Bhinneka Tunggal Ika sering diterjemahkan sebagai “berbeda-beda tetapi tetap satu.” Terjemahan itu tentu saja benar, tapi belum cukup detail dan terlalu sering dipakai sebagai slogan kewarganegaraan. Padahal asalnya jauh lebih tua, dalam, dan rumit. Dalam akar tekstualnya, Bhinneka Tunggal Ika bukan lahir sebagai semboyan negara-bangsa modern, melainkan sebagai rumusan metafisik dalam dunia Śiwa-Buddha Majapahit abad ke-14. Masalah terbesar dalam pemahaman modern adalah pemotongan konteks terhadap kalimat tersebut. Publik mengingat “Bhinneka Tunggal Ika,” tapi sering melupakan bahkan tidak mengetahui kalimat lengkapnya, “Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.” Bagian terakhir itulah yang mengandung kunci filosofis tentang tidak ada dharma yang mendua. Artinya, perbedaan bukan sekadar fakta sosial, melainkan persoalan bagaimana manusia memahami banyak rupa tanpa kehilangan satu hakikat.
Dalam konteks Majapahit, frasa ini merupakan pernyataan teologis-politik untuk menjembatani Śiwaisme dan Buddhisme. Pada masa modern, frasa itu diambil kembali sebagai semboyan negara Indonesia, dilekatkan pada lambang Garuda Pancasila, kemudian menjadi bagian dari imajinasi nasional tentang persatuan dalam keberagaman. Bahkan dalam perjalanan itu, maknanya juga mengalami penyempitan, bahkan distorsi. Padahal jika melihat asal tekstualnya, Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Kakawin Sutasoma, pupuh 139 bait 5 karya Mpu Tantular. Teks lengkapnya berbunyi “Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.” Terjemahannya adalah “Buddha dan Wiswa atau Śiwa disebut sebagai dua hakikat yang berbeda. Memang keduanya tampak berbeda, tapi bagaimana mungkin dapat dipisahkan? Sebab hakikat Jina/Buddha dan hakikat Śiwa adalah tunggal. Berbeda-beda itu satu juga; tidak ada dharma yang mendua.”
Di sini terlihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika berada dalam kalimat yang secara eksplisit membicarakan relasi antara Buddha dan Śiwa. Jadi, makna awalnya bukan pertama-tama soal perbedaan suku, bahasa, ras, atau golongan sebagaimana dibaca dalam negara modern, melainkan soal penyatuan dua jalan religius besar dalam dunia Jawa-Majapahit yakni Jinatwa dan Śiwatatwa. Bagian “tan hana dharma mangrwa” adalah inti sebab tanpa bagian itu, semboyan ini mudah jatuh menjadi sekadar ajakan rukun. Dengan bagian itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi pernyataan metafisik tentang kebenaran tertinggi tidak terbelah hanya karena manusia menyebutnya dengan nama, ritus, dan simbol yang berbeda.
Kakawin Sutasoma sendiri lahir dalam dunia Majapahit, terutama pada masa ketika kerajaan ini berada dalam puncak konsolidasi politik dan kebudayaan. Mpu Tantular biasanya ditempatkan dalam lingkungan abad ke-14, masa Hayam Wuruk atau Rājasanagara. Pada masa ini, Majapahit bukan hanya kekuatan politik, tapi juga pusat kebudayaan, sastra, ritus, dan kosmologi. Dengan kata lain, Majapahit tidak bisa dipahami sebagai negara sekuler modern. Kekuasaan raja tidak hanya ditopang oleh militer, ekonomi, dan administrasi, melainkan juga oleh kosmologi. Raja adalah pusat mandala dan istana adalah pusat simbolik yang menghubungkan dunia manusia, leluhur, dewa, dan tatanan kosmos. Dalam suasana seperti itu, agama bukanlah urusan privat dan menjadi bagian dari arsitektur kekuasaan. Di lingkungan Majapahit, Śiwaisme dan Buddhisme hidup berdampingan, saling memengaruhi, dan dalam banyak hal membentuk sintesis. Sintesis itu tidak selalu berarti peleburan total. Śiwa tetap Śiwa, Buddha tetap Buddha, hanya saja relasi keduanya dapat dipahami melalui lapis tattwa atau hakikat. Di sinilah Kakawin Sutasoma menjadi penting sebab tidak sekadar mengisahkan tokoh Buddhis, melainkan juga menyodorkan cara membaca perbedaan agama sebagai sesuatu yang dapat ditata dalam kesatuan lebih tinggi.
