memberikan penekanan pada metafisika Vedānta dan bhakti. Sedangkan Rāmcaritmānas karya Tulsīdās berkembang melalui bahasa Awadhi dan memperoleh kedudukan sangat penting dalam kehidupan devosional masyarakat India Utara. Kemudian Kakawin Rāmāyaṇa yang merupakan saduran dari Bhaṭṭikāvya mengolah materi tersebut melalui sistem estetika Jawa Kuna, berlanjut tradisi pewayangan Nusantara mengembangkannya dalam lingkungan dramaturgi, filsafat, dan pendidikan masyarakat. Untuk bahasan Kakawin Rāmāyaṇa, dapat dibaca di sini.
A.K. Ramanujan dalam “Three Hundred Rāmāyaṇas: Five Examples and Three Thoughts on Translation” (1991) menawarkan penggunaan konsep tellings atau penceritaan untuk memahami keberagaman tersebut. Pendekatannya memungkinkan setiap karya dianalisis sebagai sebuah artikulasi yang mempunyai identitas sendiri. Hubungan antarpenceritaan dapat berbentuk penerjemahan, pengolahan, transformasi, kritik, atau pengembangan atas materi yang telah dikenal. Paula Richman dalam “Many Rāmāyaṇas: The Diversity of a Narrative Tradition in South Asia” (1991) memperluas kajian tersebut melalui berbagai penelitian mengenai bagaimana gender, politik, identitas agama, stratifikasi sosial, pertunjukan, dan pengalaman komunitas memengaruhi pembentukan narasi Rāmāyaṇa. Kumpulan penelitian itu memperlihatkan bahwa sebuah cerita dapat digunakan untuk mempertahankan tatanan sosial tertentu sekaligus menjadi sarana kritik terhadap tatanan tersebut.
Banyaknya paradigma tersebut memperlihatkan istilah versi sering membawa asumsi adanyasebuah bentuk yang paling sempurna dan berbagai turunan yang semakin jauh dari autentisitas. Dalam penelitian sastra, sebuah penggubahan dapat justru menjadi bentuk kreativitas yang menghasilkan makna baru. Perbedaan orientasi antara Vālmīki Rāmāyaṇa dan Kakawin Rāmāyaṇa sudah terlihat sejak bait pembuka
keduanya. Dalam Vālmīki Rāmāyaṇa, Bālakāṇḍa1.1.1 disebut तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम् । नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॥ tapaḥsvādhyāyanirataṃ tapasvī vāgvidāṃ varam | nāradaṃ paripapṛcchavālmīkir munipuṅgavam || Artinya, “Vālmīki, seorang pertapa, mengajukan pertanyaan kepada Nārada, ṛṣi terkemuka yang tekun menjalankan tapa dan pembelajaran suci serta terunggul di antara para ahli tutur.” Di sini pembukaan Vālmīki Rāmāyaṇa menempatkan narasi dalam sebuah dialog intelektual. Vālmīki mengajukan pertanyaan mengenai manusia yang memiliki berbagai kualitas kebajikan. Sosok Rāma kemudian muncul sebagai jawaban dalam kerangka pencarian mengenai manusia ideal.
