Ada paradoks mendasar dalam cara bangsa Indonesia mengenang Pertempuran Surabaya yakni pada setiap tanggal 10 November, di satu sisi peristiwa tersebut diperingati sebagai salah satu puncak keberanian nasional, ketika rakyat yang baru merdeka menghadapi kekuatan militer pemenang Perang Dunia Ke-2 dengan persenjataan dan pengalaman tempur yang jauh lebih terbatas. Pidato Bung Tomo, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, kematian Brigadier A. W. S. Mallaby, dan penolakan ultimatum Inggris dipadukan menjadi rangkaian kepahlawanan yang hampir tidak menyediakan ruang bagi kekalahan, perpecahan, kesalahan keputusan, ataupun penderitaan mereka yang tidak bertempur. Padahal di sisi lain, pada akhir November 1945 tentara Inggris-India berhasil menduduki Surabaya, ribuan orang Indonesia telah tewas, banyak kelompok bersenjata Republik meninggalkan kota, dan penduduk sipil menanggung kehancuran yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui bahasa pengorbanan. Pertempuran itu memang mempunyai arti politik luar biasa, meski kemenangan moral tidak dapat digunakan untuk menghapus hasil militer yang sebenarnya.
Keberanian masyarakat Surabaya memang tidak perlu diragukan untuk mengakui kenyataan tersebut. Justru dengan menerima kekalahan militer sebagai fakta, pertanyaan historiografis yang lebih penting dapat diajukan yakni mengapa pertempuran yang secara operasional dimenangkan Inggris kemudian menjadi simbol kemenangan Indonesia, siapa yang menentukan bentuk ingatan tersebut, dan pengalaman siapa yang tersingkir ketika sebuah perang diubah menjadi kisah kepahlawanan nasional? Pertanyaan ini membawa pembahasan melampaui Peristiwa 10 November, yang dimulai keruntuhan pemerintahan Jepang,perebutan senjata, pertentangan antara elite Republik dan gerakan revolusioner lokal, strategi Inggris, ambisi restorasi kolonial Belanda, serta nasib kelompok masyarakat yang tidak mempunyai tempat jelas dalam pembagian antara pahlawan dan musuh. Surabaya saat itu adalah medan perang sekaligus arena perubahan sosial, ketika lembaga lama runtuh sementara kekuasaan baru belum sepenuhnya memiliki bentuk yang stabil.
Dalam historiografi Indonesia, pertempuran ini lazim dibingkai melalui persatuan rakyat yang melampaui perbedaan sosial, daerah, agama, dan ideologi. Benedict R. O'G Anderson dalam “Java in a Time of Revolution” (1972) memperlihatkan realitas yang lebih rumit, yakni gerakan pemuda yang memperoleh daya revolusioner justru ketika otoritas pemerintahan melemah dan tidak mampu mengendalikan kelompok bersenjata secara menyeluruh. George McTurnan Kahin dalam “Nationalism and Revolution in Indonesia” (1952) menempatkan revolusi dalam pertarungan pembentukan negara dan pengakuan internasional, sementara Richard McMillan dalam “The British Occupation of Indonesia, 1945–1946” (2005) menunjukkan bahwa tindakan Inggris tidak dapat dipahami sebagai operasi kemanusiaan yang sepenuhnya netral atau sebaliknya sebagai pelaksanaan tanpa syarat seluruh keinginan Belanda. Penelitian Esther Captain dan Onno Sinke dalam “Resonance of Violence: Bersiap and the Dynamics of Violence in the First Phase of the Indonesian Revolution, 1945–1946” (2025) memperluas perhatian pada kekerasan terhadap penduduk sipil, sedangkan Bambang Purwanto dkk dalam “Revolutionary Worlds: Local Perspectives and Dynamics during the Indonesian Independence War, 1945–1949” (2023) menempatkan perjuangan Jawa Timur dalam ketegangan berkepanjangan antara mobilisasi rakyat dan pembentukan negara. Keseluruhan pendekatan tersebut memungkinkan Surabaya dibaca sebagai sejarah yang memiliki banyak pelaku, serta bukan sekadar panggung untuk beberapa figur yang kemudian diabadikan dalam monumen.
Pembedaan antara sumber primer dan karya historiografi juga menjadi syarat penting sebab banyak hasil riset tersebut merupakan hasil penelitian sejarah, sedangkan nilai sumber primernya berasal dari laporan militer, arsip diplomatik, dokumen pemerintahan, surat kabar sezaman, foto, rekaman, serta kesaksian pelaku yang mereka gunakan. Oleh karena itu artikel berupaya mempertemukan keterangan Indonesia dengan laporan Inggris, Belanda, dan pengalaman komunitas sipil, termasuk masyarakat Tionghoa. Kesaksian yang saling bertentangan tidak dipaksa menjadi satu cerita yang seolah-olah telah terbukti sempurna, sebab perbedaan ingatan justru sering mengungkap kepentingan politik yang membentuk penulisan sejarah. Dalam konteks Surabaya, persoalan tersebut sangat menentukan ketika membahas insiden Hotel Yamato, penembakan Mallaby, jumlah korban, dan hubungan antara kekuatan Republik dengan kelompok yang dipandang mendukung kembalinya Belanda. Perbedaan keterangan mengenai setiap perostoiwa tersebut termasuk korban sipil, identitas kelompok bersenjata, dan orientasi politik masyarakat pada tahun 1945 tetap memerlukan pembacaan silang arsip serta kesaksian. Khususnya, afiliasi Kiri seorang pelaku pada masa Revolusi berikutnya tidak digunakan untuk menyimpulkan secara otomatis bahwa tindakan dan organisasi yang diikutinya pada bulan September–November 1945 telah berada di bawah komando komunis. Demikian pula, hubungan sebagian individu atau organisasi dengan Belanda tidak dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan seluruh komunitas etnisnya sebagai pro-kolonial.
Awal peristiwa sendiri bermula dari saat Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan Surabaya belumlah memasuki keadaan damai. Kota ini merupakan salah satu pelabuhan dan pusat industri terpenting di Jawa, dengan pangkalan Angkatan Laut, galangan kapal, instalasi minyak, jaringan kereta api, gudang persenjataan, dan pusat perdagangan yang menghubungkan Jawa Timur dengan kawasan kepulauan lain. Penduduknya mencakup masyarakat Jawa, Madura, Tionghoa, Arab, India, Belanda, Indo-Eropa, serta kelompok pendatang dari berbagai daerah Nusantara. Hubungan antarkelompok berlangsung dalam struktur kolonial yang membedakan status hukum, kesempatan ekonomi, pendidikan, dan kedudukan politik berdasarkan klasifikasi rasial maupun administratif. Pendudukan Jepang sejak tahun 1942 telah mengguncang struktur tersebut melalui interniran terhadap banyak penduduk Eropa, mobilisasi tenaga kerja, pengawasan militer, pengambilalihan perusahaan, dan perubahan kepemilikan barang serta bangunan. Ketika perang berakhir, perbedaan pengalaman itu menghasilkan harapan yang saling bertentangan mengenai siapa yang berhak menguasai kembali kota. Kekalahan Jepang menciptakan kekosongan pemerintahan yang sangat rumit. Sekutu menghendaki agar tentara Jepang tetap mempertahankan ketertiban hingga proses pelucutan dan pengambilalihan tanggung jawab dapat dilaksanakan, sedangkan Proklamasi 17 Agustus telah melahirkan Republik yang menuntut pengakuan sebagai penguasa sah. Tentara Jepang masih mempunyai senjata dan kendali atas sebagian instalasi penting, tapi legitimasi politiknya telah runtuh, sedangkan pemerintah Republik memperoleh dukungan masyarakat, meski belum mempunyai organisasi militer dan administrasi yang sepenuhnya mapan. Di tengah keadaan tersebut, kelompok pemuda bergerak lebih cepat daripada birokrasi pemerintahan. Mereka mengibarkan Merah Putih, membentuk organisasi, merebut kantor, dan menuntut penyerahan senjata sebelum pemerintah pusat mampu menyusun sistem keamanan yang seragam di seluruh wilayah Republik.
Surabaya mempunyai sejarah panjang gerakan buruh dan politik perkotaan yang menjelaskan mengapa mobilisasi dapat berkembang begitu cepat. Pada masa kolonial, pekerja pelabuhan, kereta api, industri minyak, dan perusahaan-perusahaan kota telah menjadi bagian dari jaringan organisasi sosial serta politik yang menghubungkan elite terdidik dengan kalangan pekerja. Penelitian John Ingleson “Sutomo, the Indonesian Study Club and Organised Labour in Late Colonial Surabaya.” (2008) memperlihatkan bahwa aktivitas organisasi pekerja tetap berkembang dalam bentuk baru setelah pembatasan keras terhadap gerakan radikal pada akhir 1920-an. Dengan demikian, militansi Surabaya pada tahun 1945 bukanlah sekadar akibat propaganda Jepang atau kemarahan spontan setelah kemerdekaan, melainkan juga mewarisi hubungan sosial, pengalaman organisasi, dan ketidakpuasan terhadap hierarki kolonial yang telah terbentuk selama beberapa dasawarsa. Di dalam jaringan itulah kekuatan Kiri Republik memperoleh pengaruh yang cukup besar, terutama melalui lingkungan pekerja dan pemuda. Anderson mencatat bahwa
pada tanggal 21 Agustus 1945 pekerja kilang minyak Surabaya telah membentuk organisasi, kemudian pada tanggal 25 Agustus berkembang Angkatan Muda yang dipimpin Sumarsono dan Ruslan Widjaja. Keduanya mempunyai hubungan dengan lingkungan politik Amir Sjarifuddin, sementara Djohan Sjahroezah, tokoh gerakan bawah tanah yang dekat dengan Sutan Sjahrir, berperan menghubungkan aktivis pekerja dengan jaringan nasionalis antikolonial. Di lingkungan tersebut terdapat pula nama Krissubanu, Kaslan, Dimjati, dan sejumlah organisator yang bergerak melalui perusahaan serta tempat kerja. Pada tanggal 11 September, Sumarsono tampil dalam rapat massa di Tambaksari dengan seruan yang lebih radikal dibandingkan pendekatan hati-hati Residen Soedirman dan Doel Arnowo.
Kehadiran kelompok ini memperlihatkan bahwa sebagian radikalisme Surabaya mempunyai basis sosial yang terorganisasi sebelum pecahnya pertempuran dengan Inggris. Hanya saja, istilah Kiri pada tahun 1945 tidak dapat langsung disamakan dengan Partai Komunis Indonesia atau sebuah blok ideologi yang seragam. Lingkungan tersebut mencakup sosialis, aktivis buruh, nasionalis radikal, pengikut Amir Sjarifuddin, jaringan Sjahrir, dan individu yang kemudian mengambil posisi politik berbeda. Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang terbentuk pada tanggal 23 September merupakan salah satu organisasi terpenting, dengan Sumarsono, Ruslan Widjaja, Krissubanu, Kaslan, dan sejumlah aktivis lain memegang peranan besar. Kekuatan ini mempunyai kedekatan dengan politik Kiri melalui kepemimpinan serta jaringan organisasinya, tapi tidak dapat dinyatakan bahwa seluruh anggotanya merupakan kader PKI yang mengikuti satu komando partai. PKI sendiri baru muncul kembali sebagai organisasi terbuka pada bulan Oktober 1945, sedangkan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) berkembang melalui proses penyatuan berbagai organisasi pemuda pada bulan November, saat pertempuran Surabaya sudah berlangsung. Membaca PRI bulan September 1945 sebagai satuan Pesindo yang sejak awal telah mempunyai struktur lengkap atau sebagai pasukan komunis yang seluruhnya terorganisasi, tentu saja merupakan bentuk anakronisme.
Pengaruh Kiri terutama terlihat pada kemampuan menggerakkan manusia melalui jaringan tempat kerja, menyusun aksi massa, menghubungkan organisasi pemuda, dan menguasai sebagian fasilitas ekonomi yang penting bagi kehidupan kota. Buruh pelabuhan dapat memengaruhi pergerakan barang, pekerja kereta api mempunyai pengetahuan tentang jalur transportasi, sedangkan pegawai listrik, gas, pos, dan komunikasi memahami fasilitas yang menentukan kelancaran operasi pemerintahan maupun militer. Dalam konteks revolusi, kendali atas jaringan tersebut merupakan sumber kekuasaan yang berbeda dari jumlah senapan atau meriam. Oleh karena itu Sumarsono dan kelompoknya tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai tokoh tambahan di belakang Bung Tomo. Mereka merupakan bagian dari kekuatan organisatoris yang memungkinkan demonstrasi, pengambilalihan bangunan, dan perlawanan bersenjata memperoleh dukungan material dari masyarakat perkotaan. Perbedaan antara kelompok Kiri dan organisasi revolusioner lainnya juga tidak selalu berbentuk konflik terbuka. Banyak pemuda PRI bekerja sama dengan kelompok nasionalis, polisi, dan laskar Islam dalam menghadapi Jepang maupun Inggris, sementara sebagian organisasi pekerja menganggap kemerdekaan nasional sebagai prasyarat untuk perubahan sosial yang lebih luas. Persaingan justru muncul pada persoalan siapa yang berhak mewakili rakyat dan mengarahkan perjuangan. Kekuatan pemuda radikal sering menuntut tindakan langsung, sedangkan pejabat pemerintahan mengutamakan pengalihan kekuasaan yang tidak merusak administrasi. Di sinilah letak kedudukan penting kelompok Kiri dalam Surabaya 1945 bahwa mereka tidak mengendalikan seluruh pertempuran, tapi ikut mendorong revolusi bergerak dari proklamasi elite menuju perebutan kekuasaan oleh masyarakat yang terorganisasi dari bawah.