Soewito Santoso dalam Sutasoma: A Study in Old Javanese Wajrayana (1975) memberi dasar penting untuk membaca Kakawin Sutasoma sebagai kakawin Buddhis Jawa Kuna yang berakar pada horizon Vajrayana. Karya Santoso berasal dari penelitian filologis yang mencakup edisi teks, terjemahan, varian naskah, indeks nama, catatan, dan komentar, sehingga ia tidak hanya mengutip bait Bhinneka Tunggal Ika, tapi menempatkannya dalam struktur religius dan sastra yang lebih luas. Dalam kerangka ini, Sutasoma tampil sebagai figur bodhisattwa yang menempuh jalan welas asih, pengorbanan, dan transformasi batin. Maka, ketika teks menyatakan “Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,” kalimat itu adalah rumusan tattwa dalam dunia Śiwa-Buddha Majapahit. Jadi teks mengembalikan Bhinneka Tunggal Ika ke akar Buddhis-Jawa Kunanya sebagai sebuah pernyataan tentang kesatuan hakikat di balik perbedaan jalan religius.
Sementara itu kajian Ann R. Kinney, Marijke J. Klokke, dan Lydia Kieven dalam Worshiping Siva and Buddha: The Temple Art of East Java (2003) memperluas pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika dengan menunjukkan bahwa sintesis Śiwa-Buddha di Jawa Timur bukan hanya gagasan sastra, melainkan juga kenyataan material dalam seni candi, arca, relief, dan simbol kerajaan. Jawa Timur pada masa Kadiri, Singhasari, hingga Majapahit memperlihatkan dunia religius yang tidak selalu memisahkan Śiwaisme dan Buddhisme secara kaku. Dalam banyak kasus, unsur Śaiva, Buddha, Tantrik, leluhur, dan politik kerajaan hadir dalam satu lanskap simbolik. Oleh karena itu, ketika Kakawin Sutasoma menyatakan “Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,” kalimat itu mencerminkan budaya yang sudah lama mengolah pertemuan Śiwa dan Buddha melalui teks, ritus, arca, candi, dan legitimasi raja. Dengan kata lain, Bhinneka Tunggal Ika adalah ekspresi dari ekosistem religius-politik Jawa Timur yang memandang perbedaan bentuk sebagai bagian dari satu kosmos sakral.
Dengan demikian, makna asal Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat direduksi menjadi toleransi sosial. Sebab toleransi sosial berarti membiarkan yang lain hidup berdampingan, tapi belum mencapai kedalaman Kakawin Sutasoma. Dalam Kakawin Sutasoma, perbedaan tidak hanya “ditoleransi” tapi diterobos sampai ditemukan lapis hakikat yang tidak mendua. Kata “bhinneka” menunjukkan kenyataan bahwa ada perbedaan. Teks tidak menyangkal perbedaan Buddha dan Śiwa, malah justru mengakui bahwa keduanya tampak berbeda. Ada perbedaan nama, ajaran, ikonografi, ritual, komunitas, dan jalan spiritual. Akan tetapi teks lalu bertanya, “apan kena parwanosen?” Bagaimana mungkin keduanya benar-benar dipisahkan? Pertanyaan ini jelas adalah pertanyaan metafisik. Maka jawabannya adalah hakikat Jina/Buddha dan hakikat Śiwa itu tunggal. Apa yang berbeda adalah manifestasi lahiriah, sedangkan yang satu adalah tattwa. Oleh karena itu, “Bhinneka tunggal ika” bukan berarti perbedaan dihapus, melainkan perbedaan ditempatkan dalam horizon kesatuan dharma.
Secara sederhana, makna asalnya dapat dirumuskan bahwa bentuk boleh banyak, tapi dharma tidak mendua. Jalan boleh berbeda, tetapi kebenaran tertinggi tidak terpecah. Simbol boleh tidak sama, tetapi hakikat tidak harus saling meniadakan. Itulah mengapa Bhinneka Tunggal Ika dalam Kakawin Sutasoma lebih dekat kepada filsafat penyatuan esoteris daripada slogan multikulturalisme modern. Multikulturalisme modern biasanya berbicara tentang hak, identitas, representasi, dan pengakuan sosial, sedangkan Kakawin Sutasoma berbicara tentang hubungan antara nama, bentuk, ritus, dan hakikat.
