Manusia modern sering merasa sudah meninggalkan feodalisme klasik karena merasa hidup dalam demokrasi, berbicara tentang hak warga negara, akuntabilitas, transparansi, meritokrasi, hukum, dan rasionalitas publik. Akan tetapi dalam praktik sosial-politik sehari-hari, sisa-sisa feodalisme tidak benar-benar lenyap melainkan hanya berganti medium. Dulu feodalisme hidup melalui tanah, darah bangsawan, singgasana, mahkota, gelar turun-temurun, dan tata istana. Hari ini ia hidup melalui foto resmi, seragam, pengawalan, protokol, akses VVIP, unggahan media sosial, potongan video pendek, dan posisi tubuh seseorang di dekat pusat kekuasaan. Inilah yang dapat disebut sebagai feodalisme visual sebagai sebuah pola sosial-politik ketika publik memberi penghormatan, kekaguman, legitimasi, bahkan pemujaan kepada seseorang bukan terutama karena gagasan, karya, mandat hukum, tanggung jawab jabatan, atau rekam kerja yang teruji, melainkan karena tanda-tanda visual kedekatannya dengan kuasa.
Orang yang berdiri di samping presiden terlihat penting. Mereka yang memakai seragam terlihat tegas. Siapa yang masuk ruang terbatas terlihat menentukan. Figur yang muncul dalam frame kekuasaan berulang kali dianggap memiliki kuasa yang besar, meskipun publik belum tentu memahami apa jabatan formal, kewenangan hukumnya, hasil kerja, dan kepada siapa ia bertanggung jawab. Maka feodalisme visual adalah cara lama menyembah istana dengan teknologi baru yang bukan lagi ketundukan kepada raja secara eksplisit, melainkan ketundukan kepada bayangan visual kekuasaan. Rakyat tidak lagi harus bersimpuh di depan singgasana. Cukup menatap layar, mengagumi foto, menyebarkan video, membuat fan edit, lalu meyakini bahwa siapa pun yang tampak dekat dengan kuasa pasti memiliki kualitas luar biasa. Masalahnya, demokrasi tidak hanya rusak oleh kudeta, represi, atau korupsi besar. Demokrasi juga rusak oleh kebiasaan kecil yang terus-menerus yakni ketika warga berhenti bertanya “apa kewenangannya?” dan mulai berkata “dia kelihatan berwibawa”. Terlebih jika publik berhenti menuntut akuntabilitas dan mulai memuja akses sehingga jabatan dinilai bukan dari kerja, melainkan dari aura. Maka di titik itulah warga negara perlahan berubah menjadi penonton istana.
Meski demikian, feodalisme visual bukan berarti semua tampilan kuasa pasti palsu; seragam bisa saja dapat mewakili disiplin, protokol menandakan fungsi resmi ataudKedekatan dengan pemimpin dapat mencerminkan kepercayaan institusional. Masalah muncul ketika publik melakukan lompatan kesimpulan dari “orang itu tampak dekat dengan kuasa” menjadi “orang itu pasti sangat berkuasa”, “si anu tampak rapi dan tegas” berubah menjadi “si anu pasti kompeten”, bahkan dari “ia jarang bicara” menjadi “ia pasti dalam dan strategis”. Dengan kata lain, feodalisme visual adalah kesalahan membaca simbol sebagai bukti.
Feodalisme visual sendiri bukan istilah baku dalam teori politik klasik, tapi dapat dibangun secara kuat dari beberapa tradisi teori seperti teologi politik, masyarakat istana, otoritas karismatik, konsumsi status, dramaturgi sosial, kuasa simbolik, masyarakat tontonan, simulasi, representasi kuasa, negara teater, mediatization of politics, celebrity politics, dan komunikasi visual politik dan lainnya. Salah satu teori adalah Tubuh Raja dan Sakralitas Kuasa oleh Ernst H. Kantorowicz dalam The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology (1957). Ia menjelaskan bahwa raja abad pertengahan dipahami memiliki dua tubuh yakni body natural dan body politic. Body natural adalah tubuh biologis raja sebagai manusia biasa: bisa sakit, tua, dan mati. Body politic adalah tubuh simbolik yang mewakili kesinambungan negara, hukum, martabat kerajaan, dan tatanan politik.