Insiden Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945 memperlihatkan bagaimana pertentangan mengenai kekuasaan diterjemahkan menjadi perebutan simbol di ruang kota. Hotel di Jalan Tunjungan tersebut sebelumnya dikenal sebagai Hotel Oranje, bangunan yang mempunyai hubungan erat dengan kehidupan elite kolonial Eropa. Ketika bendera merah-putih-biru Belanda dikibarkan di atasnya, penduduk Indonesia menganggap tindakan itu sebagai tantangan terhadap Republik yang telah diproklamasikan. Kerumunan pemuda berkumpul di sekitar hotel, sementara Residen Soedirman datang bersama Sidik dan Hariyono untuk menemui W. V. Ch. Ploegman, tokoh yang mewakili pihak Belanda dalam peristiwa tersebut. Perundingan untuk menurunkan bendera gagal, kemudian berkembang menjadi bentrokan fisik antara orang-orang Indonesia dengan kelompok Belanda serta Indo-Eropa yang berada di lokasi. Dalam tradisi kesaksian Indonesia, Ploegman disebut mengeluarkan pistol ketika perundingan memanas, sehingga Sidik bereaksi dengan menyerangnya. Ploegman mengalami luka yang berakibat fatal, sementara Sidik juga tewas dalam kekerasan yang menyusul. Rincian kematian Ploegman berbeda antarsumber sebab sebagian kisah populer menggambarkannya tewas seketika, sedangkan riset oleh Captain dan Sinke menyatakan ia meninggal akibat luka yang dideritanya beberapa hari kemudian. Ketika kerumunan bergerak memasuki bangunan, Hariyono dan Kusno Wibowo menjadi dua nama yang paling kuat disebut dalam upaya memanjat hotel, menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengibarkannya kembali sebagai Merah Putih. Dokumentasi foto ANRI dari koleksi NIGIS memperlihatkan kejadian di atap hotel, sedangkan kesaksian lain menunjukkan keterlibatan lebih banyak pemuda yang tidak semuanya dapat diidentifikasi dengan pasti.
Secara politik, Insiden Hotel Yamato mempertemukan dua pengalaman sejarah yang bertentangan. Bagi sebagian mantan interniran Belanda yang baru bebas dari penahanan Jepang, bendera lama dapat melambangkan pembebasan dan harapan kembalinya kehidupan sebelum perang, sedangkan bagi kelompok Indonesia, simbol yang sama berarti kemungkinan pemulihan kekuasaan kolonial. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa peralihan kedaulatan tidak hanya diperebutkan melalui pernyataan pemerintah, melainkan juga melalui penguasaan bangunan, bendera, jalan, dan simbol kehormatan. Akan tetapi, fakta bahwa beberapa orang Belanda mengibarkan bendera tidak otomatis membuktikan bahwa mereka merupakan satuan militer NICA yang sedang melaksanakan penaklukan terencana. Di sinilah historiografi perlu membedakan tindakan politik pendukung restorasi kolonial, sikap mantan interniran, dan operasi bersenjata yang baru dapat dijalankan apabila kekuatan militer tersedia. Peristiwa itu kemudian menjadi model dasar kepahlawanan Surabaya karena menyajikan perubahan kekuasaan melalui adegan yang sederhana dan kuat secara visual. Merah-putih-biru diubah menjadi Merah Putih, pemuda yang tidak memiliki kedudukan formal mengalahkan simbol penguasa kolonial, dan massa menyatakan pengakuannya terhadap Republik. Hanya saja, penyederhanaan tersebut juga menghapus sebagian persoalan sejarah berupa negosiasi yang gagal, kematian orang-orang di kedua pihak, keberadaan mantan interniran yang mengalami pergantian penguasa secara traumatis, serta kenyataan bahwa dominasi politik atas satu bangunan belum berarti penguasaan militer atas seluruh kota. Insiden Hotel Yamato merupakan kemenangan simbolik penting, tapi belum menyelesaikan persoalan siapa yang menguasai senjata, pelabuhan, dan lembaga pemerintahan yang akan menentukan nasib Surabaya pada bulan berikutnya.
Kemudian kekuatan Indonesia meningkat secara drastis ketika sejumlah instalasi militer Jepang jatuh ke tangan kelompok Republik pada akhir September hingga awal Oktober. Pengambilalihan markas Kempeitai, gudang senjata, pangkalan, dan fasilitas Angkatan Laut berlangsung melalui campuran demonstrasi massa, tekanan bersenjata, perundingan, dan penyerahan yang dipilih tentara Jepang untuk menghindari bentrokan lebih besar. Pada tanggal 3 Oktober, Kapitein ter zee dari Koninklijke Marine atau Kapten Angkatan Laut Belanda P. J. G. Huijer menerima penyerahan formal unsur komando Jepang di Surabaya dari Kaigun Chūjō atau Laksamana Madya Yaichiro Shibata, Panglima Armada Ekspedisi Selatan Kedua Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Huijer berharap tindakan tersebut memperkuat kedudukan Belanda dan mencegah senjata jatuh ke tangan kelompok Indonesia yang dianggap radikal. Akan tetapi, ia tidak mempunyai pasukan yang memadai untuk mengamankan gudang-gudang tersebut, sementara kewenangan Jepang atas persenjataan menjadi semakin kabur setelah penyerahan formal dilaksanakan. Kesalahan perhitungan Huijer tersebut mempunyai konsekuensi besar lantaran sejumlah senjata yang secara administratif dianggap telah diserahterimakan kepada Sekutu justru jatuh ke tangan BKR, Polisi Istimewa, PRI, kelompok pemuda, dan organisasi bersenjata lain. Penelitian Han Bing Siong dalam “Captain Huyer and the Massive Japanese Arms Transfer in East Java in October 1945.” (2003) mengenai pemindahan persenjataan Jepang memperlihatkan bahwa peristiwa itu tidak dapat dijelaskan hanya sebagai tindakan simpati Jepang kepada Republik. Tindakan seorang perwira Belanda, tekanan politik Indonesia, dan keinginan Jepang menghindari tanggung jawab keamanan saling berinteraksi menghasilkan keadaan yang tidak dikehendaki Belanda. Kemudian Surabaya memiliki persenjataan dalam jumlah besar, termasuk senapan, senapan mesin, mortir, sejumlah artileri, kendaraan lapis baja, dan amunisi. Keadaan tersebut membuat kota menjadi salah satu pusat kekuatan militer Republik paling berbahaya bagi pasukan Sekutu yang datang dengan jumlah terbatas.
Munculnya persenjataan itu tidak dengan sendirinya menciptakan tentara profesional. Moestopo, seorang dokter gigi, mantan perwira PETA, dan tokoh militer Republik yang memimpin Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Jawa Timur yang memegang kedudukan penting dalam keamanan kota, menghadapi persoalan mengendalikan kelompok yang telah bersenjata tapi tidak seluruhnya tunduk kepada pemerintah daerah. M. Jasin dan Polisi Istimewa mempunyai organisasi yang relatif lebih teratur, sedangkan Sungkono, yang juga mantan anggota PETA dengan pengalaman gerakan buruh, berusaha menghubungkan unsur keamanan dengan kelompok rakyat. Di sisi lain, Bung Tomo mengembangkan Radio Pemberontakan dan BPRI sebagai sarana mobilisasi massa yang sangat efektif secara psikologis. Hubungan organisasi tersebut bersifat kooperatif sekaligus kompetitif, karena pemimpin politik, komandan tentara, tokoh pemuda, dan pemimpin kampung sama-sama mempunyai pengaruh terhadap kelompok bersenjata yang berbeda. Sementara itu jaringan Hizbullah dan Sabilillah menambahkan kekuatan sosial yang penting melalui mobilisasi santri, ulama, dan masyarakat pedesaan Jawa Timur serta Madura. Pertemuan Nahdlatul Ulama pada tanggal 21–22 Oktober 1945 dan Resolusi Jihad memberikan legitimasi keagamaan terhadap kewajiban mempertahankan kemerdekaan, sementara organisasi laskar Islam membantu memperluas perekrutan di luar Surabaya. Hizbullah mempunyai akar pada pelatihan pemuda Muslim selama pendudukan Jepang, sedangkan Sabilillah berkembang melalui jaringan yang lebih longgar dengan dukungan kiai dan masyarakat setempat. Keterlibatan mereka memperlihatkan bahwa pertahanan Surabaya bukan hanya produk nasionalisme perkotaan maupun radikalisme Kiri tapi juga merupakan pertemuan berbagai kekuatan sosial yang dapat bekerja sama menghadapi musuh bersama, meski tidak memiliki pandangan identik mengenai masa depan negara.
Di pihak seberang, kekuatan pro-Belanda juga bukan organisasi tunggal yang sepenuhnya seragam. Pemerintah Belanda di pengasingan telah mempersiapkan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) untuk mengembalikan administrasi kolonial setelah Jepang dikalahkan. Tokoh seperti Hubertus van Mook dan Charles Olke van der Plas berusaha membangun kembali kedudukan Belanda melalui hubungan dengan komando Sekutu, jaringan pejabat kolonial, serta pemulihan fungsi pemerintahan. Van der Plas, yang pernah menjadi gubernur Jawa Timur, mempunyai pengetahuan mengenai kawasan tersebut dan hubungan dengan elite kolonial sebelumnya. Meski demikian, kemampuan politik dan administrasi Belanda belum diikuti kekuatan militer yang memadai untuk merebut Surabaya secara mandiri pada bulan September–Oktober. Kepentingan pro-Belanda terutama bergantung pada keberhasilan pasukan Sekutu menciptakan kondisi keamanan yang memungkinkan pejabat kolonial kembali menjalankan kewenangan. Sementara itu jaringan pendukung Belanda di tingkat lokal juga mencakup sebagian mantan anggota KNIL, pejabat pemerintahan, personel polisi kolonial, pengusaha yang mempunyai hubungan erat dengan ekonomi Hindia Belanda, serta penduduk yang menganggap pemulihan kekuasaan Belanda sebagai kemungkinan terbaik bagi keselamatan dan kehidupan mereka. Di antara kelompok yang secara historis mempunyai keterkaitan dengan lembaga kolonial terdapat sebagian orang Ambon, Minahasa, dan Indo-Eropa, terutama mereka yang pernah bekerja dalam tentara atau birokrasi Hindia Belanda. Hanya saja, hubungan administratif dan pengalaman masa lalu itu tidak membuktikan bahwa seluruh anggota kelompok etnis tersebut mendukung restorasi kolonial. Banyak orang Indonesia yang pernah bertugas dalam KNIL kemudian bergabung dengan Republik, sedangkan sebagian penduduk yang mencari perlindungan Inggris atau Belanda melakukannya karena takut terhadap kekerasan, serta bukan lantaran memiliki komitmen politik kolonial yang kuat. Pembedaan tersebut sangat penting karena kelompok yang dianggap pro-Belanda sering mengalami kekerasan berdasarkan dugaan kesetiaan dibandingkan bukti keterlibatan militer. Penduduk Indo-Eropa, Ambon, Minahasa, atau orang-orang yang pernah mempunyai hubungan dengan birokrasi kolonial dapat dipandang sebagai ancaman sebelum melakukan tindakan politik apa pun. Sebaliknya, sebagian personel yang benar-benar bekerja dalam organisasi kolonial mempunyai kedudukan lebih langsung dalam usaha memulihkan administrasi Belanda. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa semua kelompok tersebut membentuk satu kekuatan militer pro-Belanda yang terkoordinasi di Surabaya pada bulan Oktober 1945. Keberadaan mereka lebih tepat dipahami sebagai jaringan kepentingan, identitas, dan perlindungan yang terpecah, sementara struktur tempur utama yang kelak menyerbu kota tetap berada di bawah komando Inggris.
Hubungan antara Inggris dan Belanda dalam krisis Surabaya 1945 mengandung kontradiksi yang dapat ditelusuri melalui kebijakan resmi kedua negara. Keterlibatan Inggris di Hindia Belanda bukan berawal dari kedatangan Brigade Infanteri India ke-49 pada tanggal 25 Oktober, melainkan dari pengaturan antarsekutu yang telah disusun sebelum Jepang menyerah. Pada tanggal 24 Agustus 1945, pemerintah Inggris dan Belanda mengukuhkan kesepakatan mengenai penyelenggaraan administrasi sipil di wilayah Hindia Belanda yang berada di bawah tanggung jawab Southeast Asia Command (SEAC), dipimpin Laksamana Lord Louis Mountbatten. Melalui Anglo-Dutch Civil Affairs Agreement, komando militer Sekutu memperoleh kewenangan sementara untuk menguasai wilayah yang dibebaskan dari Jepang, sedangkan pemerintahan sipil pada akhirnya harus dikembalikan kepada administrasi Hindia Belanda. Pada tanggal 4 September 1945, prinsip-prinsip kesepakatan yang sebelumnya disusun untuk Sumatra tersebut diperluas ke seluruh wilayah Hindia Belanda yang akan diduduki pasukan Inggris. Dalam rancangan itu, personel Netherlands Indies Civil Affairs Organization (NICA) akan menjalankan fungsi administrasi di bawah perlindungan militer Sekutu sampai pemerintah Belanda mampu mengambil alih secara penuh. Oleh karena itu, keterkaitan antara operasi Inggris dan kepentingan restorasi kolonial Belanda awalnya adalah bagian dari kerangka administratif yang secara eksplisit telah disepakati kedua negara.