Hal lain yang harus dipahami secara bersamaan adalah tujuan politik Bhinneka Tunggal Ika pada masa Majapahit harus dibaca dalam kerangka mandala dunia kerajaan, bukan negara-bangsa modern. Majapahit memerlukan stabilitas tidak hanya di tingkat wilayah, tapi juga di tingkat simbol. Kerajaan besar dengan banyak daerah bawahan, elite agama, kelompok bangsawan, dan jaringan ritus memerlukan bahasa pemersatu yang lebih dalam daripada sekadar perintah politik. Dalam konteks ini, penyatuan Śiwa-Buddha memiliki fungsi penting. Jika Śiwaisme dan Buddhisme dibiarkan menjadi dua kutub yang saling menegasikan, maka legitimasi kerajaan bisa terpecah. Para pendeta, ritual istana, candi, dan simbol kekuasaan dapat menjadi medan kompetisi. Dengan demikian, formula seperti “Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal” bekerja sebagai dasar ideologis untuk menjaga keseimbangan antar kekuatan religius. Jadi, tujuannya bukan menghapus Śiwa atau Buddha, tapi menyatakan bahwa keduanya dapat berada dalam satu tatanan kosmis kerajaan. Ini adalah strategi politik yang halus. Majapahit tidak hanya menata manusia melalui kekuasaan, melainkan juga menata perbedaan melalui kosmologi. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika pada masa Majapahit dapat dibaca sebagai teknologi politik-kosmologis yang membantu kerajaan mengelola pluralitas religius elite tanpa harus memaksakan satu bentuk agama tunggal. Gagasan tersebut menyediakan bahasa persatuan yang tidak terasa sebagai pemaksaan, karena dasarnya bukan sekadar kepatuhan kepada raja, tapi juga kesatuan dharma.
Dengan demikian implementasi Bhinneka Tunggal Ika pada masa Majapahit tidak berbentuk undang-undang atau program pemerintah seperti sekarang, melainkan bekerja melalui sastra, ritus, simbol kerajaan, struktur keagamaan, dan kebudayaan istana. Kakawin sendiri adalah salah satu medium implementasinya. Sastra bukan sekadar hiburan, tapi juga adalah sarana pendidikan kosmologis dan politik. Di tingkat ritus, koeksistensi Śiwa-Buddha tampak dalam pola penghormatan terhadap berbagai dewa, bodhisattwa, leluhur, dan prinsip kosmis. Tradisi Jawa Timur memperlihatkan kecenderungan untuk tidak selalu memisahkan kategori Hindu dan Buddha secara kaku seperti dalam klasifikasi modern. Di tingkat seni candi, ikonografi Śiwa dan Buddha dapat hadir dalam satu lanskap budaya, sedangkan di tingkat pemikiran, konsep tattwa memungkinkan perbedaan nama dan bentuk ditarik ke satu kedalaman.
Implementasi semacam ini tidak berarti Majapahit adalah surga toleransi tanpa konflik. Setiap kerajaan besar tetap memiliki hirarki, kontrol, dan kepentingan politik. Namun yang penting, Bhinneka Tunggal Ika memperlihatkan bahwa perbedaan religius tidak selalu diperlakukan sebagai ancaman yang harus dibasmi, bahkan dapat dikelola melalui sintesis, simbol, dan metafisika. Di sinilah keseimbangan perlu dijaga sebab di satu sisi Majapahit tidak dapat disamakan secara naif dengan seolah-olah itu negara pluralis modern. Di sisi lain jangan pula meremehkan kecanggihan politik-kosmologisnya. Majapahit punya cara sendiri untuk mengolah perbedaan yakni bukan melalui hak individual modern, melainkan melalu penyatuan simbolik dalam mandala kerajaan.
Kemudian, perjalanan Bhinneka Tunggal Ika ke era modern tidak terjadi otomatis sebab harus melewati proses penggalian kembali memori Majapahit oleh kaum intelektual dan pendiri bangsa. Pada masa pergerakan nasional, Majapahit sering dipakai sebagai simbol bahwa Nusantara pernah memiliki kekuatan politik besar sebelum kolonialisme. Dalam kerangka ini, teks-teks Jawa Kuna dan memori Majapahit menjadi sumber imajinasi nasional. Muhammad Yamin menjadi tokoh penting dalam penggalian memori ini. Ia dikenal kuat menghubungkan Indonesia modern dengan warisan Sriwijaya dan Majapahit. Dalam narasi populer, Yamin sering disebut sebagai tokoh yang mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Akan tetapi secara historiografis, ia bukan satu-satunya tokoh dan bukan perancang final lambang negara.