Gagasan Kantorowicz menunjukkan bahwa kuasa politik tidak pernah hanya administratif. Kuasa selalu membutuhkan tubuh yang terlihat dan raja bukan sekadar individu, melainkan medium simbolik tempat negara, sakralitas, legitimasi, dan hierarki yang diproyeksikan. Dalam feodalisme visual modern, logika ini tidak sepenuhnya hilang sebab yang berubah hanya bentuknya. Tubuh raja digantikan oleh tubuh pemimpin modern, istana digantikan oleh kantor negara, panggung kenegaraan, ruang rapat, bandara, mobil dinas, dan layar media sosial. Maka orang-orang yang berada di sekitar tubuh kuasa ikut terkena pantulan simboliknya. Mereka bukan raja, tapi tampak berada dalam medan sakral politik. Bukan pula sumber utama kekuasaan, hanya saja terlihat dekat dengan sumber itu. Dari kedekatan visual itulah aura lahir. Di sini, publik sering gagal membedakan antara tubuh politik yang sah dan bayangan tubuh politik yang dipantulkan kepada orang-orang di sekitarnya. Seseorang bisa terlihat sangat penting bukan karena kewenangan formalnya besar, tetapi karena tubuhnya sering muncul di sekitar tubuh utama kekuasaan.
Kemudian ada Norbert Elias dalam The Court Society (1983) yang menunjukkan bahwa istana bukan sekadar tempat tinggal raja, melainkan sistem sosial yang mengatur ambisi, gengsi, kompetisi, status, dan ketergantungan elite kepada pusat kuasa. Dalam masyarakat istana, jarak fisik dari raja menjadi tanda status. Siapa yang boleh dekat, bicara, diundang, duduk di posisi tertentu, atau hadir dalam ritual tertentu semuanya memiliki makna politik. Ini membantu kita memahami bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui perintah, melainkan juga melalui pengaturan akses dan jarak. Di istana, kedekatan adalah modal. Orang yang dekat dengan raja dianggap lebih bernilai daripada orang yang jauh dari raja. Feodalisme visual modern adalah kelanjutan dari logika ini dalam medium digital. Dulu orang membaca status dari posisi seseorang dalam aula istana, sekarang publik membaca status dari posisi seseorang dalam frame kamera. Dulu bangsawan berebut akses ke tubuh raja,kini figur politik berebut visibilitas di dekat pemimpin. Dulu protokol istana menciptakan hierarki ketat, tapi saat ini protokol yang difoto, direkam, dan disebarkan menciptakan hierarki visual.
Sama halnya dengan Max Weber dalam Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (1922) membedakan tiga sumber legitimasi yakni otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal rasional. Otoritas tradisional bertumpu pada adat, warisan, dan kebiasaan lama. Otoritas karismatik bertumpu pada kepercayaan terhadap kualitas luar biasa seseorang. Otoritas legal-rasional bertumpu pada aturan, prosedur, jabatan, dan hukum. Negara modern idealnya bekerja melalui otoritas legal-rasional. Seorang pejabat seharusnya dinilai berdasarkan kewenangan formal, prosedur, capaian kerja, dan tanggung jawab institusional. Akan tetapi feodalisme visual menunjukkan bahwa masyarakat modern sering masih bergerak dengan naluri tradisional dan karismatik. Publik tidak sabar membaca struktur jabatan. Publik lebih mudah terpikat oleh aura seperti seragam, wajah tenang, sikap diam, akses dekat, gestur tegas, dan kesan “orang kepercayaan”. Di sinilah terjadi benturan. Secara formal, masyarakat hidup dalam demokrasi modern. Secara psikologis, sebagian publik masih merindukan figur istana: orang dekat penguasa, penjaga kuasa, pembisik raja, operator gelap, tangan kanan, atau sosok yang seolah-olah lebih tahu daripada pejabat lain.