Akan tetapi, landasan kebijakan tersebut mengalami perubahan setelah Inggris mengetahui bahwa Republik Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan dan mempunyai dukungan bersenjata yang jauh lebih besar daripada perkiraan awal. Pada tanggal 28 September 1945, Mountbatten memutuskan membatasi operasi pasukan Inggris-India pada kawasan strategis tertentu terutama Batavia dan Surabaya, untuk melaksanakan penyerahan Jepang, pelucutan senjata, serta pemulangan tawanan perang dan interniran melalui organisasi Recovery of Allied Prisoners of War and Internees (RAPWI). Dalam pengaturan yang telah direvisi, Inggris tidak lagi bermaksud memulihkan otoritas Belanda melalui pendudukan militer atas seluruh Jawa. Tanggung jawab pembentukan kembali kekuasaan Belanda di luar kawasan yang diduduki Inggris akan dibebankan kepada Belanda sendiri. Perubahan tersebut merupakan keputusan strategis yang didorong oleh keterbatasan pasukan, lemahnya informasi intelijen, serta kekhawatiran bahwa Inggris akan terseret ke dalam perang kolonial yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama SEAC. Dengan demikian, perlu dibedakan antara pengakuan diplomatik Inggris terhadap kedaulatan Belanda, kewajiban administratif yang lahir dari perjanjian kedua negara, dan batas operasi militer yang benar-benar bersedia dijalankan Mountbatten. Perbedaan kepentingan itu telah muncul secara terbuka sebelum pertempuran Surabaya. Memorandum Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tertanggal 8 Oktober 1945, yang merangkum laporan dari markas Mountbatten dan perwakilan Amerika, menyebut bahwa pada tanggal 28 September Mountbatten meminta Charles Olke van der Plas segera berunding dengan pemimpin Indonesia serta menganjurkan pemerintah Belanda mengumumkan bentuk kemerdekaan terbatas atau otonomi yang lebih luas.
Van der Plas justru melaporkan bahwa sikap tersebut bertentangan dengan harapan Belanda agar Inggris memelihara keamanan di seluruh Hindia Belanda sampai tentara Belanda siap mengambil alih. Hubertus van Mook mempertanyakan keputusan Mountbatten dengan merujuk pada perjanjian administrasi sipil Inggris–Belanda, sedangkan Laksamana Conrad Helfrich pada tanggal 1 Oktober memprotes kemungkinan komandan Inggris mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Republik yang dipimpin Sukarno. Dokumen ini memperlihatkan perbedaan yang nyata bahwa pemerintah Belanda menghendaki Inggris menciptakan kondisi bagi pemulihan otoritas kolonial, sementara komando Inggris berusaha membatasi tanggung jawabnya dan menghindari perang terbuka dengan Republik. Kepentingan Belanda untuk mendahului Inggrisjuga telah terlihat langsung di Surabaya melalui tindakan Kapten Angkatan Laut P. J. G. Huijer. Dengan dukungan pimpinan militer Belanda, terutama Laksamana Helfrich dan Letnan Jenderal L. H. van Oyen, Huijer berusaha menerima penyerahan pasukan Jepang sebelum kekuatan Inggris tiba dalam jumlah memadai. Pada tanggal 3 Oktober, ia menerima penyerahan formal sejumlah persenjataan dan instalasi Jepang, tapi tidak memiliki pasukan yang cukup untuk mengamankannya. Sebagian besar persenjataan justru kemudian jatuh ke tangan kelompok Republik. Richard McMillan dalam “The British Occupationof Indonesia, 1945–1946: Britain, the Netherlands and the Indonesian Revolution” (2005) menegaskan bahwa tindakan Huijer tidak memperoleh izin Inggris, sementara Benedict R. O'G Anderson dalam “Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944–1946 (1972) menunjukkan adanya keinginan pimpinan militer Belanda untuk memastikan pangkalan Angkatan Laut Surabaya kembali berada di bawah pengaruh mereka. Kasus memperlihatkan bahwa Belanda mempunyai agenda militer tersendiri yang kadang berjalan mendahului, bahkan mengganggu, perencanaan Sekutu. Kegagalan Huijer sekaligus mempunyai dampak strategis yang tidak diinginkan Belanda yakni kelompok-kelompok Indonesia memperoleh persenjataan Jepang dalam jumlah besar yang kemudian digunakan menghadapi pasukan Inggris.
Kehadiran personel Belanda di Surabaya juga mendahului kedatangan Inggris di bawah Mallaby, meskipun tidak bisa disamakan dengan kedatangan sebuah kekuatan tempur Belanda. Pada tanggal 19 September 1945, sebuah tim RAPWI yang terdiri atas personel Belanda telah tiba untuk mempersiapkan penampungan tawanan perang dan interniran dari Jawa Tengah. McMillan mencatat pemindahan sekitar 1.800 interniran dalam tahap awal, kedatangan sekitar 1.000 orang melalui perjalanan mandiri, serta pemindahan tambahan 3.660 orang dari Semarang, Ambarawa, dan Magelang. Jumlah tersebut menghasilkan perkiraan sekitar 6.460 interniran yang berkaitan dengan operasi pemindahan dan evakuasi melalui Surabaya, meski angka-angka itu berasal dari laporan berbeda dan tidak seluruhnya mencerminkan populasi yang berada di kota pada satu tanggal tertentu. Kehadiran RAPWI yang sebagian personelnya orang Belanda memberikan alasan konkret bagi sebagian penduduk untuk mengkhawatirkan pemulihan jaringan kolonial. Akan tetapi, RAPWI merupakan organisasi pemulihan tawanan di bawah pengendalian Sekutu, serta bukan sinonim NICA ataupun bukti bahwa setiap personel Belanda yang datang merupakan bagian dari pasukan pendudukan kolonial.
Ketika Brigade Infanteri India ke-49 tiba pada tanggal 25 Oktober 1945, kontradiksi itu tampak dalam perundingan dengan pihak Republik. Menurut McMillan, delegasi Indonesia yang dipimpin Dr. Sugiri ~wakil Moestopo, secara khusus menanyakan kepada Kolonel L. H. O. Pugh, wakil komandan brigade, apakah pasukan Inggris membawa orang Belanda. Pugh menyatakan bahwa tidak terdapat warga negara Belanda dalam brigade tersebut. Pada malam harinya, ketika menemui Moestopo, ia kembali menjelaskan bahwa pasukan Inggris bertugas mengevakuasi tentara Jepang dan interniran serta tidak membawa pejabat NICA maupun personel Belanda. Pernyataan tersebut, dalam pengertian terbatas mengenai susunan brigade yang baru mendarat, konsisten dengan keterangan dalam riset McMillan. Hanya saja, pernyataan bahwa brigade tidak membawa NICA tidaklah sama dengan jaminan bahwa seluruh kebijakan Sekutu telah melepaskan kepentingan pemulihan pemerintahan Belanda. Hal itu terbukti dari kesepakatan administrasi sebelumnya dan dari kenyataan bahwa NICA tetap ditempatkan dalam kerangka transisi kekuasaan yang disusun Inggris–Belanda.
Catatan harian Brigade ke-49 memperlihatkan bahwa persoalan Belanda memang menjadi pusat perhatian dalam perundingan tanggal 26 Oktober antara Mallaby dan Moestopo, yang juga dihadiri Gubernur Soerjo. Dokumen brigade menggambarkan pihak Indonesia bersikap kooperatif, tapi sangat mencurigai kemungkinan kehadiran Belanda. Mallaby mengusulkan agar tentara dan polisi Republik tetap memegang senjata, sedangkan masyarakat bersenjata di luar organisasi tersebut dilucuti demi keamanan. Menurut catatan Pugh, Moestopo semula keberatan karena pengurangan senjata masyarakat akan melemahkan kemampuan Indonesia menghadapi kembalinya Belanda, tapi akhirnya menerima kesepakatan tersebut. Perundingan itu memperlihatkan bahwa yang dipersoalkan pimpinan Republik bukan hanya jumlah pasukan Inggris, melainkan siapa yang akan mempunyai monopoli persenjataan setelah tentara Jepang dilucuti. Apabila senjata Indonesia harus diserahkan sementara Inggris tetap memegang kekuatan militer dan pemerintah Belanda mempunyai peluang kembali, keseimbangan kekuasaan akan berubah secara mendasar sebelum persoalan kedaulatan diselesaikan. Kecurigaan Indonesia semakin memperoleh dasar ketika keputusan markas Divisi India ke-23 bertentangan dengan kompromi yang dicapai di Surabaya. Pada tanggal 26 Oktober, Mayor Jenderal Douglas Hawthorn mengirim instruksi yang menurut catatan Pugh berbunyi, “Do not parley occupy town”, atau perintah agar pasukan tidak berunding melainkan menduduki kota. Pada pagi tanggal 27 Oktober, pesawat Dakota Inggris menjatuhkan selebaran yang menuntut penyerahan senjata penduduk Indonesia dalam waktu 48 jam dengan ancaman kekerasan apabila perintah tersebut dilanggar. Isi selebaran itu bertentangan dengan kesepakatan Mallaby–Moestopo yang membedakan tentara dan polisi Republik dari penduduk bersenjata lainnya. Komandan Batalyon 4/5th Mahratta Light Infantry, Letnan Kolonel Doyle kemudian menilai selebaran tersebut sebagai penyebab langsung pecahnya pertempuran, sementara sejarah resmi divisi yang ditulis A. J. F. Doulton cenderung menyatakan bahwa kelompok radikal Indonesia memang telah merencanakan serangan sejak awal. Perbedaan kedua kesaksian menunjukkan bahwa persoalan yang muncul adalah konflik nyata antara pendekatan negosiasi komandan lapangan dan keputusan koersif markas tentara Inggris.
Hubungan antara operasi militer dan kepentingan Belanda semakin tampak dalam perundingan politik pada tingkat yang lebih tinggi. Memorandum diplomatik Amerika Serikat tertanggal 8 November 1945 mencatat bahwa pada tanggal 23 Oktober, Christison dan penasihat politik Inggris Maberly Esler Dening, telah bertemu Sukarno serta Hatta untuk menjelaskan mandat terbatas Sekutu, dan mendorong pimpinan Republik bersedia mendengarkan usulan Van Mook. Pada tanggal 31 Oktober, Van Mook menyampaikan gagasan pemerintah Belanda mengenai pemerintahan sendiri, pengurangan diskriminasi rasial, perluasan pendidikan, dan partisipasi orang Indonesia dalam urusan Kerajaan Belanda. Akan tetapi, perundingan menghadapi hambatan mendasar karena pihak Inggris menganggap keterlibatan Sukarno diperlukan, sedangkan sebagian kalangan pemerintah Belanda menolak legitimasi politiknya. Dokumen yang sama menyebut rencana peningkatan kekuatan Belanda di Jawa menjadi sekitar 3.500–5.000 personel, tapi juga menegaskan bahwa Inggris belum mempunyai keputusan tanpa syarat untuk memulihkan kekuasaan Belanda melalui perang besar apabila keadaan memburuk. Dengan demikian, Inggris sedang menjalankan dua kepentingan yang tidak selalu sejalan yakni memfasilitasi penataan kembali hubungan Belanda–Indonesia, sekaligus menghindari keterlibatan militer berkepanjangan untuk mempertahankan kolonialisme.
Bukti paling kuat mengenai konsekuensi nyata kebijakan Inggris baru muncul pada tahap penarikan pasukannya pada tahun 1946. McMillan mencatat bahwa pada tanggal 24 Februari 1946, perwira penghubung Inggris dan komandan Belanda membahas pengalihan perlengkapan, kendaraan, suku cadang, serta amunisi kepada satuan Belanda yang akan menggantikan pasukan Inggris. Perencanaan pengangkutan yang dilaporkan Komodor de Salis pada tanggal 27 Februari mencakup persiapan pemindahan awal 8.350 tentara dan 200 kendaraan Belanda, disusul rencana pengiriman 11.500 tentara dan 390 kendaraan tambahan ke tiga pelabuhan di Jawa. Angka-angka itu merupakan rencana pemindahan lintas wilayah Jawa. Di Jawa Timur, Brigade Marinir Belanda ke-1 ditugaskan mengambil alih kedudukan Inggris. Pada tanggal 22 Maret 1946, kesatuan tersebut telah menggantikan Brigade Infanteri India ke-123 di sektor barat Surabaya. Selama bulan April, markas Divisi A dan X Regimental Group tiba untuk memperkuat penguasaan Belanda. Pada tanggal 11 Mei, pembagian tugas pertahananBelanda dinyatakan selesai sehingga Divisi India ke-5 dapat dipulangkan ke India. Dalam pengaturan itu, Brigade Marinir Belanda memegang pertahanan luar Surabaya, sedangkan X Regimental Group menjalankan tugas pengamanan di dalam kota.