Bandingkan pembukaan tersebut dengan karya pujangga Jawa Kuna dalam Kakawin Rāmāyaṇa, Sarga I, Bait 1: Hanasira ratu dibya rĕṅön | praśasta riṅ rāt musuh nira praṇata | jaya paṇḍita riṅ aji kabeh | saṅ Daśaratha nāma tāmoli || Artinya, “ Dengarlah, tersebutlah seorang raja yang luhur, termasyhur di dunia, dengan musuh-musuh yang tunduk kepadanya. Ia berjaya dan ahli dalam segala pengetahuan. Sang Daśaratha namanya, seorang raja yang tiada tandingannya.” Di sini Kakawin Rāmāyaṇa menempatkan figur Daśaratha sebagai titik awal narasi. Penggambaran mengenai kebesaran raja, penguasaan pengetahuan, dan ketundukan musuh memperlihatkan orientasi terhadap konsep kepemimpinan ideal dalam lingkungan kerajaan. Orientasi tersebut semakin jelas pada Kakawin Rāmāyaṇa, Sarga I, Bait 3: Guṇamanta saṅ Daśaratha | wruh sira riṅ Weda bhakti riṅ dewa | tar malupeṅ pitṛpūjā | masih ta sireṅ swagotra kabeh || Artinya, “Sang Daśaratha memiliki berbagai kebajikan. Ia memahami Veda dan berbakti kepada para dewa. Ia senantiasa mengingat pemujaan kepada para leluhur serta mengasihi seluruh kerabatnya.” Terlihat bahwa pujangga Jawa menggambarkan sosok raja melalui integrasi pengetahuan Veda, pengabdian kepada dewa, penghormatan terhadap leluhur, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Penggambaran tersebut memberikan landasan religius dan moral bagi figur penguasa ideal.
Hubungan Kakawin Rāmāyaṇa dengan tradisi Sanskerta juga melibatkan Bhaṭṭikāvya atau Rāvaṇavadha. C. Hooykaas dalam “The Old-Javanese Rāmāyaṇa Kakawin: With Special Reference to the Problem of Interpolation in Kakawins” (1955) menunjukkan hubungan yang kuat antara Kakawin Rāmāyaṇa dan Bhaṭṭikāvya, terutama pada bagian-bagian awal, sekaligus meneliti persoalan pengembangan dan interpolasi dalam tradisi kakawin. Sedangkan Yigal Bronner dan Helen Creese dalam “Indic Ornaments on Javanese Shores: Retooling Sanskrit Figures in the Old Javanese Rāmāyaṇa” (2019) mengembangkan penelitian mengenai bagaimana perangkat estetika dan retorika Sanskerta diolah kembali oleh pujangga Jawa. Penelitian mereka memperkuat pemahaman bahwa kesusastraan Jawa Kuna mempunyai kapasitas untuk memahami, memilih, mengembangkan, dan mentransformasikan materi dari lingkungan Sanskerta. Dengan demikian, menguji keabsahan Kakawin Rāmāyaṇa semata-mata melalui tingkat kesesuaiannya dengan Vālmīki Rāmāyaṇa akan menghasilkan kesimpulan yang keliru sejak awal. Kedua karya tersebut lahir melalui lingkungan produksi sastra dan hubungan intertekstual yang berbeda. Keberagaman di antara keduanya justru membantu menjelaskan bagaimana pengetahuan keagamaan bergerak melalui ruang, bahasa, dan sejarah.
Berlanjut kepada Purāṇa merupakan korpus yang sangat penting untuk memahami perkembangan Hindu pasca-Veda. Di dalamnya terdapat berbagai pengetahuan mengenai penciptaan kosmos, siklus waktu, genealogi, sejarah dinasti, dewa-dewa, tempat suci, ritual, filsafat, etika, pengobatan, arsitektur, dan kehidupan spiritual. Definisi tradisional pañcalakṣaṇa menyebut lima karakteristik Purāṇa, yaitu penciptaan, penciptaan kembali, genealogi, siklus pemerintahan Manu, dan sejarah dinasti. Definisi tersebut memberikan orientasi umum, sementara Purāṇa yang berkembang secara historis memiliki cakupan materi yang jauh lebih luas. Sebagian Purāṇa berkembang menjadi ensiklopedia keagamaan, sebagian memperoleh karakter devosional yang sangat kuat, dan sebagian lainnya menempatkan geografi sakral serta tradisi ziarah sebagai unsur penting. Ludo Rocher dalam “The Purāṇas” (1986) memberikan landasan penting bagi penelitian sejarah dan filologi korpus tersebut. Salah satu persoalan utama yang diperlihatkannya adalah kesulitan memperlakukan sebuah Purāṇa sebagai komposisi tunggal yang hanya berasal dari satu masa. Materi di dalamnya dapat mempunyai sejarah berbeda, mengalami pengembangan, serta berpindah melalui hubungan antarteks.