Ketiga teori tersebut berbasis sejarah politik, sedangkan dalam konteks simbolik visual dapat dilihat dalam gagasan Walter Benjamin dan Pierre Bordieu. Misalnya, Walter Benjamin dalam esainya The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1969) membahas perubahan aura ketika karya seni direproduksi melalui teknologi. Salah satu rumusan terkenalnya menyebut aura sebagai “the unique phenomenon of a distance, however close it may be.” Dalam politik visual, aura bekerja secara paradoksal. Media membuat figur kuasa tampak dekat. Wajahnya muncul di layar, gesturnya dapat diputar ulang, fotonya bisa disimpan, videonya bisa dibagikan. Hanya saja kedekatan teknologis itu justru menciptakan jarak sakral baru, sebab publik merasa dekat dengan figur kekuasaan meski yang sebenarnya mereka konsumsi hanyalah citra yang sudah dipilih, disunting, dibingkai, dan diedarkan. Orang-orang di sekitar pusat kuasa ikut menerima pantulan aura itu. Semakin sering mereka muncul dalam reproduksi visual kekuasaan, semakin kuat pula kesan bahwa mereka penting. Padahal reproduksi gambar tidak sama dengan reproduksi bukti. Visual hanya memperbanyak kesan, bukan otomatis membuktikan kapasitas. Jadi dalam konteks itu, feodalisme visual lahir ketika aura hasil reproduksi teknologis dianggap sebagai legitimasi politik.
Kemudian Pierre Bourdieu menjelaskan dalam Language and Symbolic Power (1991) bahwa kuasa tidak hanya bekerja melalui kekerasan fisik atau uang, melainkan juga melalui simbolyang diterima sebagai sah. Gelar, bahasa resmi, institusi, pakaian, jabatan, ruang formal, dan tata kehormatan memiliki daya karena masyarakat mengakuinya. Dalam kerangka Bourdieu, feodalisme visual bekerja sebagai modal simbolik. Seragam adalah modal simbolik. Kedekatan dengan presiden adalah modal simbolik. Foto dalam acara negara adalah modal simbolik. Pengawalan adalah modal simbolik. Diam yang tampak berwibawa juga dapat menjadi modal simbolik. Modal simbolik ini dapat dikonversi menjadi modal sosial dan politik. Orang yang sering terlihat dekat dengan kuasa akan dianggap punya akses. Mereka yang dianggap punya akses akan didekati. Tokoh yang didekati akan semakin tampak penting. Dari sana, citra menghasilkan jaringan, jaringan menghasilkan pengaruh, dan pengaruh memperkuat citra. Bourdieu juga membantu menjelaskan mengapa publik mudah terpengaruh. Masyarakat memiliki habitus, yaitu kebiasaan batin untuk membaca dunia dengan pola tertentu. Dalam masyarakat yang lama dibentuk oleh hierarki, gelar, pangkat, senioritas, dan patronase, tanda-tanda kuasa mudah diterima sebagai tanda kualitas. Orang tidak perlu dipaksa tunduk, sebab mereka sudah terlatih untuk menghormati simbol dengan sendirinya.
Dari perspektif lain berkaitan dengan teori tentang media modern, Guy Debord dalam The Society of the Spectacle (1967) menulis bahwa dalam masyarakat modern, kehidupan sosial semakin dimediasi oleh gambar. Tesis terkenalnya menyatakan bahwa seluruh kehidupan masyarakat yang didominasi kondisi produksi modern tampil sebagai akumulasi tontonan. Gagasan Debord berguna untuk memahami feodalisme visual di mana politik tidak lagi hanya dijalankan tetapi dipertontonkan. Kekuasaan tidak hanya mengambil keputusan melainkan juga memproduksi gambar tentang dirinya. Pejabat tidak hanya bekerja tapi harus terlihat bekerja. Lingkar dalam kekuasaan tidak cuma mendampingi, bahkan menjadi bagian dari sinematografi kuasa. Dalam masyarakat tontonan, visual lebih cepat bekerja daripada argumen. Orang tidak perlu membaca dokumen negara, melainkan cukup melihat siapa yang berdiri di mana. Tidak penting untuk memeriksa kewenangan, tinggal melihat siapa yang dikawal. Tidak repot juga memahami struktur, tinggal memantau siapa yang muncul berulang kali di dekat pusat kuasa.