Rangkaian bukti tersebut memperlihatkan hubungan Inggris–Belanda yang lebih kompleks daripada gambaran Inggris sebagai tentara yang dibonceng kolonial Belanda ataupun kekuatan kemanusiaan yang sepenuhnya netral. Pada tingkat hukum dan diplomasi, Inggris mengakui kedaulatan Belanda serta sejak awal menerima prinsip pemulihan administrasi kolonial. Pada tingkat strategi militer, Mountbatten berusaha membatasi keterlibatan langsung agar pasukannya tidak terjerumus dalam perang besar melawan Republik. Sementara pada tingkat operasional, komandan seperti Mallaby berunding dengan pejabat Indonesia, meski keputusan markas yang lebih tinggi justru merusak kesepakatan lokal. Pada tingkat hasil akhir, wilayah Surabaya yang direbut pasukan Inggris akhirnya diserahkan kepada pasukan Belanda pada bulan Maret–Mei 1946. Serah terima tersebut membuktikan bahwa pendudukan Inggris secara nyata menghasilkan keuntungan strategis bagi restorasi kekuasaan Belanda, meskipun tidak cukup untuk membuktikan bahwa penghancuran pertahanan Surabaya pada tanggal 10 November telah direncanakan sejak awal semata-mata sebagai operasi atas perintah pemerintah Belanda. Oleh karena itu, kecurigaan Republik mempunyai landasan dokumenter yang kuat, tapi analisis sejarah tetap harus membedakan rencana pemulihan kekuasaan kolonial, perubahan kebijakan Inggris akibat keadaan di lapangan, dan akibat politik yang benar-benar dihasilkan oleh operasi militer.
Menjelang pecah pertempuran, pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigadier Aubertin Walter Sothern Mallaby tiba di Surabaya bersama Brigade Infanteri India ke-49 dari Divisi India ke-23. Kekuatan tersebut terdiri atas beberapa batalyon India Britania, termasuk unsur Mahratta Light Infantry dan Rajputana Rifles, didukung satuan zeni, artileri, serta perbekalan. Meski lazim disebut tentara Inggris, sebagian besar personelnya merupakan prajurit India yang masih berada dalam struktur militer kolonial Inggris. Kedudukan mereka mengandung ironi karena India sendiri sedang bergerak menuju kemerdekaan, sementara tentaranya digunakan dalam operasi Sekutu menghadapi bangsa Asia lain yang telah memproklamasikan kemerdekaan. Dalam rekonstruksi militer, perbedaan antara perwira Inggris, prajurit India, dan satuan Gurkha juga harus dijaga agar tidak menimbulkan gambaran bahwa seluruh pasukan yang berhadapan dengan Republik berasal dari satu kelompok yang sama. Mallaby menghadapi persoalan geografis dan strategis yang tidak kecil. Pelabuhan Tanjung Perak berada di utara, sedangkan banyak kamp interniran yang hendak dilindungi serta dievakuasi terletak di kawasan Darmo di selatan. Untuk menjaga komunikasi antara kedua wilayah, pasukan Inggris harus menguasai jalan-jalan yang melewati pusat perdagangan dan permukiman padat. Dari sudut pandang operasi evakuasi, pengamanan jalur tersebut dianggap perlu; dari sudut pandang Republik, pendudukan gedung strategis, pusat komunikasi, dan simpul transportasi merupakan tindakan militer yang dapat mengancam kedaulatan. Perbedaan penafsiran ini membuat setiap langkah pasukan Inggris memiliki makna politik yang jauh melampaui kepentingan operasional yang dinyatakan dalam perintah mereka.
Perundingan awal mempertemukan Mallaby dengan Moestopo, Gubernur Soerjo, serta pejabat dan penghubung Republik lainnya. Pihak Indonesia menuntut jaminan bahwa Inggris tidak membawa pasukan Belanda atau NICA untuk merebut kembali pemerintahan, sementara Inggris menghendaki keamanan bagi personel dan interniran. Pada tanggal 26 Oktober dicapai kesepahaman mengenai persenjataan serta pembagian tanggung jawab, yang pada prinsipnya memungkinkan satuan tentara dan polisi Republik tetap membawa senjata sementara masyarakat bersenjata di luar struktur resmi diharapkan dapat dikendalikan. Mallaby memahami bahwa memaksakan pelucutan total terhadap penduduk Surabaya akan berisiko besar karena pasukannya tidak cukup kuat menduduki seluruh kota tanpa kerja sama pemerintah lokal. Kesepahaman tersebut terganggu ketika markas Divisi ke-23 di bawah Major General Douglas Hawthorn mengeluarkan perintah yang lebih keras mengenai pelucutan senjata. Pada 27 Oktober, pesawat Inggris menjatuhkan selebaran yang menuntut penduduk Indonesia menyerahkan persenjataan dalam batas waktu tertentu dengan ancaman penembakan. Perintah tersebut dipandang kelompok Republik sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan awal. McMillan menunjukkan bahwa perwira Inggris sendiri berbeda pendapat mengenai tanggung jawab tindakan tersebut di mana sejarah resmi militer berusaha mengecilkan arti selebaran, sementara beberapa perwira yang bertugas langsung di Surabaya menganggapnya sebagai pemicu utama pertempuran. Pertentangan ini memperlihatkan bagaimana keputusan markas besar dapat menghancurkan hubungan yang sedang dibangun komandan lapangan, terutama ketika informasi dari pusat tidak sesuai dengan keadaan yang dihadapi prajurit.
Pada sore hari tanggal 28 Oktober, pertempuran terbuka meluas di berbagai sektor kota. Pasukan Inggris yang tersebar pada gedung dan instalasi strategis mulai menghadapi serangan kelompok Indonesia, sedangkan kelompok pemuda serta satuan keamanan Republik berusaha memutus hubungan antarpasukan Inggris. Pertempuran berlangsung di kawasan pelabuhan, pusat perdagangan, jalur komunikasi, serta daerah Gubeng dan Darmo. Kelompok Republik mempunyai keunggulan jumlah dan pengetahuan medan, memungkinkan mereka mengepung pos, menyerang kendaraan, serta memanfaatkan bangunan sebagai posisi tembak. Sebaliknya, pasukan Inggris memiliki senapan mesin, mortir, serta dukungan artileri yang lebih terlatih, tapi kesulitan mempertahankan posisi yang terpisah jauh. Keadaan ini membuat pertempuran Oktober sangat berbeda dari ofensif November, sebab pada tahap pertama Inggris justru berada dalam situasi bertahan dan berusaha menyelamatkan brigade yang terancam terkepung. Kekuatan Indonesia yang terlibat mencakup unsur TKR dan BKR yang sedang mengalami peralihan organisasi, Polisi Istimewa, PRI, BPRI, kelompok buruh, pemuda kampung, serta laskar yang datang dari luar kota. Sumarsono memainkan peran melalui mobilisasi dan propaganda kelompok pemuda, sementara Sungkono semakin menonjol dalam koordinasi pertahanan bersama para pemimpin satuan. Bung Tomo melalui Radio Pemberontakan memberikan bahasa bersama kepada masyarakat yang berasal dari organisasi berbeda, menggunakan seruan kemerdekaan dan agama untuk mengubah kekhawatiran menjadi kesiapan bertempur. Akan tetapi, keberadaan banyak pusat pengaruh juga membuat pelaksanaan perintah sangat sulit, terutama ketika kelompok bersenjata bergerak berdasarkan hubungan dengan pemimpin lokal yang tidak selalu tunduk kepada struktur TKR.
Salah satu episode paling kelam terjadi pada tanggal 28 Oktober, ketika konvoi yang membawa sekitar dua ratus perempuan dan anak-anak Belanda serta Indo-Eropa dari Gubeng menuju Darmo diserang. Konvoi tersebut dikawal sejumlah prajurit Inggris-India, tapi terhenti karena barikade dan kemudian menjadi sasaran tembakan serta serangan kelompok bersenjata. Penelitian Captain dan Sinke menunjukkan keterlibatan unsur berseragam TKR pada tahap awal, disusul kekerasan oleh massa dari kampung sekitar yang menjarah serta menyerang penumpang. Sejumlah pengawal terbunuh, sementara perempuan dan anak-anak menjadi korban pembunuhan maupun penganiayaan. Penelitian yang sama juga mencatat bahwa sebagian personel Indonesia berusaha menyelamatkan korban, bahkan harus menghadapi orang Indonesia lain. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penggunaan nama Republik tidak selalu berarti adanya kesatuan komando atau perilaku yang seragam, sekaligus membuktikan bahwa kekerasan terhadap warga sipil merupakan bagian nyata dari pengalaman Surabaya. Esoknya, posisi Brigade ke-49 semakin berbahaya karena beberapa pos kehabisan amunisi, hubungan komunikasi terputus, dan serangan kelompok Indonesia belum dapat dihentikan. Kemudian Hawthorn serta Christison meminta Sukarno datang ke Surabaya untuk mendorong penghentian pertempuran. Presiden hadir bersama tokoh pusat Republik dan berunding dengan Mallaby serta para pemimpin daerah, menghasilkan kesepakatan gencatan senjata yang kemudian dipertegas pada tanggal 30 Oktober. Inggris diizinkan menyusun kembali pasukannya, sedangkan kekuatan Indonesia tetap mempertahankan sejumlah wilayah dan persenjataannya. Biro Kontak dibentuk kembali untuk mengatur komunikasi serta mencegah insiden lanjutan, tapi tidak semua kesatuan menerima atau memahami perintah tersebut secara serentak. Keputusan menghentikan pertempuran itu menimbulkan dilema politik sebab sebagian kelompok pemuda merasa mereka telah mempunyai peluang menghancurkan brigade Inggris, sementara Sukarno memahami bahwa keberhasilan lokal semacam itu dapat memicu pembalasan jauh lebih besar yang akan merugikan seluruh Republik. Perbedaan antara kalkulasi strategis pemerintah pusat dan kemarahan kelompok lokal mencerminkan masalah mendasar Revolusi Indonesia yakni kekuatan untuk bertempur tumbuh dari masyarakat, tapi tanggung jawab atas akibat diplomatik dan militer berada pada negara yang baru terbentuk. Dalam keadaan demikian, kesepakatan di tingkat pimpinan belum tentu mampu memulihkan kepercayaan di kalangan prajurit dan pemuda yang telah mengalami kekerasan langsung.
Pada malam tanggal 30 Oktober 1945, Mallaby bergerak bersama sejumlah perwira Inggris dan anggota Biro Kontak Indonesia untuk menerapkan gencatan senjata di sekitar Gedung Internatio, kawasan Jembatan Merah. Di gedung tersebut bertahan Kompi D dari unsur Mahratta di bawah Major K. Venu Gopal, sementara kerumunan bersenjata Indonesia menuntut agar pasukan Inggris menyerahkan senjata atau meninggalkan bangunan. Rombongan penghubung mencakup tokoh-tokoh seperti Doel Arnowo, Residen Soedirman, Roeslan Abdulgani, Mohammad Mangundiprojo, Sungkono, serta T. D. Kundan, seorang tokoh keturunan India yang membantu komunikasi. Susunan yang tercatat berbeda antara daftar anggota biro dan nama orang yang berada pada titik kejadian tertentu, sehingga tidak semua tokoh tersebut dapat dianggap menyaksikan langsung saat Mallaby ditembak. Persoalan utama terletak pada ketidakjelasan perintah kepada kompi yang bertahan di Gedung Internatio. Dalam laporan Captain R. C. Smith, Captain T. L. Laughland, dan Captain H. Shaw, terdapat perbedaan penting mengenai apakah Mallaby telah menyetujui penyerahan senjata, apakah perwira penghubung hanya diperintahkan menyampaikan situasi, dan siapa yang kemudian mengizinkan pasukan di dalam gedung membuka tembakan. Dalam surat kepada J. G. A. Parrott, Major Gopal menyatakan bahwa keputusan menembak merupakan tindakannya sendiri karena menilai pasukannya terancam. Sementara McMillan mengajukan kemungkinan bahwa tindakan Shaw, termasuk cara ia menyampaikan kewenangannya di hadapan komandan kompi, turut memicu pecahnya kembali pertempuran. Oleh karena itu, menyatakan bahwa seluruh tembakan dimulai oleh pihak Indonesia tidak sesuai dengan keseluruhan kesaksian yang tersedia.
