Dunia Si Ferdot

Menelanjangi Kāmasūtra

Sun, 13 Sep 2026 03:54:52 -0700

Dalam perspektif dunia modern, Kāmasūtra sering dipahami sebatas panduan seks belaka. Pembacaan populer hanya menikberatkan bagian seperti beragam posisi seksual, padahal itu hanya sebagian kecil dibandingkan bahasan secara utuh lainnya di dalam teks seperti soal pendidikan, seni, perkawinan, ekonomi, rumah tangga dan aturan sosial lainnya. Selain itu, struktur teks Kāmasūtra sendiri menunjukkan argumen yang jauh lebih luas. Teks ini bermula dari pembentukan manusia berbudaya, bergerak menuju pengelolaan tubuh dan kenikmatan, lalu memasuki wilayah perkawinan, hirarki rumah tangga, hubungan dengan istri orang lain, ekonomi seksual, dan akhirnya teknik untuk memperbesar daya tarik serta menguasai hasrat. Urutan itu memperlihatkan bahwa kāma bukanlah sekadar tindakan seksual, melainkan pengetahuan tentang bagaimana hasrat bekerja di dalam masyarakat yang bertingkat, patriarkal, dan berorientasi pada keluarga serta status di zaman itu ditulis. Maka pertanyaan kritisnya adalah bukan soal seks macam apa, melainkan masyarakat seperti apa yang dibayangkan teks ini, siapa yang memiliki kuasa di dalamnya, kapan sebuah tindakan dipandang sah atau berbahaya, dan bagaimana hasrat dinegosiasikan dengan dharma, harta, perkawinan, reputasi, serta keturunan?

Secara tradisional, penulisan Kāmasūtra dikaitkan dengan Vātsyāyana, yang kadang disebut Mallanāga, hanya saja informasi biografis tentang dirinya sangat terbatas sehingga dalam pengertian modern ia lebih tepat dipahami sebagai penyusun daripada “pengarang tunggal”. Tujuan penulisan sebenarnya adalah menyusun pengetahuan tentang hasrat, cinta, perkawinan, seni, kecantikan, kehidupan kaum kota, peran perantara, rumah tangga,...Read More

Śakti sebagai Daya yang Menjadi Dunia

Thu, 10 Sep 2026 16:41:13 -0700

Dalam perbincangan populer, kata Śakti sering diterjemahkan dan ditafsirkan sebagai “energi feminin”, tenaga spiritual, kundalinī, kekuatan gaib, atau kemampuan menjadi sakti. Semua itu hanyalah menangkap sebagian kecil maknanya, tapi tidak cukup untuk menjelaskan kedalaman konsep tersebut. Sementara itu di dalam Tantra, Śakti bukanlah benda, tenaga netral, atau cadangan kekuatan yang dapat dimiliki ego. Śakti adalah daya yang membuat realitas mampu hadir, bergerak, mengetahui, mencipta, memelihara, menghancurkan, dan kembali ke sumbernya. Dengan kata lain, Śakti bukan hanya energi di dalam alam semesta, melainkan daya kesadaran yang menjadikan alam semesta mungkin. Itukah sebabnya memahami Śakti memerlukan pembedaan antara tiga lapisan yakni sebagai (1) istilah filsafat, (2) Devī atau sosok ilahi, dan (3) pengalaman dan metode transformasi dalam sādhanā/jalan praktik. Kekeliruan terbesar terjadi ketika salah satu lapisan tersebut dianggap sebagai makna secara keseluruhan.

Kata Sanskerta śakti berasal dari akar verbal √śak, yakni “mampu”, “berdaya”, “sanggup”, atau “memiliki kapasitas untuk menghasilkan sesuatu”. Secara etimologis, Śakti berarti kemampuan efektif berupa daya yang membuat suatu tindakan dapat terjadi dan suatu sebab dapat menghasilkan akibat. Kamus Sanskerta juga mencatat makna lain seperti kekuatan, kemampuan, energi, daya usaha, kekuasaan, senjata, serta daya aktif suatu dewa. Hanya saja,Read More

Ketika Bahasa Dibuat Untuk Menunduk

Tue, 08 Sep 2026 21:02:25 -0700

Seringkali muncul perdebatan tentang bahasa alus/kasar dalam pengertian sebagai pemilihan diksi, bentuk sapaan, kata ganti, dan ungkapan yang disesuaikan dengan hubungan sosial antara penutur, lawan bicara, dan orang yang dibicarakan. Perdebatan itu biasanya dimulai dari pertanyaan sederhana; apakah sistem ini warisan lama, atau konstruksi feodal-kolonial? Pertanyaan terlihat sederhana, tapi secara filologis tidak mudah dijawab. Sebab yang disebut alus tidak selalu berarti tua, dan yang disebut kasar tidak selalu berarti baru, buruk, atau tidak beradab. Dalam banyak kasus, alus adalah hasil penempatan sosial terhadap kata, bukan sifat alamiah kata itu sendiri.