Penelitian modern terhadap Skandapurāṇa juga memberikan contoh konkret. Tradisi tekstual yang dikenal dengan nama Skandapurāṇa ini mencakup bentuk-bentuk yang sangat berbeda. Penelitian edisi kritis atas manuskrip-manuskrip Nepal membantu mengidentifikasi bentuk awal karya tersebut, yang memiliki hubungan kompleks dengan kompilasi-kompilasi Skandapurāṇa yang dikenal kemudian. Kasus ini memperlihatkan bahwa kesamaan judul dapat menyembunyikan sejarah komposisi dan transmisi yang sangat panjang. Pluralitas Purāṇa juga mempunyai dimensi teologis. Viṣṇu Purāṇa dan Bhāgavata Purāṇa mengartikulasikan orientasi Vaiṣṇava, sedangkan Śiva Purāṇa dan Liṅga Purāṇa memberikan kedudukan utama kepada Śiva. Sementara itu Devī Māhātmya, yang menjadi bagian dari Mārkaṇḍeya Purāṇa, memberikan landasan teologis yang sangat penting bagi tradisi pemujaan Devī. Ketika berbagai Purāṇa tersebut dibaca sebagai satu rangkaian pernyataan dogmatis universal, maka pembaca akan menemukan ketegangan mengenai kedudukan dewa, penciptaan kosmos, hierarki spiritual, dan jalan pembebasan. Ketegangan tersebut mempunyai penjelasan historis melalui keberadaan komunitas teologis yang mengembangkan pandangan masing-masing mengenai realitas tertinggi. Sebagian tradisi merekonsiliasi perbedaan tersebut melalui kesatuan metafisis Brahman. Tradisi lainnya mempertahankan supremasi ontologis manifestasi ilahi tertentu. Hindu mempunyai sejarah inklusivisme, sintesis, pluralisme, sekaligus kompetisi sektarian. Menggambarkan seluruh dinamika tersebut sebagai harmoni sempurna akan mengabaikan sejarah perdebatan dan rivalitas yang benar-benar terjadi. Misalnya dalam Bhāgavata Purāṇa 1.2.11 disebut: वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ vadanti tat tattvavidas tattvaṃ yaj jñānam advayam | brahmetiparamātmeti bhagavān iti śabdyate || Artinya, “Para pengenal hakikat menyatakan realitas itu sebagai pengetahuan nondual, yang disebut Brahman, Paramātman, dan Bhagavān.” Bait tersebut mengartikulasikan hubungan antara beberapa terminologi yang merujuk kepada realitas tertinggi dalam lingkungan teologi Bhāgavata. Brahman, Paramātman, dan Bhagavān memperoleh tempat dalam sebuah kerangka metafisis yang mengakui kesatuan realitas. Kemudian berbagai perguruan Vaiṣṇava memberikan elaborasi berbeda mengenai hubungan dan hierarki ketiga istilah tersebut. Sebuah bait yang tampak menawarkan sintesis, ternyata tetap menjadi objek perdebatan filosofis mengenai sifat realitas dan bentuk pencapaian spiritual.