Ketika tembakan meletus, Mallaby terjebak di dalam kendaraan bersama perwira penghubungnya. Menurut rangkaian kesaksian Inggris, seorang pemuda Indonesia kemudian mendekati mobil dan menembaknya menggunakan senjata api. Dalam kekacauan tersebut, Captain Smith juga melemparkan granat untuk melindungi dirinya dan Laughland, menyebabkan ledakan di sekitar kendaraan. Keadaan itu melahirkan dua teori yang terus diperdebatkan, yakni bahwa Mallaby terbunuh oleh tembakan orang Indonesia atau oleh granat yang digunakan perwiranya sendiri. Parrott dalam “Who Killed Brigadier Mallaby?” (1975) menilai kesaksian yang tersedia lebih mendukung kemungkinan Mallaby ditembak oleh seorang Indonesia yang identitasnya tidak diketahui, tapi penelitiannya juga menunjukkan adanya persoalan serius mengenai pembukaan tembakan oleh pasukan Inggris sebelum peristiwa tersebut. Identitas penembak tidak dapat dipastikan secara meyakinkan melalui dokumen yang telah tersedia. Maka kematian Mallaby tidak tepat disederhanakan menjadi pembunuhan terencana oleh pimpinan Republik ataupun kecelakaan yang telah terbukti sepenuhnya disebabkan pasukan Inggris. Peristiwa itu merupakan akibat kegagalan gencatan senjata, ketidakjelasan komando, kecurigaan yang telah meluas, dan keputusan bersenjata yang diambil dalam keadaan sangat tegang. Hanya saja dalam politik perang, perbedaan antara tanggung jawab individual dan tanggung jawab kolektif sering dihapus. Komando Inggris menjadikan kematian Mallaby sebagai alasan untuk menuntut penyerahan pelaku dan mengancam penggunaan kekuatan militer besar, sementara pemerintah Republik berusaha menolak anggapan bahwa seluruh masyarakat Surabaya dapat dihukum atas peristiwa yang bahkan kronologinya belum dapat dipastikan. Tragedi seorang komandan kemudian berubah menjadi dasar pembenaran bagi operasi militer terhadap sebuah kota.
Setelah kematian Mallaby, komando Inggris mulai memperkuat kedudukannya secara besar-besaran. Unsur Divisi Infanteri India ke-5 di bawah Major General Eric Carden Robert Mansergh didatangkan untuk memperkuat Brigade ke-49, termasuk Brigade Infanteri India ke-9 dan ke-123. Dukungan tank, artileri, pesawat RAF, dan kapal Royal Navy dipersiapkan untuk menyerang wilayah yang masih dikuasai Indonesia. Kehadiran kekuatan tambahan tersebut mengubah sifat peperangan secara mendasar. Ketika akhir bulan Oktober Inggris masih menghadapi masalah mempertahankan pos yang terpencar, maka pada bulan November mereka mempunyai kemampuan memusatkan pasukan, menghancurkan posisi lawan dari jarak jauh, dan melakukan gerakan darat secara sistematis. Perundingan antara Mansergh dengan pemerintah daerah memburuk ketika Inggris menuntut pengembalian personel serta kendaraan yang ditahan, penyerahan senjata, dan penguasaan fasilitas strategis. Gubernur Soerjo menolak diperlakukan sebagai bawahan otoritas kolonial, sementara pihak Inggris menilai pemerintah Republik tidak mampu mengendalikan keamanan kota. Pada tanggal 9 November, Inggris menjatuhkan ultimatum yang memerintahkan berbagai kelompok bersenjata melapor, mengembalikan persenjataan, dan menerima kewenangan Sekutu. Catatan harian perang Batalyon 2/1st Punjab yang dikutip McMillan memperlihatkan bahwa pembahasan operasi militer untuk tanggal 10 November telah berlangsung sejak 8 November. Fakta ini berarti bahwa keputusan ofensif sudah dipersiapkan sebelum berakhirnya seluruh batas waktu penyerahan, sehingga ultimatum bukan satu-satunya faktor yang menentukan apakah serangan akan dilaksanakan.
Di Surabaya, penolakan terhadap ultimatum diperkuat melalui konsolidasi unsur TKR, Polisi Istimewa, PRI, BPRI, organisasi buruh, dan kelompok perjuangan lain. Sungkono memperoleh peran penting dalam koordinasi pertahanan, sementara Bung Tomo mengobarkan semangat melalui Radio Pemberontakan. Jaringan Hizbullah dan Sabilillah memperkuat keterlibatan santri serta kelompok luar kota, sedangkan buruh dan pemuda membantu menjaga jalur komunikasi serta penyediaan kebutuhan tempur. Dalam pertemuan dan pengaturan pertahanan, para pemimpin berusaha menyusun sektor, mengatur posisi senjata, dan mempertahankan jalan masuk menuju pusat kota. Meski demikian, keberadaan berbagai komando laskar tetap menyulitkan penyebaran perintah, pembagian amunisi, dan penggunaan persenjataan berat secara terpadu. Pada pagi hari tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris memulai serangan dengan tembakan kapal perang, artileri, dan dukungan udara, kemudian menggerakkan infanteri serta kendaraan lapis baja dari kawasan utara menuju pusat kota. National Army Museum Inggris menyebut sekitar 20.000 personel Inggris-India terlibat dalam keseluruhan operasi, didukung kapal penjelajah, kapal perusak, dan pesawat RAF. Angka tersebut harus dipahami sebagai kekuatan kampanye, serta bukan jumlah prajurit yang serentak menyerang seluruh ruas jalan. Gerakan awal Inggris diarahkan untuk mengamankan pelabuhan, jalur utama, jembatan, serta simpul komunikasi yang memungkinkan penguasaan kota berlangsung secara bertahap. Di pihak Indonesia, barikade, tembakan dari bangunan, posisi senapan mesin, dan serangan jarak dekat digunakan untuk menghambat kemajuan musuh.
Pada hari pertama, pasukan Inggris bergerak dari kawasan Tanjung Perak dan Jembatan Merah menuju pusat kota dengan memanfaatkan dua koridor utama di sekitar Kali Mas. Kelompok Indonesia berusaha menahan mereka melalui pertahanan jalanan, tetapi tembakan artileri serta kendaraan lapis baja memungkinkan Inggris melumpuhkan banyak posisi yang sebelumnya sulit ditembus. Anderson mencatat bahwa menjelang malam Inggris telah menguasai sekitar sepertiga kota, sedangkan pada tanggal 12 November sebagian besar wilayah perkotaan telah berada dalam jangkauan kekuasaannya. Meski demikian, penguasaan jalan utama tidak sama dengan penghentian seluruh perlawanan, karena pejuang Indonesia masih bertahan di gedung, kampung, dan sektor yang belum dibersihkan secara menyeluruh. Pertempuran di pusat kota berkembang menjadi perang bangunan dan persimpangan. Pasukan Inggris harus bergerak melalui jalan yang dipenuhi barikade, puing, kendaraan rusak, dan bangunan yang dapat digunakan sebagai posisi penembak Indonesia. Dalam beberapa peristiwa, tembakan senapan dan senapan mesin dari gedung memperlambat kemajuan infanteri, sedangkan kendaraan lapis baja Inggris menggunakan senjata berat untuk membuka jalan. Pada saat yang sama, pasukan Indonesia menggunakan senjata hasil rampasan Jepang, termasuk artileri dan mortir, meski menghadapi keterbatasan pelatihan serta koordinasi tembakan. Sebagian kelompok yang mempertahankan posisi terlalu lama mengalami korban besar ketika Inggris memusatkan daya tembak, sementara kelompok lain mundur dan melanjutkan serangan dari wilayah berikutnya.
Di kawasan Benteng Kedung Cowek, kelompok pertahanan Indonesia memanfaatkan persenjataan pantai yang sebelumnya digunakan Jepang. Beberapa rekonstruksi lokal menyebut keterlibatan Batalyon Sriwidjaja, unsur TKR Laut, bekas personel Heiho, dan pejuang lain, dengan nama Jansen Rambe, Abel Pasaribu, serta Gumbreg Hutagalung muncul dalam sejarah pertahanan tersebut. Mereka berusaha menghadapi kapal perang Inggris, tapi posisi artileri statis yang dapat diketahui lokasinya sangat rentan terhadap tembakan balasan kapal serta serangan udara. Benteng tersebut memperlihatkan keberadaan kemampuan tempur Indonesia yang melampaui persenjataan tradisional, sekaligus keterbatasan sistem pertahanan ketika menghadapi kekuatan yang mempunyai keunggulan pengintaian dan koordinasi senjata berat. Pada tanggal 11–13 November, pasukan Inggris semakin dalam memasuki kawasan kota. Sejumlah kesatuan Indonesia masih memberikan perlawanan melalui tembakan dari bangunan dan serangan mendadak, sementara Inggris berusaha mempercepat pembersihan posisi agar pasukan tidak terjebak dalam pertempuran berkepanjangan. McMillan mencatat bahwa perwira Inggris menghadapi persoalan apakah seluruh bangunan harus diperiksa atau gerakan harus diteruskan dengan risiko meninggalkan penembak Indonesia di belakang garis depan. Keputusan mempercepat operasi memungkinkan penguasaan wilayah lebih luas, tapi tidak menghentikan ancaman penembakan dan mortir pada malam hari. Situasi tersebut menimbulkan korban pada kedua pihak, meskipun ketimpangan daya tembak semakin jelas menguntungkan Inggris.
Memasuki pertengahan November, perlawanan Indonesia semakin bergeser ke kawasan selatan dan jalur keluar kota, termasuk Gubeng, Darmo, Diponegoro, serta Wonokromo. Kelompok pejuang berusaha mempertahankan posisi yang memungkinkan pergerakan ke wilayah luar Surabaya, sementara Inggris memperluas penguasaan jalan dan kawasan strategis. Keterbatasan komunikasi serta distribusi amunisi semakin melemahkan pertahanan, terutama bagi laskar yang tidak mempunyai dukungan logistik reguler. Di beberapa tempat, kelompok bersenjata memilih bertahan sampai kehilangan kemampuan tempur. Di tempat lain, pengunduran diri dilakukan untuk mempertahankan personel dan melanjutkan perlawanan di luar kota. Perbedaan keputusan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu pola tindakan yang sepenuhnya berlaku bagi seluruh kesatuan Indonesia. Menjelang akhir November, pertahanan konvensional Indonesia di Surabaya telah kehilangan kemampuan menahan kemajuan Inggris. Sebagian kelompok mundur menuju Sidoarjo, Mojokerto, Gunungsari, dan daerah sekitarnya, sementara masyarakat sipil mengungsi bersama gelombang pejuang yang meninggalkan kota. Operasi pendudukan utama Inggris diselesaikan sekitar tanggal 29 November, meskipun kontak senjatadan perlawanan di wilayah pinggiran tidak serta-merta berakhir pada tanggal tersebut. Kerusakan kota berasal dari gabungan pengeboman, tembakan artileri, kebakaran, pertempuran jalanan, dan tindakan penghancuran fasilitas selama pengunduran diri. Dengan demikian, hasil militer tidak dapat dinilai melalui lamanya satu kelompok bertahan pada posisi tertentu, melainkan melalui kenyataan bahwa Inggris berhasil menguasai kota dan memaksa kekuatan Republik meninggalkan pusat pertahanan utamanya.
Keberhasilan militer itu tidak otomatis menghasilkan kemenangan politik Inggris atau Belanda sebab Operasi November menunjukkan bahwa Republik memiliki dukungan massa yang bersedia menanggung korban sangat besar, dan bahwa pemulihan otoritas kolonial tidak dapat diselesaikan hanya melalui keunggulan persenjataan. Bagi kelompok Republik, kekalahan Surabaya memberikan pengalaman mengenai pentingnya organisasi, logistik, komunikasi, dan strategi perang yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka. Bagi Inggris, pertempuran tersebut menunjukkan biaya besar yang harus dibayar apabila tugas transisi pascaperang berubah menjadi perang pendudukan terhadap masyarakat yang telah menerima kemerdekaan sebagai kenyataan politik. Surabaya dengan demikian menjadi bagian dari proses lebih panjang ketika kemampuan militer kolonial menghadapi keterbatasan politik dalam dunia yang sedang bergerak menuju dekolonisasi.
Menariknya, nasib komunitas Tionghoa merupakan salah satu bagian yang juga sering dikesampingkan dalam sejarah populer Pertempuran Surabaya. Ketika narasi dipusatkan pada pejuang Republik dan tentara Inggris, penduduk Tionghoa mudah digambarkan sebagai masyarakat yang hanya mengurus perdagangan atau mencari perlindungan kepada kekuatan asing. Padahal, komunitas tersebut terdiri atas berbagai lapisan sosial dan orientasi politik, mulai dari keluarga peranakan yang telah berakar lama di Jawa, pengusaha dan pedagang, buruh, pelajar, guru, hingga organisasi pemuda serta badan pertolongan. Sebagian mendukung perjuangan Republik, sebagian mempunyai hubungan ekonomi atau sosial dengan kelompok kolonial, sedangkan banyak keluarga lainnya berusaha mempertahankan keselamatan tanpa terlibat langsung dalam pertarungan politik. Donald Willmott dalam “The National Status of the Chinese in Indonesia, 1900–1958” (1961) dan Taomo Zhou dalam “Migration in the Time of Revolution: China, Indonesia, and the Cold War” (2019) memperlihatkan bahwa pilihan masyarakat Tionghoa selama revolusi dipengaruhi oleh keamanan setempat, status kewarganegaraan, hubungan ekonomi, serta orientasi terhadap Indonesia dan Tiongkok.