Hal yang senada juga dibahas oleh John B. Thompson dalam Political Scandal: Power and Visibility in the Media Age (2000) yang membahas munculnya mediated visibility, yaitu visibilitas baru yang dibentuk oleh media. Dalam gagasannya, politik modern tidak lagi hanya terjadi di ruang fisik melainkan juga terjadi dalam ruang mediasi, tempat figur publik dilihat oleh massa yang tidak hadir langsung. Visibilitas menjadi modal tentang siapa yang terlihat dianggap ada, dianggap penting dan siapa yang terlihat dekat dengan pusat kuasa dianggap punya pengaruh. Sebaliknya, orang yang tidak terlihat bisa dianggap tidak relevan, meskipun secara institusional ia mungkin lebih berwenang. Efeknya adalah apa yang disalahartikan atau tidak dipahami, malah dianggap sebagai yang menentukan.
Sedangkan dari sisi selebritas politik dan komunikasi visual politik, ada John Street dalam “Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation.” The British Journal of Politics and International Relations 6, no. 4 (2004) yang menunjukkan bahwa politik modern semakin dekat dengan budaya selebritas. Politisi dapat memakai logika selebritas, dan selebritas dapat masuk ke politik. Akan tetapi dalam feodalisme visual, bahkan pejabatnon-selebritas pun bisa berubah menjadi selebritas politik jika ia terus-menerus muncul dalam frame kuasa. Media sosial mempercepat proses ini. Pengguna membuat fan edit, meme, pujian fisik, narasi heroik, kultus ketegasan, dan romantisasi gestur. Algoritma memperkuat konten yang memancing emosi. Akhirnya, figur politik tidak lagi dibaca sebagai subjek akuntabilitas, tapi sebagai objek fandom.
Terakhir dalam konteks itu ada teori tentang mediatization of politics menjelaskan bagaimana politik semakin tunduk pada logika media seperti kecepatan, visualitas, personalisasi, simplifikasi, konflik, drama, dan potongan pendek. Ini ditunjukkan lewat Anastasia Veneti dkk dalam Visual Political Communication (2019) dan Maria Elizaberth Grabde dkk dalam Image Bite Politics: News and the Visual Framing of Elections (2009). Teori tersebut dipakai untuk bagian paling kontemporer tentang bagaimana foto,pose, ekspresi, visual media sosial, dan personalisasi visual membentuk persepsi politik. Sebab politik yang kompleks tidak mudah viral, struktur kelembagaan membosankan, prosedur administratif tidak seksi, akuntabilitas memerlukan waktu. Sebaliknya, figur muda, rapi, tegas, dekat pemimpin, misterius, dan jarang bicara sangat mudah menjadi objek visual. Ia dapat dipotong menjadi klip pendek, diberi musik heroik, diberi caption emosional, lalu diedarkan sebagai simbol. Maka mediatization of politics memperkuat feodalisme visual karena media menyukai figur yang mudah dijadikan ikon, dan bukan proses yang sulit dijelaskan.
Dengan demikian, feodalisme visual dapat diiris dari sejarah politik, simbolisme visual, media modern dan selebritas/komunikasi visual politik. Lantas bagaimana feodalime visual bekerja? Gejala paling awal tampak dalam proximity display, yaitu intensitas kemunculan seseorang di dekat pusat kuasa seperti foto bersama pemimpin, posisi tubuh dalam frame resmi, keterlibatan dalam agenda kenegaraan, kehadiran dalam rapat terbatas, atau kemunculan dalam perjalanan politik yang dianggap strategis. Kedekatan visual ini lalu diperkuat oleh symbolic costume, yakni atribut-atribut yang memproduksi aura otoritas seperti seragam, jas resmi, lencana, pangkat, kendaraan dinas, pengawalan, simbol negara, warna institusional, hingga tata protokol yang membuat seseorang terlihat lebih penting daripada fungsi formalnya. Dalam banyak kasus, citra itu semakin menguat melalui controlled silence, ketika seseorang jarang berbicara di ruang publik tapi terus terlihat dalam orbit kekuasaan. Kekosongan informasi justru menjadi ruang proyeksi dan publik mengisinya dengan dugaan bahwa ia pasti strategis, dipercaya, tahu banyak, atau memegang peran yang tidak tampak di permukaan.