Purāṇa juga mempunyai kesadaran mengenai identitas komunitas yang menggunakannya. Dalam Bhāgavata Purāṇa 12.13.18 disebut श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते । तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः ॥ śrīmadbhāgavataṃ purāṇam amalaṃ yad vaiṣṇavānāṃ priyaṃ yasmin pāramahaṃsyamekam amalaṃ jñānaṃ paraṃ gīyate | tatra jñānavirāgabhaktisahitaṃ naiṣkarmyam āviṣkṛtaṃ tac chṛṇvan supaṭhan vicāraṇaparo bhaktyā vimucyen naraḥ || Artinya, Śrīmad Bhāgavata merupakan Purāṇa yang murni dan dicintai para Vaiṣṇava. Di dalamnya dinyanyikan pengetahuan tertinggi dan murni bagi para paramahaṃsa. Di sana disingkapkan kebebasan dari keterikatan tindakan, bersama pengetahuan, ketidakmelekatan, dan pengabdian. Manusia yang mendengarkannya, melantunkannya dengan baik, merenungkannya secara mendalam, serta menghayatinya melalui bhakti dapat mencapai pembebasan.” Bait tersebut mempunyai dua implikasi yakni pertama, Bhāgavata secara eksplisit menyebut hubungannya dengan komunitas Vaiṣṇava. Kedua, aktualisasi pengetahuannya berlangsung melalui aktivitas mendengarkan, melantunkan, merenungkan, dan menghayati. Maka, kedudukan tinggi sebuah Purāṇa dalam komunitas pemujanya mempunyai legitimasi historis dan spiritual. Klaim bahwa kedudukan tersebut harus diberlakukan secara identik kepada seluruh tradisi Hindu membutuhkan argumentasi tambahan. Maka, dengan memahami Purāṇa sebagai korpus yang berkembang melalui komunitas, sejarah, dan berbagai orientasi teologis, pembaca memperoleh perangkat untuk membedakan komitmen spiritual suatu tradisi dari klaim hegemoni atas keseluruhan Hindu.
Sementara itu di antara berbagai korpus Hindu lainnya, seperti Dharmaśāstra merupakan salah satu yang paling rentan terhadap penyalahgunaan interpretatif. Hal ini terjadi karena sebagian pembaca menganggap seluruh ketentuan di dalamnya sebagai hukum Tuhan yang mempunyai keberlakuan universal dan permanen. Misalnya Manusmṛti, sering diposisikan sebagai representasi tunggal hukum Hindu, kemudian digunakan untuk menyimpulkan karakter moral seluruh umat Hindu berdasarkan ketentuan-ketentuan sosial yang berkembang dalam lingkungan Brahmanis India kuno. Perspektif tersebut mengabaikan keberadaan Gautama Dharmasūtra, Āpastamba Dharmasūtra, Baudhāyana Dharmasūtra, Yājñavalkya Smṛti, Nārada Smṛti, Parāśara Smṛti, berbagai komentar hukum, kompendium, dan tradisi adat lainnya. Korpus-korpus tersebut memperlihatkan perkembangan pemikiran normatif yang panjang dengan perbedaan mengenai perkawinan, warisan, kewajiban sosial, pemerintahan, hukuman, dan penyelesaian sengketa. Donald R. Davis Jr. dalam “The Spirit of Hindu Law” (2010) mengembangkan tesis bahwa tradisi hukum Hindu memberikan kedudukan yang sangat penting kepada komunitas dan rumah tangga sebagai lingkungan berlangsungnya kehidupan normatif. Pemahaman hukum dalam tradisi tersebut berkaitan dengan praktik, kewajiban, hubungan sosial, dan kebiasaan masyarakat. Konfigurasinya berbeda dari sistem hukum modern yang menempatkan negara sebagai pusat legislasi dan penegakan hukum.
Persoalan mengenai pluralitas sumber dharma dapat ditemukan dalam Manusmṛti sendiri. Dalam Manusmṛti 2.6 disebut वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् । आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ vedo ’khilo dharmamūlaṃ smṛtiśīle ca tadvidām | ācāraś caiva sādhūnāmātmanas tuṣṭir eva ca || Artinya, “Keseluruhan Veda merupakan akar dharma, demikian pula tradisi yang diingat dan perilaku mereka yang mengetahuinya, kebiasaan orang-orang berbudi luhur, serta kepuasan batin seseorang.” Bait ini mengidentifikasi hubungan antara sumber tekstual, pengetahuan yang diwariskan, perilaku orang yang dianggap mempunyai kompetensi moral, kebiasaan masyarakat, dan pertimbangan batin. Dharma memperoleh artikulasinya melalui interaksi berbagai sumber otoritas. Konsep ācāra mempunyai arti penting dalam pembahasan ini karena menghubungkan norma dengan kehidupan masyarakat. Tradisi perilaku yang diakui mempunyai kualitas moral dapat menjadi sumber pertimbangan mengenai dharma. Sementara itu, ātmanastuṣṭi memiliki kedudukan yang ditafsirkan secara berbeda dalam sejarah pemikiran Dharmaśāstra dan perlu dipahami bersama hierarki sumber dharma lainnya.