Penelitian Noviani Mariyatul Hakim dalam “Bertahan Hidup dalam Masa yang Sulit: Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Tionghoa pada Masa Revolusi di Surabaya.” (2019) juga mencatat keterlibatan Angkatan Muda Tionghoa (AMT), Palang Merah Tionghoa (PMT), Palang Biru, serta unsur yang dalam beberapa sumber disebut TKR Chungking. Organisasi-organisasi tersebut mempunyai fungsi berbeda dan tidak dapat digabungkan sebagai satu kelompok politik. AMT mengembangkan kegiatan pemuda dan hubungan dengan gerakan kemerdekaan, sedangkan PMT serta Palang Biru memainkan peran kemanusiaan dalam pengangkutan dan perawatan korban. Keberadaan Palang Biru, organisasi pertolongan medis bentukan masyarakat Tionghoa Malang, yang menjalankan fungsi serupa dengan Palang Merah Tionghoa dari Surabaya dan Malang. Kedua organisasi tersebut membantu penanganan korban pertempuran tanpa membatasi pertolongan berdasarkan identitas etnis. Keterangan ini diperkuat oleh arsip visual Imperial War Museums, khususnya film Fighting in Surabaya (JFU 437), yang direkam pada tanggal 16 November 1945 dan memperlihatkan bangunan bertanda Chinese Red Cross Unit di kawasan Pecinan Surabaya. Kemudian nama Go Gien Tjwan muncul sebagai salah satu tokoh pemuda Tionghoa yang berusaha membangun hubungan dengan organisasi perjuangan Indonesia, sementara Siauw Giok Tjhan mempunyai kedudukan penting dalam perkembangan politik komunitas Tionghoa dan hubungan mereka dengan Republik. Dalam sejumlah kesaksian yang digunakan Hakim, delegasi pemuda Tionghoa berusaha menemui Bung Tomo dan tokoh-tokoh organisasi revolusioner untuk mengurangi kecurigaan serta memperjelas kemungkinan kerja sama. Kegiatan pertolongan medis juga memperlihatkan keterlibatan yang lebih konkret, terutama ketika banyak orang terluka akibat pertempuran dan pengeboman membutuhkan pengangkutan ke rumah sakit atau wilayah belakang. Bukti tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa bukan hanya kelompok yang mengalami akibat perang, melainkan ikut berperan dalam mempertahankan kehidupan ketika struktur pertolongan umum tidak mampu menanggung seluruh kebutuhan.
Meskipun sejumlah organisasi Tionghoa berperan dalam perjuangan Republik dan pelayanan kemanusiaan, sebagian masyarakat Tionghoa Surabaya justru menghadapi intimidasi, penjarahan, pemerasan, kekerasan fisik, dan kecurigaan mengenai kesetiaan politik mereka selama Revolusi 1945–1949. Kedudukan ekonomi sebagian pedagang dan pengusaha Tionghoa dalam struktur perdagangan kolonial sering dijadikan dasar untuk menganggap mereka berkepentingan mempertahankan kekuasaan Belanda, meskipun hubungan perdagangan tidak dengan sendirinya membuktikan afiliasi politik. Prasangka tersebut diperparah oleh runtuhnya aparat keamanan Jepang, perebutan kekuasaan antarkelompok bersenjata, kelangkaan bahan pangan, serta berkembangnya tuduhan bahwa penduduk yang tidak secara terbuka mendukung Republik merupakan simpatisan NICA. Dalam penelitiannya, Noviani Mariyatul Hakim (2019) juga mencatat bahwa ketidakamanan mendorong sebagian keluarga Tionghoa dan kelompok minoritas lainnya meninggalkan Surabaya menuju Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Mojokerto, sambil berusaha menyelamatkan anggota keluarga, harta benda, serta kelangsungan usaha.
Kekerasan terhadap kelompok yang dicurigai dekat dengan kolonialisme telah meningkat sebelum serangan Inggris pada 10 November. Esther Captain dan Onno Sinke (2025) mencatat bahwa pada tanggal 15 Oktober 1945 sekitar 3.300 laki-laki dan remaja Belanda serta Indo-Eropa ditangkap di Surabaya dan dibawa menuju penjara Kalisosok serta Bubutan. Sebagian terlebih dahulu dikumpulkan di Simpang Club, bangunan bekas perkumpulan eksklusif orang Belanda yang sejak awal Oktober digunakan sebagai markas Pemuda Republik Indonesia (PRI). Rencana pemeriksaan terhadap dugaan hubungan para tahanan dengan NICA berubah menjadi kekerasan ketika kelompok pemuda bersenjata dan massa dari kampung sekitar melakukan pemukulan, penyiksaan, serta pembunuhan terhadap sejumlah tahanan. Captain dan Sinke memperkirakan 40–50 orang Belanda dan Indo-Eropa terbunuh di Simpang Club. Kekerasan serupa juga menimpa orang-orang yang dianggap berhubungan dengan KNIL, termasuk sebagian penduduk Maluku dan Minahasa, sementara orang Jepang, baik tentara yang telah dilucuti maupun warga sipil, turut menjadi sasaran dalam beberapa peristiwa. Di pihak lain, orang Indonesia yang dituduh menjadi mata-mata, bekerja sama dengan Belanda, atau menghalangi revolusi juga dapat mengalami penahanan dan pembunuhan.
Gelombang kekerasan tersebut dikenal dalam historiografi Belanda sebagai Masa Bersiap, istilah yang berasal dari seruan kesiagaan revolusioner tapi kemudian berkembang menjadi penanda bagi pengalaman kekerasan terhadap penduduk sipil pada fase awal kemerdekaan. Penggunaan istilah ini memerlukan ketelitian karena kekerasan revolusioner tidak selalu merupakan tindakan militer untuk mempertahankan kedaulatan, meski dapat berbentuk pembalasan sosial, permusuhan etnis, pengambilalihan harta, atau tindakan kelompok bersenjata yang tidak terkendali. Sebaliknya, menjadikan Bersiap semata-mata sebagai bukti bahwa masyarakat Indonesia belum mampu memerintah dirinya sendiri berarti mengabaikan kekerasan kolonial sebelumnya, kekerasan tentara Jepang selama pendudukan, serta tindakan represif pasukan Inggris dan Belanda terhadap warga Indonesia. Oleh karenanya, Captain dan Sinke menganalisis kekerasan pada tahun 1945–1946 sebagai rangkaian konflik yang melibatkan banyak pelaku dengan kedudukan kekuasaan berbeda, serta bukan sebagai kekejaman sepihak dari satu bangsa atau kelompok etnis. Pembacaan ini juga mengungkap keterbatasan historiografi kepahlawanan nasional yang cenderung menempatkan seluruh tindakan bersenjata rakyat dalam kerangka perjuangan suci, padahal keberanian menghadapi kolonialisme tidak menghapus tanggung jawab atas pembunuhan tawanan maupun warga sipil. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kekerasan terhadap orang-orang tidak bersenjata merupakan dua kenyataan yang dapat berlangsung bersamaan, tapi keduanya tidak memiliki legitimasi moral yang sama.
Jumlah korban Pertempuran Surabaya sendiri tetap menjadi persoalan yang sulit diselesaikan. Angka sebanyak 20.000 korban Indonesia sering digunakan dalam narasi nasional, sementara Captain dan Sinke menyebut perkiraan sedikitnya sekitar 6.000 orang Indonesia tewas akibat kekerasan Inggris selama pertempuran tanggal 10–29 November. Mereka juga menjelaskan bahwa Hario Kecik menggunakan angka korban yang lebih besar dalam memoarnya tanpa memperlihatkan dasar statistik yang dapat diverifikasi. Kategori kombatan dan penduduk sipil sulit dipisahkan karena banyak orang yang bertempur tidak mempunyai status tentara reguler, sedangkan sebagian penduduk membantu kegiatan tempur tanpa selalu membawa senjata. Hario Kecik, nama perjuangan Soehario Padmodiwirio (1921–2014), adalah pejuang Pertempuran Surabaya 1945, tokoh pendiri Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR), dan Mayor Jenderal TNI yang menuliskan pengalaman revolusi, dinamika perjuangan bersenjata, serta kritik terhadap kepemimpinan militer dan politik Indonesia dalam Memoar Hario Kecik: Autobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit (1995) dan seri Pemikiran Militer (2009–2012). Sementara itu, angka korban Inggris juga berbeda menurut periode dan kategori yang dipakai, sehingga angka kematian, luka, dan hilang tidak bisa dibandingkan tanpa memastikan ruang lingkup penghitungan. Dampak perang jauh melampaui jumlah orang yang meninggal. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, kegiatan ekonomi berhenti, jaringan perdagangan terganggu, fasilitas medis kewalahan, dan masyarakat harus membangun kembali kehidupan setelah mengalami perubahan kekuasaan berulang kali. Sebagian penduduk kehilangan anggota keluarga akibat pengeboman, sebagian mengalami kekerasan ketika ditahan atau dicurigai sebagai musuh, sementara kelompok lain kehilangan harta dalam penjarahan maupun kebakaran. Dalam keadaan demikian, pengalaman perang tidak mempunyai satu bentuk yang dapat diwakili seluruhnya oleh cerita keberanian pejuang bersenjata. Sejarah Surabaya juga merupakan sejarah penduduk yang menyelamatkan anak-anak, tenaga medis yang mengangkut korban, keluarga yang kehilangan rumah, dan kelompok minoritas yang harus terus-menerus membuktikan bahwa mereka berhak hidup aman.
Itulah sebabnya kritik terhadap historiografi kepahlawanan Pertempuran Surabaya harus dimulai dengan membedakan (a) keberanian sebagai pengalaman sejarah dengan (b) heroisme sebagai konstruksi politik dan ingatan kolektif. Tidak ada alasan untuk meragukan keberanian ribuan rakyat Indonesia yang menghadapi kekuatan militer Inggris-India pada bulan Oktober–November 1945, tapi keberanian tersebut tidak identik dengan representasi sejarah yang kemudian dibakukan melalui pendidikan, monumen, peringatan Hari Pahlawan, dan reproduksi kisah perjuangan dalam berbagai media. Dalam pengalaman nyata, perang berlangsung di tengah ketidakpastian mengenai kelangsungan Republik, persaingan antarpemimpin, keterbatasan organisasi militer, ketakutan masyarakat sipil, serta keputusan yang sering diambil tanpa kemampuan memperkirakan seluruh akibatnya. Akan tetapi, setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, peristiwa Surabaya semakin mudah dibaca secara teleologis, seolah-olah seluruh tindakan para pejuang sejak bulan September 1945 telah merupakan bagian dari perjalanan yang pasti menuju kemenangan nasional. Padahal, orientasi politik mereka tidak sepenuhnya sama. Pemerintah pusat di bawah Sukarno dan Hatta berusaha mempertahankan peluang diplomasi tanpa kehilangan legitimasi revolusioner, sebagian pemuda menolak kompromi karena menganggap penguasaan senjata dan wilayah sebagai syarat kemerdekaan yang sesungguhnya, organisasi buruh dan kelompok Kiri melihat terbukanya kemungkinan perubahan hubungan sosial-ekonomi warisan kolonial, sedangkan ulama serta laskar Islam menghubungkan pembelaan Republik dengan kewajiban keagamaan.
Perbedaan tersebut menghasilkan persoalan konkret mengenai kewenangan komando, penguasaan persenjataan, dan batas tindakan bersenjata yang dapat dibenarkan. Kecenderungan historiografi nasional untuk menggambarkan semua kelompok sebagai satu kekuatan yang bergerak di bawah tujuan dan kepemimpinan seragam mengaburkan kenyataan bahwa persatuan menghadapi musuh bersama tidak selalu berarti kesatuan ideologi, strategi, ataupun disiplin organisasi. Penyederhanaan ini kemudian diperkuat melalui personalisasi kepahlawanan, terutama penempatan Bung Tomo sebagai simbol dominan perlawanan. Pidato-pidatonya melalui Radio Pemberontakan memang mempunyai daya mobilisasi psikologis yang luar biasa, tapi pengaruh seorang orator tidak dapat disamakan dengan tanggung jawab komando operasional maupun kemampuan mempertahankan kota. Sungkono berperan dalam koordinasi pertahanan bersenjata, Moestopo dalam pengorganisasian keamanan pada fase awal, Mohammad Jasin dalam mobilisasi Polisi Istimewa, Sumarsono bersama Ruslan Widjaja dan jaringan Pemuda Republik Indonesia (PRI) dalam pengorganisasian buruh serta pemuda, sementara Doel Arnowo, Roeslan Abdulgani, Gubernur Soerjo, dan berbagai tokoh pemerintahan menjalankan fungsi politik, diplomasi, serta komunikasi. Di luar mereka, jaringan kiai, Hizbullah, Sabilillah, tenaga medis, pekerja transportasi, dan masyarakat kampung menyediakan sumber daya manusia maupun material yang tidak kalah penting. Hanya saja, sejarah populer lebih mudah diorganisasikan melalui figur tunggal dengan pidato yang menggugah emosi dibandingkan melalui rekonstruksi rumit mengenai hubungan antarkesatuan, distribusi amunisi, koordinasi pertahanan, atau kegagalan pengambilan keputusan. Akibatnya, ingatan kolektif berisiko bergeser dari sejarah perjuangan masyarakat yang majemuk menjadi legenda tentang beberapa tokoh yang dianggap mewakili keseluruhan peristiwa.