Gejala berikutnya muncul ketika kedekatan visual itu berubah menjadi mythic narration, yaitu narasi yang membesarkan seseorang melampaui jabatan resminya. Sebutan seperti “orang kepercayaan”, “tangan kanan”, “operator utama”, “kingmaker”, “RI1,5”, “penjaga istana”, atau “yang sebenarnya mengatur” menunjukkan bagaimana citra dapat menghasilkan mitologi politik. Pada titik ini biasanya muncul accountability gap yakni pemujaan publik membesar, tapi pembahasan tentang tugas formal, batas kewenangan, hasil kerja, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab institusional justru mengecil. Kesenjangan itu diperparah oleh affective fandom, berupa fan edit, pembelaan buta, romantisasi fisik, pemujaan sikap diam, serta penolakan terhadap kritik. Akhirnya, feodalisme visual memunculkan institutional confusion, yakni kaburnya perbedaan antara jabatan formal dan pengaruh informal. Orang yang sering terlihat dekat dengan pemimpin dianggap otomatis sangat berkuasa, padahal kedekatan visual tidak selalu identik dengan mandat, kompetensi, maupun kewenangan substantif. Dengan indikator ini, feodalisme visual dapat diteliti melalui analisis semiotik foto politik, analisis konten media sosial, etnografi digital, analisis framing media, dan survei persepsi publik.
Contoh paling umum dari feodalisme visual tampak pada figur lingkar dalam kekuasaan yang terus-menerus hadir di dekat pemimpin, baik sebagai ajudan, sekretaris, staf khusus, pejabat protokoler, maupun pejabat administratif. Oleh karena ia berulang kali muncul dalam frame penting seperti di ruang rapat, perjalanan kenegaraan, acara resmi, atau momen-momen terbatas, maka publik mulai membayangkan bahwa orang itu memiliki kuasa luar biasa, bahkan ketika jabatan formalnya belum tentu sebesar imajinasi yang dilekatkan kepadanya. Minimnya pernyataan publik justru memperkuat aura itu. Ia jarang bicara atau menjelaskan, tapi kekosongan informasi tersebut membuat orang mengisinya dengan fantasi tentang kecerdasan strategis, kepercayaan khusus, atau pengaruh tersembunyi.
Pola serupa terlihat dalam pemujaan terhadap seragam, terutama dalam masyarakat yang masih kuat membaca hierarki militer sebagai lambang disiplin, keberanian, ketegasan, dan kapasitas memimpin, padahal seragam hanya menunjukkan afiliasi institusional, bukan otomatis menjamin kebijaksanaan politik, etik sipil, kemampuan deliberatif, atau kecakapan kebijakan publik. Politik foto juga bekerja dengan logika yang sama yakni berfoto bersama presiden, menteri, jenderal, tokoh agama, atau elite besar sering diperlakukan sebagai sertifikat sosial. Foto menjadi bukti akses, akses menjadi modal, dan modal simbolik itu kemudian dibaca sebagai pengaruh. Di media sosial, semua ini diperkuat melalui fan edit pejabat dengan potongan video dipilih secara selektif menggunakan ekspresi dingin, langkah cepat, wajah serius, gestur melindungi, jas rapi, seragam kuat, posisi dekat pemimpin lalu diberi musik heroik dan caption yang memproduksi mitos. Akhirnya, publik tidak lagi melihat orang sebagai pejabat yang harus diuji kewenangan dan akuntabilitasnya, melainkan sebagai karakter sinematik yang dipuja karena tampak dekat dengan pusat kekuasaan.
Maka implikasi feodalisme visual paling serius adalah terjadinya pendangkalan akuntabilitas, di mana figur yang dipuja karena tampilan, kedekatan, seragam, atau aura kekuasaan sering luput dari pertanyaan paling mendasar tentang tugas formal, hasil kerja, batas kewenangan, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban publik. Ketika perhatian warga tersedot pada siapa yang berdiri di dekat pemimpin, tampak dipercaya, masuk frame resmi, atau terlihat paling berwibawa, negara modern perlahan ditarik kembali ke pola personalistik yang bukan lagi institusi, hukum, prosedur, dan pembagian wewenang yang menjadi pusat perhatian, melainkan relasi “siapa dekat siapa”, “siapa punya akses ke siapa”, dan “siapa dianggap orang dalam”. Dalam situasi seperti ini, patronase menjadi normal karena publik lebih menghormati akses daripada merit. Dengan kata lain, politik berubah menjadi perburuan kedekatan, bukan arena pembuktian kompetensi.