Dalam perkembangan Hindu, persoalan kontekstualisasi juga terlihat melalui konsep deśa, kāla, dan pātra, yaitu tempat, waktu, serta individu atau keadaan yang menjadi sasaran suatu tindakan. Ketiganya memberikan perangkat untuk mempertimbangkan relevansi suatu ketentuan dalam konteks penerapan tertentu. Sejarah kolonialisme Inggris turut memengaruhi cara masyarakat modern memahami Dharmaśāstra. Ketika pemerintahan kolonial mulai menyusun sistem administrasi hukum bagi penduduk India, para pejabat kolonial membutuhkan sumber hukum yang dapat dikenali, diterjemahkan, diklasifikasikan, dan diterapkan melalui institusi pengadilan. Proses tersebut memperkuat kedudukan teks-teks tertentu sebagai representasi hukum Hindu. Rosane Rocher dalam “The Creation of Anglo-Hindu Law” (2010), sebuah bab dalam buku “Hinduism and Law: An Introduction”, menelusuri pembentukan sistem Anglo-Hindu Law sejak kebijakan administratif Warren Hastings pada tahun 1772. Penelitiannya memperlihatkan bagaimana kebutuhan pemerintahan kolonial membentuk konfigurasi hubungan baru antara hukum, otoritas tekstual, ahli agama, dan institusi negara. Dalam konteks tersebut, penguatan otoritas Manusmṛti dalam wacana modern mempunyai dimensi historis dan politis. Tradisi hukum Hindu yang mempunyai banyak sumber mengalami proses seleksi dan kodifikasi sesuai kebutuhan administrasi kolonial. Akan tetapi, menjadi catatan bahwa kritik terhadap absolutisasi Manusmṛti perlu menghindari apologetika yang menghapus persoalan diskriminasi dalam sejarah Hindu. Beberapa bagian Dharmaśāstra secara eksplisit memuat hierarki sosial, pembatasan terhadap perempuan, serta diferensiasi hak dan kewajiban berdasarkan status sosial. Ketentuan tersebut telah menjadi bagian dari perdebatan, legitimasi, dan konflik sosial dalam sejarah India. Kontekstualisasi memberikan perangkat untuk memahami bagaimana sebuah ketentuan terbentuk dan digunakan. Evaluasi etis memberikan perangkat untuk menilai kelayakannya bagi masyarakat sekarang. Maka, mengakui karakter historis suatu ketentuan memungkinkan manusia mengkritik warisan diskriminatif secara terbuka tanpa harus memalsukan isi sumbernya.
Dalam konteks Indonesia modern, hak dan kewajiban hukum warga negara ditentukan oleh sistem hukum nasional yang berlandaskan konstitusi. Dharmaśāstra dapat menjadi sumber pertimbangan religius, etis, dan moral, sedangkan penerapan ketentuan sosialnya perlu mempertimbangkan perubahan zaman, struktur masyarakat, prinsip keadilan, martabat manusia, serta hak konstitusional setiap individu. Dalam hal ini, usia, sakralitas, dan keberlakuan suatu ketentuan merupakan tiga kategori yang berbeda. Usia menunjukkan konteks historis yang melatarbelakangi kelahirannya, sakralitas mencerminkan kedudukan dan otoritasnya dalam suatu tradisi keagamaan, sedangkan keberlakuan ditentukan oleh relevansi, legitimasi, dan konsekuensinya dalam kehidupan masyarakat. Sebuah ketentuan yang berusia ribuan tahun dan memiliki kedudukan sakral tetap memerlukan pengujian kritis sebelum diterapkan dalam konteks sosial kontemporer. Otoritas religius suatu teks memberikan landasan bagi penghormatan terhadapnya, sedangkan penerapan norma moral dan hukum menuntut legitimasi serta pertanggungjawaban rasional, etis, dan konstitusional.