Persoalan berikutnya menyangkut seleksi ideologis dalam pembentukan ingatan kepahlawanan, terutama perubahan kedudukan kelompok Kiri dalam penulisan sejarah Indonesia setelah 1965. Sebagaimana ditunjukkan Benedict Anderson (1972), organisasi buruh dan pemuda radikal telah memainkan peranan penting sejak bulan Agustus–September 1945, ketika para pekerja kilang minyak, jaringan transportasi, dan kelompok pemuda Surabaya mulai mengambil inisiatif politik sebelum kekuasaan Republik terbentuk secara stabil. Sumarsono, yang kemudian terlibat dalam konflik politik berkaitan dengan Peristiwa Madiun 1948, menjadi contoh bagaimana reputasi seorang pelaku pada masa berikutnya dapat memengaruhi penilaian terhadap tindakannya pada 1945. Dalam iklim politik antikomunisme pasca-1965, sumbangan kelompok Kiri terhadap mobilisasi revolusioner menjadi lebih sulit diakomodasi dalam narasi kepahlawanan resmi, sekalipun keterlibatan mereka dalam peristiwa awal kemerdekaan memiliki dasar dokumenter. Meski demikian, koreksi terhadap penghapusan tersebut tidak boleh menghasilkan distorsi sebaliknya, yakni menganggap pertempuran Surabaya sebagai operasi komunis yang sengaja disembunyikan. PRI bukanlah organisasi yang seluruh anggotanya dapat diidentifikasi sebagai kader PKI, sedangkan sosialisme, nasionalisme radikal, aktivisme buruh, dan komunisme pada tahun 1945 berada dalam jaringan politik yang saling berhubungan tapi belum dapat diperlakukan sebagai satu struktur komando. Perkembangan Pesindo, Partai Sosialis, serta pertentangan politik pada 1948 juga tidak bisa diproyeksikan secara langsung ke keadaan September–November 1945. Mekanisme penyederhanaan serupa muncul ketika lawan Republik digambarkan sebagai satu blok kolonial yang sepenuhnya homogen. Untuk peristiwa Madiun 1948, dapat dibaca di sini.
Selain itu, Belanda melalui NICA memang mempunyai agenda memulihkan pemerintahan Hindia Belanda, tapi Inggris menjalankan mandat Sekutu yang mencakup pelucutan Jepang, penyelamatan tawanan, dan pemeliharaan keamanan, sekaligus terikat pada pengaturan administratif yang membuka jalan bagi pengembalian kekuasaan Belanda. Tentara Jepang sendiri berada dalam posisi kontradiktif sebagai pihak yang telah menyerah meski masih menguasai fasilitas serta persenjataan, sementara Amerika Serikat mempunyai pengaruh dalam pengaturan geopolitik pascaperang tanpa mengirim satuan tempur untuk menyerbu Surabaya pada bulan November 1945. Perbedaan kepentingan tersebut terbukti melalui perselisihan antara komando Inggris dan pejabat Belanda, tindakan Kapten P. J. G. Huijer dalam mengusahakan penyerahan Jepang, perundingan Mallaby dengan pimpinan Republik, hingga serah terima pendudukan Surabaya kepada pasukan Belanda pada tahun 1946. Menyamakan seluruh aktor itu sebagai satu kekuatan yang mempunyai tujuan operasional identik justru menghilangkan kemampuan untuk menjelaskan mengapa konflik meningkat dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tertentu.
Kekeliruan serupa tampak pada dominasi bambu runcing sebagai representasi persenjataan Republik, yang secara simbolik memperlihatkan ketimpangan kekuatan tapi mengaburkan keberadaan ribuan senjata Jepang yang berhasil direbut kelompok Indonesia, termasuk senapan otomatis, senapan mesin, artileri, serta sejumlah kendaraan lapis baja. Masalah utama pertahanan Surabaya bukanlah semata-mata ketiadaan persenjataan modern, melainkan juga ketimpangan kemampuan mengoperasikannya secara terpadu, perbedaan tingkat pelatihan, lemahnya komunikasi antarkelompok, keterbatasan logistik, serta keunggulan Inggris dalam penggunaan tank, artileri, dukungan udara, dan kekuatan laut. Dengan demikian, kekalahan militer Indonesia tidak memadai dijelaskan sebagai kemenangan teknologi atas keberanian, melainkan harus diperiksa sebagai akibat pertemuan antara ketimpangan material, struktur komando yang belum mapan, serta keputusan strategis yang diambil dalam kondisi revolusioner. Keberanian dapat menghasilkan perlawanan yang menentukan secara politik tanpa otomatis menghasilkan kemenangan operasional, dan pengakuan atas kenyataan tersebut bukanlah penghinaan kepada para pejuang, melainkan syarat untuk memahami pengalaman perang secara lebih akurat.
Aspek yang lebih mendasar dari konstruksi heroisme terletak pada perubahan pengorbanan manusia menjadi ukuran legitimasi moral perjuangan, sehingga besarnya jumlah korban sering diperlakukan sebagai bukti keagungan peristiwa tanpa pemeriksaan memadai terhadap sumber dan metode penghitungannya. Misalnya, angka sekitar 20.000 korban Indonesia yang berulang dalam berbagai narasi populer, tidak selalu disertai penjelasan mengenai apakah yang dihitung merupakan korban tewas, luka, pejuang bersenjata, penduduk sipil, ataupun korban dari seluruh rangkaian kekerasan sejak Oktober. Esther Captain dan Onno (2025) memperlihatkan pentingnya membedakan perkiraan korban berdasarkan periode, lokasi, pelaku, dan status mereka, sebab ketidakjelasan kategori dapat menghasilkan angka yang terlihat pasti tapi sesungguhnya berasal dari sumber berbeda. Persoalannya bukan sekadar menemukan jumlah korban paling besar atau paling kecil, melainkan memahami mengapa mereka tewas, bagaimana keputusan militer memengaruhi tingkat kematian, dan sejauh mana perlindungan penduduk sipil menjadi pertimbangan dalam mempertahankan sebuah kota yang menghadapi kekuatan lebih unggul. Historiografi yang terlalu mengagungkan kematian berisiko menghilangkan pertanyaan mengenai efektivitas pertahanan, kemungkinan pengunduran diri, kemampuan menyelamatkan penduduk, serta tanggung jawab pemimpin atas keputusan yang menimbulkan konsekuensi kemanusiaan.
Pada saat bersamaan, narasi kepahlawanan juga cenderung menyingkirkan mereka yang tidak sesuai dengan pembagian sederhana antara pahlawan dan musuh. Misalnya, masyarakat Tionghoa, tidak dapat diperlakukan sebagai komunitas berorientasi politik tunggal sebab sebagian pemudanya mendukung perjuangan Republik, organisasi seperti Palang Merah Tionghoa dan Palang Biru menjalankan pertolongan medis, sebagian keluarga mencari perlindungan Sekutu karena ketakutan terhadap kekerasan, sedangkan sejumlah organisasi keamanan Tionghoa pada fase Revolusi berikutnya menjalin hubungan dengan kekuatan Belanda. Demikian pula, prajurit India yang tergabung dalam tentara Inggris merupakan personel militer kolonial yang bertempur di Surabaya ketika India sendiri sedang bergerak menuju kemerdekaan. Mereka menjalankan perintah sebagai bagian dari struktur militer imperium, tapi pengalaman dan kedudukan politiknya tidak identik dengan pemerintah kolonial Inggris. Bahkan di antara masyarakat Indonesia terdapat perbedaan antara pejuang bersenjata, penggerak logistik, tenaga kesehatan, penduduk yang melindungi korban, serta orang-orang yang menjadi sasaran kekerasan karena dicurigai mempunyai hubungan dengan Belanda. Kompleksitas tersebut semakin jelas ketika sejarah Pertempuran Surabaya ditempatkan berdampingan dengan kekerasan Masa Bersiap, penahanan serta pembunuhan terhadap warga sipil, dan tindakan represif pasukan Sekutu. Semuanya menunjukkan bahwa legitimasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak dapat dijadikan pembenaran otomatis terhadap setiap tindakan yang dilakukan atas nama Republik. Sebaliknya, kekerasan revolusioner terhadap warga sipil juga tidak dapat digunakan untuk membenarkan pemulihan kolonialisme Belanda. Historiografi yang bertanggung jawab harus menolak kedua bentuk pembenaran tersebut sekaligus, dengan mengakui bahwa perjuangan politik yang sah dapat berlangsung bersamaan dengan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Di sinilah kritik terhadap mitologi kepahlawanan memperoleh makna terpenting bahwa Surabaya tidak menjadi besar karena setiap keputusan para pejuangnya benar, atau setiap korban meninggal dalam keadaan heroik, atau setiap kelompok memiliki tujuan yang sama, melainkan karena perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung di tengah kontradiksi sosial, politik, militer, dan kemanusiaan yang nyata. Mengakui kekalahan militer, persaingan ideologi, kesalahan strategi, kekerasan terhadap masyarakat sipil, dan kontribusi kelompok yang tersingkir dari ingatan resmi tidak mengurangi nilai perjuangan tersebut. Sebaliknya, hal itu mengembalikan Surabaya dari legenda kepahlawanan yang menjadi pengalaman sejarah manusia yang dapat diperiksa, diperdebatkan, dan dijadikan pelajaran.
Sementara itu, historiografi militer Inggris dan Belanda mengenai Pertempuran Surabaya memperlihatkan bagaimana klaim pemulihan ketertiban dapat berfungsi sebagai legitimasi politik bagi penggunaan kekerasan kolonial. Persoalan utamanya bukan apakah kelompok bersenjata Indonesia melakukan kekerasan terhadap tawanan dan penduduk sipil ~berbagai kesaksian membuktikan bahwa kekerasan tersebut memang terjadi, melainkan bagaimana tindakan itu kemudian digunakan untuk menggeneralisasi seluruh perlawanan Republik sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Dalam sejumlah laporan militer, kategori seperti extremists, fanatics, mobs, dan lawlessness adalah bagian dari bahasa kekuasaan yang membedakan kekerasan negara sebagai tindakan sah dan kekerasan kelompok antikolonial sebagai penyimpangan yang harus ditumpas. Penggolongan demikian mengandung masalah metodologis karena mencampuradukkan tentara Republik, organisasi pemuda, laskar lokal, kelompok kriminal, serta masyarakat yang terlibat dalam kerusuhan tanpa selalu membuktikan hubungan komando atau tanggung jawab masing-masing. Ketika seluruh aktor ditempatkan dalam satu kategori pemberontak, maka kegagalan pasukan Inggris mempertahankan kesepakatan maupun mengendalikan eskalasi dapat dipindahkan menjadi persoalan ketidakmampuan bangsa Indonesia mengatur dirinya sendiri.
Perbedaan kesaksian para perwira Inggris mengenai selebaran pelucutan senjata dan kematian Mallaby memperlihatkan bahwa ketidakteraturan bukanlah monopoli kelompok Republik sebab struktur militer profesional sekalipun dapat menghasilkan keputusan yang saling bertentangan, kegagalan komunikasi, dan tindakan lapangan yang memperbesar konflik. Akan tetapi, dalam narasi institusional yang membela reputasi komando, kegagalan semacam itu cenderung diperlakukan sebagai kekeliruan teknis yang tidak menggugurkan legitimasi operasi, sedangkan tindakan serupa di pihak Indonesia dijadikan bukti watak revolusi yang dianggap tidak rasional. Di sinilah tampak asimetri penilaian historis di mana kekerasan kolonial memperoleh penjelasan melalui mandat, prosedur, dan kebutuhan keamanan, sementara kekerasan antikolonial lebih mudah dijelaskan melalui fanatisme, kemarahan massa, atau ketidakmatangan politik. Asimetri tersebut semakin bermasalah ketika keberhasilan menduduki Surabaya diperlakukan sebagai keberhasilan memulihkan ketertiban tanpa mempertanyakan ketertiban bagi siapa dan berdasarkan kedaulatan siapa. Sebab, bagi pemerintah Republik yang telah menguasai sebagian besar kota sebelum kedatangan Inggris, tindakan menduduki instalasi, mengatur persenjataan, dan memaksakan kewenangan militer asing justru merupakan intervensi terhadap tatanan politik yang sedang
dibangun.