Jadi masalah yang lebih dalam adalah pada bagaimana masyarakat memberi nilai kepada kosakata. Kata yang berasal dari lapisan tua, Sanskerta, Kawi, Jawa Kuna, atau kosakata istana sering memperoleh aura tinggi. Sebaliknya, kata sehari-hari yang dipakai rakyat, keluarga, pasar, desa, pesisir, atau hubungan akrab mudah disebut kasar. Padahal secara linguistik, kata-kata itu tidak rendah dan hanya tidak membawa fungsi penghormatan. Dengan kata lain, kasar sering kali berarti biasa, dekat, akrab, loma,...Read More

Sebelum Indonesia Dijadikan Takdir

Mon, 07 Sep 2026 16:03:04 -0700

Bagaimana menulis sejarah suatu wilayah yang kelak bernama Indonesia tanpa menganggap kelahiran negara itu sebagai tujuan yang sejak awal telah ditentukan? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi menyentuh persoalan mendasar dalam penulisan sejarah nasional. Dalam banyak narasi, Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 1945 ditempatkan sebagai muara dari seluruh perjalanan masa lalu, yakni seolah-olah sejarah kepulauan ini sejak awal memang bergerak menuju pembentukan Indonesia. Oleh karena wilayah Republik Indonesia sebagian besar terbentuk dari bekas Hindia Belanda, batas-batas kolonial tersebut kemudian diproyeksikan mundur ke masa yang jauh lebih tua. Kemunculan kerajaan, hubungan antarpulau, peperangan, dan berbagai bentuk perlawanan dibaca seakan-akan merupakan tahapan menuju terbentuknya satu wilayah nasional yang dihuni oleh masyarakat di bawah satu kewarganegaraan. Padahal, masyarakat pada masa itu belum tentu mengenal Indonesia sebagai negara, bangsa, ataupun identitas politik bersama.
Ketika hasil akhir yang baru muncul pada abad ke-20 digunakan untuk menafsirkan seluruh masa sebelumnya, pembacaan sejarah menjadi teleologis. Masa lalu tidak lagi dipahami berdasarkan kemungkinan, kepentingan, dan cakrawala para pelaku pada zamannya, melainkan disusun sebagai perjalanan yang seolah-olah secara alamiah dan tak terelakkan harus bermuara pada Republik Indonesia. Kita telanjur melihat masa lalu dari posisi orang yang telah mengetahui hasil akhirnya yakni Republik diproklamasikan pada tahun 1945, wilayah bekas Hindia Belanda kemudian dipertahankan sebagai...Read More

Saat Propaganda Kahyangan Mengesahkan Takhta

Sun, 06 Sep 2026 18:14:55 -0700

Jika ditelusuri lebih dalam, Kakawin Arjunawiwāha adalah kerja politik yang canggih sebagai sebuah komposisi estetik yang menata ulang hubungan antara tapa, kekerasan, mandat ilahi, kenikmatan, dan ketertiban sehingga pembentukan kembali kekuasaan Airlangga dapat dibaca sebagai pemulihan dunia. Saking canggihnya, itu bagaikan propaganda yang tidak tampak seperti propaganda. Sebab saat kata propaganda dipakai pada hari ini, bayangan awam biasanya segera menuju poster, slogan, hoaks, penyensoran, atau pemujaan pemimpin yang terlalu terang-terangan. Kemudian, ukuran propaganda diletakkan pada kebohongan faktual bahwa jika sebuah teks tidak memalsukan data, itu dianggap bukan propaganda. Jika indah, filosofis, dan ambigu terlebih sebagai karya sastra, itu dianggap sudah keluar dari wilayah politik. Sesederhana itu.
Padahal ukuran semacam demikian jelas terlalu sempit untuk membaca Arjunawiwāha, sebab Kakawin karya Mpu Kaṇwa itu tidak bekerja terutama dengan perintah “percayalah kepada Airlangga,” melainkan dengan membuat dunia tertentu terasa masuk akal yakni pengasingan menjadi tapa, peperangan menjadi dharma, senjata menjadi anugerah dewa, kemenangan menjadi abhiṣeka, kenikmatan erotis menjadi buah keberanian, dan penguasaan diri menjadi syarat agar semua kuasa tersebut sah. Maka, Kakawin Arjunawiwāha dapat disebut propaganda bukan karena melakukan pembohongan kasar, tapi lantaran merekayasa horizon penilaian. Kakawin itu tidak...Read More