Demikian halnya dengan tradisi Āgama dan Tantra memperlihatkan dimensi sakralitas yang sering terabaikan ketika Hindu seolah hanya dipahami semata-mata melalui Veda dan Bhagavadgītā. Dalam berbagai lingkungan Śaiva, Śākta, dan Vaiṣṇava, terlihat bahwa korpus Āgama mempunyai peranan sentral dalam pembentukan teologi, ritual, mantra, konsekrasi, tata ruang suci, yoga, serta jalan pembebasan. Maka relevansi suatu teks dalam kehidupan ritual dapat berbeda dari kedudukannya dalam hierarki tekstual yang lebih luas. Seorang pemangku atau pinandhita yang sedang melaksanakan konsekrasi, misalnya, membutuhkan perangkat ritual yang spesifik. Seorang sādhaka yang menjalankan disiplin yoga esoteris membutuhkan metode pengajaran dan bimbingan tertentu. Dalam lingkungan tersebut, Āgama, Tantra, mantra-śāstra, serta pengajaran guru dapat mempunyai otoritas operasional yang sangat tinggi. Alexis Sanderson dalam “Śaivism and the Tantric Traditions” (1988), serta “The Śaiva Age: The Rise and Dominance of Śaivism during the Early Medieval Period” (2009), memperlihatkan keluasan pengaruh Śaivisme dan tradisi Tantra dalam sejarah keagamaan India serta Asia Selatan. Penelitiannya mengembangkan pemahaman bahwa perkembangan tradisi Tantra berkaitan erat dengan pembentukan institusi ritual, jaringan inisiasi, patronase kerajaan, serta kompetisi dan pertukaran pengetahuan antarkomunitas religius.
Dengan pendekatan tersebut, Tantra memperoleh kedudukan historis sebagai salah satu sistem pengetahuan yang sangat penting dalam perkembangan Hindu abad pertengahan. Peranannya mencakup lingkungan kerajaan, kuil, perguruan, kepanditaan, dan praktisi spiritual. Di dalam tradisi Tantra, pengetahuan juga berhubungan dengan konsep adhikāra, yaitu kualifikasi seseorang untuk menerima atau menjalankan suatu ajaran. Konsep tersebut berkaitan dengan dīkṣā atau inisiasi, upadeśa atau pengajaran spiritual, paramparā atau mata rantai pewarisan, serta sādhanā atau disiplin praktik. Sebuah mantra dapat diketahui secara tekstual oleh banyak orang, sementara keberlakuan ritualnya dalam lingkungan perguruan tertentu mengikuti mekanisme inisiasi. Penggunaan mantram dalam konteks ritual dapat mensyaratkan kompetensi pelafalan, pengetahuan simbolis, kontinuitas tradisi, dan pemahaman atas tata pelaksanaan.
Perbedaan antara akses informasi dan otoritas pelaksanaan tersebut merupakan salah satu ciri penting pengetahuan esoteris. Seorang peneliti dapat mengakses, menerjemahkan, dan menganalisis teks Tantra berdasarkan metode filologi. Seorang praktisi menggunakan teks yang sama melalui kerangka pengajaran, disiplin, dan kontinuitas spiritual perguruannya. Kedua aktivitas itu mempunyai tujuan dan metode yang berbeda. Penelitian akademik dapat menguji klaim mengenai sejarah serta autentisitas suatu tradisi. Pengalaman praktisi memberikan informasi mengenai bagaimana pengetahuan tersebut dihidupi. Pada saat yang sama, klaim mengenai kerahasiaan, inisiasi, dan otoritas guru tetap membutuhkan pertanggungjawaban etis agar terhindar dari manipulasi, eksploitasi, serta penyalahgunaan kekuasaan. Maka, tradisi Hindu mempunyai konfigurasi pengetahuan yang melibatkan teks, pengajaran oral, ritual, tubuh, kesadaran, dan relasi antarmanusia. Memahami Hindu hanya melalui aktivitas membaca kitab akan menghasilkan gambaran yang sangat terbatas mengenai cara pengetahuan sakral tersebut bekerja.
BERSAMBUNG