Pada saat yang sama, pemujaan terhadap seragam, sikap komando, dan diam yang keras dapat membentuk militerisasi imajinasi politik, seolah ketegasan visual lebih penting daripada deliberasi demokratis, padahal demokrasi justru membutuhkan pembatasan kekuasaan, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan pada prosedur sipil. Feodalisme visual juga membuat masyarakat rentan dimanipulasi karena gambar bekerja lebih cepat daripada argumen; aktor politik cukup mengatur angle, momen, caption, gestur, dan repetisi visual untuk membangun kultus citra dengan biaya relatif murah. Semua ini akhirnya memperlihatkan krisis literasi institusional dengan banyak orang tidak mampu membedakan jabatan formal dari pengaruh informal, fungsi administratif dari fungsi politik, serta kewenangan hukum dari sekadar kedekatan simbolik, sehingga orang yang paling sering terlihat di sekitar kuasa mudah disangka sebagai orang yang paling menentukan.
Secara lebih tajam, feodalisme visual bekerja karena tiga hal bertemu yakni warisan hierarki lama, teknologi visual baru,dan kemalasan kognitif publik. Warisan hierarki lama membuat masyarakat terbiasa menghormati pangkat, gelar, seragam, senioritas, akses, dan kedekatan dengan elite. Teknologi visual baru memanipulasi tanda-tanda itu dengan beredar cepat, masif, dan emosional. Kemudian kemalasan kognitif publik membiasakan orang lebih suka menyimpulkan dari tampilan daripada memeriksa struktur, kewenangan, dan rekam kerja. Feodalisme visual juga tumbuh subur dalam masyarakat yang lelah pada politik verbal. Ketika politisi terlalu banyak bicara, sering berjanji, pandai bersandiwara, maka publik mudah terpikat pada figur yang tampak diam, rapi, dan efisien. Diam kemudian dianggap kedalaman, minim penjelasan dianggap ketegasan, dan jarak dianggap wibawa. Padahal diam bisa berarti disiplin, tapi bisa juga berarti tidak pernah diuji. Rapi bisa berarti profesional, hanya bisa juga sekadar estetika. Dekat dengan kuasa bisa berarti dipercaya, meski bukan berarti memiliki kapasitas publik yang besar.
Oleh karenanya kritik terhadap feodalisme visual tidak berarti menolak simbol. Politik memang membutuhkan simbol, negara membutuhkan protokol, Institusi membutuhkan atribut dan pemimpin membutuhkan representasi. Sebab apa yang berbahaya adalah ketika simbol tidak lagi dibaca sebagai simbol, melainkan dianggap sebagai substansi. Itulah sebabnya dalam demokrasi yang sehat, visual harus menjadi pintu masuk untuk bertanya, bukan alasan untuk berhenti bertanya. Misalnya, melihat seseorang dekat dengan presiden, seharusnya memunculkan pertanyaan seperti apa fungsi resminya? apa batas kewenangannya? apa yang sudah ia hasilkan? bagaimana mekanisme pengawasannya? Bukan dengan langsung seketika memunculkan pemujaan.
Jadi dapat dikatakan bahwa feodalisme visual adalah bentuk baru dari naluri lama manusia yang mudah tunduk pada tanda-tanda kuasa. Dulu tanda itu berupa mahkota, singgasana, darah bangsawan, istana, dan upacara kerajaan. Hari ini tanda itu berupa seragam, foto resmi, akses VVIP, pengawalan, posisi dalam frame kamera, unggahan media sosial, dan kedekatan visual dengan pemimpin. Maka feodalisme visual bukan sekadar soal orang kagum pada pejabat yang tampak rapi, tegas, atau dekat dengan penguasa. Itu pernyataan yang terlalu dangkal sebab feodalisme visual adalah krisis cara melihatyang terjadi ketika publik tidak lagi membedakan antara tanda dan bukti, antara kedekatan dan kewenangan, antara aura dan kapasitas, antara panggung depan dan kerja nyata. Demokrasi membutuhkan warga negara yang mampu melihat kuasa tanpa menyembahnya. Sebab ketika rakyat lebih cepat terpukau oleh gambar daripada menuntut pertanggungjawaban, politik berubah dari ruang kewargaan menjadi panggung istana. “Modern people no longer kneel before kings. They kneel before images, uniforms, proximity, and the illusion that anyone standing near power must therefore possess it.” (end/frs)