Empat Warna, Seribu Batas (2)

Fri, 04 Sep 2026 21:19:22 -0700

Selain lembaga peradilan, perkawinan juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan kerajaan dan pemerintahan kolonial mengatur batas sosial dengan cara berbeda, meskipun perbedaannya tidak sesederhana pertentangan antara kerajaan yang lentur dan kolonialisme yang sepenuhnya kaku. V.E. Korn dalam “Het Adatrecht van Bali” (1924/1932) membahas susunan kasta, hukum kekeluargaan, bentuk perkawinan, dan akibat hukum perkawinan lintas kedudukan. Kemudian Helen Creese merujuk pembahasan Korn dalam penelitiannya “The Regulation of Marriage and Sexuality in Precolonial Balinese Law Codes” (2008). Hanya saja bukti tekstual yang paling jelas mengenai kelenturan bersyarat terdapat dalam kitab-kitab hukum Bali sendiri. Kuṭāramānawa 191 edisi Jonker menetapkan papan walagara, yakni pembayaran penebus yang besarnya dibedakan menurut status perempuan dan memungkinkan beberapa hubungan terlarang disahkan sebagai perkawinan, sedangkan Kuṭāramānawa 251 dan Koetara Agama 102 menyatakan bahwa laki-laki berkedudukan lebih rendah yang membawa perempuan dari golongan lebih tinggi pada prinsipnya dapat dijatuhi hukuman mati, tapi nyawanya dapat diselamatkan dengan denda 80.000 kepeng, dan apabila orang tua perempuan menerimanya sebagai menantu, perkawinan dapat disahkan melalui pembayaran 40.000 kepengRead More

Empat Warna, Seribu Batas (1)

Fri, 04 Sep 2026 21:19:09 -0700

Jika membicarakan secara populer perihal kasta di Bali, biasanya akan selalu berisiko jatuh ke dalam terutama beberapa penyederhanaan yang sama-sama menyesatkan. Penyederhanaan itu antara lain menyatakan bahwa kasta sepenuhnya merupakan ajaran Hindu yang diwariskan tanpa perubahan sama sekali dari India, sedangkan penyederhanaan berikutnya menyebut bahwa kasta sama sekali tidak pernah ada sebelum era penjajahan Belanda dan istilah yang berasal dari bahasa Eropa itu beserta situasi yang ada sepenuhnya diciptakan oleh kolonialisme. Padahal bukti-bukti tekstual dan sejarah menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Teks-teks India memang menyediakan kosakata varṇa, gagasan tentang empat kategori sosial, aturan perkawinan, dan perbedaan hak ritual. Akan tetapi, ketika gagasan itu berpindah ke Jawa dan Bali, maka diadaptasi dan diterjemahkan ke dalam lingkungan kerajaan, hubungan patron-klien, kelompok leluhur, jabatan istana, desa, pura, dan jaringan kekuasaan lokal. Kolonialisme yang datang kemudian tidaklah menciptakan seluruh hierarki tersebut dari nol, melainkan memilih, membakukan, mengadili, dan memberinya konsekuensi administratif yang sebelumnya tidak seragam kepada orang Bali.
Dengan demikian, kata “kasta” di Bali tidak merujuk hanya pada satu bentuk realitas yang bersifat tunggal, sebab itu dapat berarti beragam seperti ajaran teologis tentang empat varṇa, susunan genealogis wangsa, kelompok asal atau warga, sorohPada tanggal 10 Juni 1951, sejumlah organisasi keagamaan Bali mengirimkan permohonan tertulis kepada Menteri Agama, anggota parlemen asal Bali, dan Gubernur Sunda Kecil. Tuntutan mereka adalah agama masyarakat Bali harus memperoleh perwakilan di Kementerian Agama, pemerintah perlu membiayai penyusunan buku pelajaran, pedanda dan pemangku patut mendapat dukungan anggaran serta semua pura utama serta kesenian yang menyertai upacara keagamaan perlu dilindungi. Berlanjut tanggal 23 Agustus 1951, Kementerian Agama menolak permohonan tersebut. Salah satu alasannya terdengar sederhana, tapi sesungguhnya sangat politis yakni masyarakat Bali belum mempunyai satu nama resmi yang disepakati untuk menyebut keseluruhan kehidupan keagamaannya. Di mata birokrasi, kelompok yang tidak mempunyai nama tunggal, organisasi pusat, kitab utama, rumusan Tuhan, dan doktrin seragam sulit dimasukkan ke dalam kotak bernama agama.
Jadi, masalahnya masyarakat Bali bukan tidak mempunyai kehidupan religius. Justru sebaliknya, kehidupan mereka terlalu penuh dengan agama sehingga agama tidak dapat dipisahkan secara mudah dari leluhur, keluarga, pura, desa, pertanian, seni, tata ruang, pengairan, dan kewajiban sosial. Apa yang tidak mereka miliki adalah format agama yang dapat dibaca oleh negara modern, Dari benturan itulah bentuk modern Agama Hindu Indonesia berkembang. Itu bukanlah agama baru yang diciptakan dari kekosongan oleh Kementerian Agama. Tradisi Siwa-Buddha, pemujaan leluhur, pura, lontar, mantra, dan ritual Bali jelas jauh...Read More