Dengan demikian, istilah restoration of order menyembunyikan pertanyaan fundamental tentang siapa yang berhak mendefinisikan hukum, ketertiban, dan legitimasi kekuasaan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena pendudukan Inggris akhirnya membuka kemungkinan pengambilalihan wilayah oleh Belanda, sehingga operasi yang secara resmi dibingkai sebagai tugas pascaperang mempunyai akibat politik yang tidak netral terhadap perjuangan kedaulatan Indonesia. Akan tetapi, kritik terhadap historiografi kolonial juga harus menghindari kesimpulan sebaliknya bahwa seluruh tindakan Inggris sejak awal merupakan operasi yang sepenuhnya dirancang Belanda. Perbedaan kepentingan antara komando militer Inggris, pemerintah Belanda, dan pejabat NICA menunjukkan bahwa kebijakan kolonial tidak selalu berlangsung melalui satu kehendak yang terkoordinasi. Justru ketegangan antara mandat kemanusiaan, kepentingan strategis, kewajiban antarsekutu, dan upaya pemulihan otoritas Belanda merupakan bagian penting yang menjelaskan bagaimana konflik berkembang tanpa harus mengandaikan adanya konspirasi tunggal. Demikian pula, kritik terhadap penggunaan kekuatan militer Inggris harus diarahkan pada hubungan antara tujuan operasi, pilihan tindakan, dan akibatnya terhadap penduduk sipil, bukan pada anggapan bahwa setiap penggunaan senjata berat dengan sendirinya merupakan pelanggaran hukum perang.
Maka persoalan historiografis yang paling mendasar di situ terletak pada kecenderungan mengubah keberhasilan militer menjadi pembenaran moral secara retrospektif, seolah-olah kemampuan menguasai kota sekaligus membuktikan keabsahan kekuasaan yang hendak ditegakkan. Logika tersebut sama problematisnya dengan kecenderungan historiografi nasional mengubah kekalahan militer menjadi kemenangan moral yang membebaskan semua keputusan pejuang dari kritik. Keduanya memanfaatkan hasil akhir untuk menyederhanakan proses sejarah yang jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, pembacaan kritis terhadap Surabaya harus menolak baik romantisasi perlawanan maupun normalisasi kekerasan kolonial yakni keberanian rakyat tidak membenarkan pembunuhan warga sipil, sebagaimana profesionalisme tentara Sekutu tidak otomatis membenarkan semua tindakan represifnya. Maka, apa yang perlu dibongkar bukan sekadar mitos tentang siapa yang paling heroik, melainkan mekanisme historiografis yang menentukan kekerasan siapa disebut perjuangan, kekerasan siapa disebut penegakan hukum, korban siapa memperoleh pengakuan, dan kepentingan politik siapa kemudian dilindungi oleh sejarah resmi.
Terlihat di dalam kedua tradisi historiografi itu terdapat kecenderungan yang sama untuk menempatkan kekerasan pihak sendiri sebagai reaksi, sementara kekerasan pihak lawan dianggap sebagai penyebab. Narasi kolonial dapat menjadikan pembunuhan tawanan dan kekacauan revolusioner sebagai alasan pemulihan pemerintahan Belanda, sedangkan narasi nasionalis dapat menggunakan ancaman kolonial untuk menjelaskan semua tindakan kelompok bersenjata Republik. Hubungan sebab-akibat kemudian berhenti pada titik yang menguntungkan masing-masing pihak. Analisis yang lebih bertanggung jawab harus menelusuri seluruh rantai eskalasi, mulai dari warisan hierarki kolonial, kekerasan pendudukan Jepang, pengambilalihan senjata, kegagalan perlindungan interniran, selebaran Hawthorn, serangan terhadap pasukan Inggris, gencatan senjata yang tidak efektif, kematian Mallaby, ultimatum Mansergh, hingga operasi militer besar terhadap kota. Dengan cara itu, tindakan setiap pihak dapat dijelaskan melalui konteksnya tanpa harus dibenarkan secara otomatis. Sementara itu ada satu dimensi lain yang sering terabaikan bahwa heroisme negara cenderung menilai keberanian melalui kesediaan mengorbankan nyawa, sedangkan pengalaman perang menunjukkan bahwa keberanian juga hadir dalam upaya menyelamatkan kehidupan. Seorang komandan yang memutuskan menarik pasukan dari posisi yang tidak dapat dipertahankan, tenaga medis yang mengangkut korban di tengah pengeboman, penduduk yang melindungi keluarga dari kelompok lain, atau pejabat yang berusaha mencegah pembantaian dapat memperlihatkan keberanian yang tidak lebih rendah daripada mereka yang bertempur sampai gugur. Mengapa? Sebab tindakan semacam itu jarang mempunyai tempat yang setara dalam sejarah resmi lantaran tidak menghasilkan simbol perjuangan yang mudah diabadikan dalam monumen. Padahal, nilai sebuah perjuangan kemerdekaan seharusnya tidak hanya diukur melalui kemampuan menghadapi kematian, tapi juga melalui komitmen menjaga martabat manusia ketika perang membuat tindakan tersebut menjadi sangat sulit.
Itulah sebabnya Peristiwa 10 November Surabaya tidak berlangsung sebagai pertarungan sederhana antara rakyat yang seluruhnya bersatu dan penjajah yang seluruhnya mempunyai kepentingan sama. Ia merupakan rangkaian perebutan kekuasaan yang dimulai sebelum 10 November, melibatkan kelompok Indonesia dengan agenda berbeda, tentara Jepang yang telah menyerah tetapi masih memegang persenjataan, komando Inggris yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan Belanda, prajurit India yang bertempur di bawah kekuasaan kolonial, serta penduduk sipil yang mengalami peperangan dengan cara tidak seragam. Hotel Yamato memperlihatkan perebutan simbol kedaulatan, sedangkan pengambilalihan senjata Jepang menciptakan kemampuan tempur Republik. Mobilisasi buruh, pemuda, polisi, dan laskar menunjukkan kekuatan sosial revolusi dan pertempuran tanggal 28–30 Oktober mengungkap kelemahan komunikasi serta komando. Kematian Mallaby mempercepat eskalasi, lalu ofensif Inggris di bulan November menunjukkan ketimpangan antara militansi rakyat dan kekuatan perang modern. Maka Pertempuran Surabaya 1945 pada akhirnya harus dipahami bukan sebagai kisah persatuan nasional yang berlangsung tanpa pertentangan, melainkan sebagai pertemuan berbagai kekuatan politik, sosial, dan militer yang untuk sementara dipersatukan oleh ancaman terhadap kemerdekaan, tapi tidak selalu mempunyai kepentingan, strategi, dan gambaran masa depan yang sama. Di satu pihak, organisasi buruh, kelompok Kiri, dan jaringan pemuda radikal seperti PRI memainkan peranan penting dalam mempercepat mobilisasi massa, pengambilalihan fasilitas strategis, serta pembentukan kekuatan revolusioner dari bawah tapi pengaruh mereka tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan TKR, Polisi Istimewa, kelompok nasionalis, Hizbullah, Sabilillah, ulama, dan masyarakat kampung yang memiliki basis legitimasi maupun struktur kepemimpinan berbeda. Di pihak lain, kepentingan restorasi kolonial Belanda bekerja melalui NICA, bekas aparatur Hindia Belanda, sebagian unsur KNIL, dan jaringan penduduk yang mempunyai hubungan politik maupun ekonomi dengan pemerintahan lama, meskipun mereka juga tidak membentuk satu kekuatan lokal yang sepenuhnya terorganisasi atau mempunyai kesetiaan politik seragam.
Keterlibatan Inggris menambah kompleksitas tersebut karena mandat pelucutan Jepang dan evakuasi tawanan berjalan berdampingan dengan kewajiban administratif kepada Belanda, sedangkan keputusan para komandannya tidak selalu sejalan dengan kebutuhan diplomasi maupun keadaan operasional di Surabaya. Oleh karena itu, menjelaskan pertempuran sebagai pertarungan sederhana antara nasionalis dan kolonialis, Kiri dan Kanan, atau rakyat dan tentara asing justru menghilangkan karakter revolusionernya yang paling menentukan yakni runtuhnya suatu tatanan kekuasaan tidak serta-merta melahirkan otoritas baru yang tunggal, stabil, dan mampu mengendalikan seluruh kekuatan yang mengatasnamakannya. Ketegangan tersebut membantu menjelaskan mengapa kemampuan mobilisasi rakyat yang luar biasa tidak menghasilkan kesatuan komando dan efektivitas militer yang sebanding. Surabaya memang memperlihatkan keberanian kolektif dalam menghadapi kekuatan yang lebih unggul, tapi keberanian itu tidak dapat menghapus kenyataan bahwa Inggris berhasil menguasai kota, memukul mundur pertahanan Republik, dan pada tahun 1946 menyerahkan wilayah pendudukannya kepada Belanda. Menyebut pertempuran tersebut sebagai kemenangan militer Indonesia karena menghasilkan simbol kepahlawanan berarti mengaburkan perbedaan mendasar antara hasil operasional dan konsekuensi politik. Sebaliknya, menganggap kekalahan itu sebagai bukti kegagalan revolusi juga merupakan kesimpulan yang keliru, sebab perlawanan Surabaya memperlihatkan kepada kekuatan kolonial bahwa proklamasi telah berkembang menjadi gerakan sosial bersenjata yang tidak dapat dibatalkan hanya dengan menduduki pusat perkotaan.
Di sini, arti politik Peristiwa 10 November Surabaya adalah memperlihatkan besarnya hambatan sosial, militer, dan politik terhadap proyek pemulihan kolonialisme, sekaligus mempertegas kesenjangan antara keunggulan teknologi perang dan kemampuan memperoleh legitimasi pemerintahan. Akan tetapi, penilaian tersebut tetap belum memadai apabila biaya kemanusiaannya hanya diperlakukan sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan atau sebagai ukuran kemuliaan pengorbanan. Ribuan korban, kehancuran lingkungan perkotaan, pengungsian, kekerasan terhadap tawanan dan masyarakat sipil, serta penderitaan komunitas yang dicurigai berdasarkan identitas etnis atau hubungan dengan pemerintahan lama menunjukkan bahwa revolusi juga menciptakan persoalan mengenai batas kekerasan dan tanggung jawab politik. Tidak semua orang yang mengatasnamakan Republik bertindak di bawah komando yang sah, tidak semua penduduk yang mencari perlindungan Sekutu mendukung kolonialisme, dan tidak semua tindakan militer yang dilakukan atas nama pemulihan ketertiban dapat dibenarkan hanya karena dilaksanakan oleh tentara profesional. Justru di sinilah kritik terhadap mitologi kepahlawanan memperoleh ketajaman analitisnya yakni ketika pengorbanan diperlakukan sebagai bukti kebenaran seluruh keputusan, sejarah kehilangan kemampuan untuk membedakan keberanian dari kecerobohan, perlawanan yang sah dari kekerasan terhadap warga sipil, serta kemenangan simbolik dari keberhasilan strategis yang benar-benar terukur. Pengagungan tokoh tertentu, pengabaian kontribusi kelompok Kiri setelah perubahan politik pasca-1965, penyederhanaan pengalaman masyarakat Tionghoa dan kelompok minoritas lainnya, serta kecenderungan menempatkan korban sebagai angka-angka monumental memperlihatkan bahwa ingatan tentang Surabaya tidak hanya dibentuk oleh peristiwa tahun 1945, melainkan juga oleh kepentingan politik generasi berikutnya. Dengan demikian, tugas historiografi bukanlah menggantikan legenda nasionalis dengan pembenaran kolonial, ataupun meruntuhkan kepahlawanan melalui penonjolan kekerasan semata, melainkan mengembalikan hubungan yang sering diputus antara keputusan politik, kemampuan militer, tindakan manusia, akibat kemanusiaan, dan pembentukan ingatan sejarah.
Itulah sebabnya Peristiwa10 November Surabaya tidak membutuhkan pembenaran bahwa seluruh pejuangnya bertindak benar, seluruh keputusan komandannya tepat, atau setiap kematian membawa manfaat strategis bagi Republik. Nilai historisnya justru terletak pada kenyataan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan oleh manusia dan organisasi yang mempunyai keterbatasan, kontradiksi, serta tanggung jawab yang dapat diuji secara kritis. Menghormati para pejuang berarti mengakui keberanian mereka tanpa membebaskan tindakannya dari penilaian sejarah, menghormati para korban berarti mengakui penderitaan mereka tanpa menjadikannya alat untuk menyangkal legitimasi kemerdekaan. Sebuah bangsa tidak kehilangan kehormatan ketika sejarah kepahlawanannya diperiksa secara kritis, tapi ketika penghormatan kepada para pahlawan dijadikan alasan untuk berhenti mempertanyakan kebenaran. Pada akhirnya, itu merupakan kisah tentang sebuah bangsa yang sedang menentukan siapa dirinya dan bagaimana hendak menggunakan kekuasaan setelah kemerdekaan diperoleh. Mengingat Peristiwa 10 November Surabaya dengan jujur berarti menghormati mereka yang berjuang tanpa menganggap seluruh tindakannya benar, mengakui korban tanpa menghapus legitimasi perjuangan antikolonial, dan memahami bahwa martabat bangsa tidak terletak pada kemampuan mempertahankan legenda yang tidak dapat dipertanyakan. Martabat itu justru terlihat ketika bangsa tersebut cukup dewasa untuk menghadapi seluruh kenyataan sejarahnya, termasuk bagian yang paling sulit diterima. “A nation does not honor its heroes by making its history flawless, but by having the courage to remember the truth they lived, the lives they lost, and the mistakes from which the living must learn.” (end/frs)