Keris Seribu Tahun, Pengetahuan Dua Abad

Tue, 01 Sep 2026 02:00:36 -0700

Sejak kapankah keris ada di Jawa-Bali, Nusantara atau Indonesia? Jika melihat bukti primer, sebenarnya istilah kris atau krĕs telah tercatat dalam prasasti Jawa sejak abad ke-9 Masehi. Kelompok pande wsi ~pandai besi, juga telah muncul dalam prasasti Bali Kuno. Pada abad ke-15, 馬歡 Mǎ Huān menggambarkan laki-laki Jawa membawa senjata pendek yang bilahnya bermotif seperti bunga salju. Kemudian pada awal abad ke-16, Tomé Pires melihat para bangsawan Jawa membawa crises, pedang, dan tombak bertatah emas. Hanya saja, meskipun bukti keberadaan, pemakaian, produksi, dan kedudukan sosial keris tersebar selama hampir seribu tahun, tidak ditemukan naskah sebelum awal abad ke-19 yang dapat diperlihatkan sebagai manual teknis sekaligus katalog sistematis mengenai dhapur, ricikan, pamor, jenis besi, tangguh, ukuran, warangka, serta klasifikasi para empu.
Dengan kata lain, hingga saat ini, mungkin masih banyak identifikasi terhadap keris zaman kuno seperti era Majapahit, Singasari, Kediri, Daha dan sebelumnya. Akan tetapi sangat sulit untuk bisa memastikan selain menggunakan metode induktif yakni pengumpulan contoh sebanyak-banyaknya. Tidak ada sumber primer berupa catatan atau tulisan yang muncul dari zaman itu selain hanya beberapa penyebutan di dalam prasasti. Maka, harus diakui bahwa pengelolaan pengetahuan atau Banyak orang membayangkan bahwa dalam dunia Hindu, Buddha dan Çiwa-Budha Nusantara adalah “sebuah kebijaksaan Timur yang dialogis” dan dengan mudah bisa dibenturkan begitu saja dengan “rasionalitas Barat yang agresif". Padahal jika ditelusuri lebih dalam, kenyataannya tidak seperti demikian. Di dalam korpus penalaran Hindu terdapat brahmodya ritual, dialog Upaniṣad, teori inferensi Nyāya, perdebatan medis Caraka, dan kisah penaklukan doktrinal yang sebagian bersifat hagiografis atau mengkultuskan tanpa sikap kritis. Sedangkan di dalam Buddhisme terdapat kritik keras terhadap perburuan kemenangan, teknik silang-uji Kathāvatthu, reformasi epistemologis Dignāga-Dharmakīrti, dan pedagogi halaman biara Tibet yang sangat formal. Sementara itu di Jawa Kuna, apa yang terjadi bukanlah ada satu institusi debat, melainkan adanya perjumpaan, kompetisi tekstual, dan administrasi paralel Çiwa-Budha yang dikelola istana.
Di sini, artikel bertujuan untuk menempatkan debat sebagai teknologi sosial untuk memproduksi, menguji, dan mengesahkan kebenaran. Oleh karena itu, pertanyaan utamanya bukan hanya “argumen siapa yang sah”, melainkan juga “siapa yang boleh berbicara, menjadi juri, membayar arena, dan apa yang terjadi kepada pihak yang kalah”. Melalui pembacaan sumber primer serta sintesis riset modern, artikel ini menunjukkan bahwa bentuk terbaik vāda adalah berusaha mengubah lawan menjadi rekan pencari kebenaran, sedangkan bentuk terburuknya mengubah logika menjadi senjata status. Secara etimologis, kata