Sebab ada narasi bahwa dalam lingkungan perumusan dasar negara atau sidang-sidang kebangsaan, ketika Yamin mengangkat frasa Bhinneka Tunggal Ika, lalu I Gusti Bagus Sugriwa mengingatkan kelanjutan “tan hana dharma mangrwa.” Narasi ini sering dikutip dalam tulisan populer, tapi kekuatan dokumentasinya tidak sama dengan dokumen hukum seperti PP No. 66 Tahun 1951. Oleh karena itu, penulisannya harus memakai nuansa bahwa Muhammad Yamin berperan penting dalam membawa memori Majapahit ke proyek kebangsaan, hanya saja dakan pembentukan proses legal-formal semboyan negara berlangsung melalui pembentukan lambang negara. Selain itu, secara historis perlu diingat bahwa jalur paling jelas masuknya Bhinneka Tunggal Ika ke negara modern adalah melalui proses penciptaan Lambang Negara Garuda Pancasila pada masa Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 10 Januari 1950, dibentuk Panitia Lambang Negara. Panitia ini berada di bawah koordinasi Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara Zonder Portofolio, dengan Muhammad Yamin sebagai ketua panitia teknis dan anggota antara lain Ki Hajar Dewantara, M.A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan R.M. Ng. Purbatjaraka. Panitia ini bertugas menyeleksi rancangan lambang negara. Dalam proses sayembara, dua rancangan terbaik muncul yakni rancangan Sultan Hamid II dan rancangan Muhammad Yamin. Kemudian rancangan Sultan Hamid II yang kemudian diterima pemerintah. Rancangan Yamin tidak dipilih, salah satunya karena unsur visual tertentu dianggap problematis dalam konteks simbol politik saat itu. Dengan demikian, harus dibedakan antara Yamin sebagai tokoh penting dalam penggalian semboyan dan panitia, dengan Sultan Hamid II sebagai perancang utama lambang Garuda Pancasila yang diterima.
Setelah rancangan Sultan Hamid II dipilih, prosesnya belum berhenti karena lambang itu mengalami koreksi dan penyempurnaan melalui dialog dengan Sukarno, Hatta, dan pihak lain. Ada perubahan bentuk burung, jumlah bulu, arah kepala, bentuk cakar, pita, dan elemen-elemen simbolik lain. Buku BPIP tentang sejarah penciptaan Garuda Pancasila mencatat bahwa dalam pembicaraan antara Sukarno, Hatta, dan Sultan Hamid II, pita merah putih pada rancangan lambang diganti dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Ini menunjukkan bahwa semboyan itu masuk ke dalam lambang melalui proses kolektif, bukan keputusan tunggal satu orang. Lambang Garuda Pancasila kemudian diresmikan dalam sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Bentuk finalnya disetujui Presiden Sukarno pada tanggal 20 Maret 1950. Secara hukum, PP No. 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara menetapkan bahwa di bawah lambang tertulis semboyan dalam bahasa Jawa Kuno yakni Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, alur modernnya dapat diringkas sebagai berikut; Mpu Tantular menyediakan sumber tekstual; tradisi filologis dan nasionalisme historis membuka kembali memori Majapahit; Mohammad Yamin membawa imajinasi Majapahit ke ruang kebangsaan; Panitia Lambang Negara memproses simbol; Sultan Hamid II merancang lambang utama; Sukarno dan Hatta memberi koreksi politik-simbolik; lalu negara menormakannya melalui PP No. 66 Tahun 1951.
Pada era modern, Bhinneka Tunggal Ika mengalami perluasan medan makna dengan tidak lagi hanya berbicara tentang hubungan Buddha dan Śiwa sebagaimana dalam Kakawin Sutasoma, tapi dipakai untuk merangkum kenyataan Indonesia sebagai bangsa majemuk dengan suku, agama, ras, bahasa, adat, daerah, kelas sosial, golongan politik, dan berbagai kepentingan yang harus hidup dalam satu rumah bernama negara. Perluasan ini membuat semboyan tersebut keluar dari ruang metafisika Śiwa-Buddha dan masuk ke ruang politik kebangsaan. Pergeseran itu juga mengubah dasar kesatuannya sebab dalam dunia Majapahit, kesatuan dibayangkan melalui dharma atau tattwa, yaitu hakikat yang melampaui perbedaan nama, ritus, dan bentuk keagamaan. Sedangkan alam negara Indonesia modern, kesatuan itu ditopang oleh Pancasila, konstitusi, lambang negara, hukum, dan komitmen terhadap NKRI.
Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika tidak lagi hanya menjadi rumusan spiritual tentang kesatuan hakikat, tapi berubah menjadi prinsip simbolik untuk mengikat warga negara yang berbeda-beda ke dalam satu tatanan politik. Perubahan medium juga ikut menentukan maknanya. Dahulu, semboyan ini hidup melalui kakawin, ritus, candi, simbol istana, dan kosmologi kerajaan. Saat ini kalimat hadir melalui Garuda Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, kurikulum sekolah, upacara, pidato pejabat, poster kebangsaan, peraturan hukum, dan kampanye persatuan dalam arti berpindah dari ruang sastra-religius ke ruang institusional negara. Transformasi ini tidak keliru lantaran Indonesia memang membutuhkan simbol yang mampu menampung kemajemukan tanpa membuatnya pecah menjadi fragmen-fragmen yang saling curiga. Akan tetapi justru karena telah menjadi simbol resmi, Bhinneka Tunggal Ika menghadapi risiko pendangkalan bahkan distorsi. Kedalaman asalnya mudah hilang ketika hanya dihafalkan sebagai slogan, ditempel sebagai dekorasi birokrasi, atau dipakai dalam pidato tanpa keberanian untuk mengurus konflik, ketidakadilan, dan luka sosial yang nyata.
Distorsi paling mendasar adalah pemotongan teks. Bhinneka Tunggal Ika populer, tapi “tan hana dharma mangrwa” nyaris hilang dari kesadaran publik. Padahal bagian terakhir itu adalah fondasi filosofisnya. Akibat pemotongan ini, semboyan tersebut sering dipahami sebagai rumus sosial biasa: berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam kadar tertentu, itu masih berguna meski kedalaman metafisiknya hilang. Publik tidak lagi melihat bahwa frasa ini pada awalnya berbicara tentang kesatuan kebenaran di balik perbedaan jalan religius. Ketika dharma hilang, semboyan berubah menjadi slogan administratif. Itu bisa ditempel di dinding sekolah, dibacakan dalam upacara, atau dipakai dalam pidato, tapi tidak lagi mengguncang cara berpikir. Padahal aslinya, Bhinneka Tunggal Ika menuntut kedalaman batin dan intelektual untuk sanggup melihat perbedaan tanpa jatuh pada permusuhan.
Distorsi kedua lebih berbahaya: sebab Tunggal Ika” dipakai untuk membunuh “Bhinneka.” Dalam pemakaian politik tertentu, persatuan dimaknai sebagai keharusan semua orang tunduk pada tafsir dominan. Kritik dianggap memecah belah. Perbedaan dianggap mengganggu stabilitas. Minoritas diminta menyesuaikan diri atas nama harmoni. Ini bertentangan dengan struktur teks asal. Dalam Sutasoma, perbedaan diakui terlebih dahulu. Buddha dan Śiwa tidak dipaksa menjadi identik pada tingkat bentuk. Apa yang disatukan adalah hakikat, bukan ekspresi lahiriahnya. Oleh karena itu, memakai Bhinneka Tunggal Ika untuk menyeragamkan pikiran, iman, adat, atau pilihan politik justru menyalahi semangat awal. Persatuan yang sehat bukan penyeragaman, melainkan kemampuan menjaga rumah bersama tanpa memaksa semua penghuni memakai wajah yang sama.
Distorsi berikutnya adalah toleransi kosmetik dengan Bhinneka Tunggal Ika sering hadir sebagai simbol, tapi absen sebagai praktik. Orang mudah mengucapkannya, tapi sulit menerima perbedaan nyata. Perbedaan diterima ketika tampil sebagai festival budaya, pakaian adat, tarian daerah, atau kuliner. Ketika perbedaan menuntut hak, pengakuan, atau koreksi terhadap dominasi, itu tiba-tiba dianggap mengganggu persatuan. Di sinilah semboyan bisa berubah menjadi alat depolitisasi. Ketika ada kelompok mengalami diskriminasi, jawaban yang muncul bukan pembenahan, melainkan nasihat agar “menjaga persatuan.” Ketika ada kritik terhadap ketidakadilan, kritik itu dianggap merusak harmoni. Padahal harmoni tanpa keadilan adalah riasan. Persatuan tanpa pengakuan luka hanyalah ketertiban yang rapuh. Maka Bhinneka Tunggal Ika menjadi rusak ketika dipakai untuk menyuruh korban diam. Ia menjadi hidup ketika dipakai untuk membuka ruang agar perbedaan dapat berbicara tanpa takut dihukum oleh mayoritas atau negara.
Dari distorsi yang terjadi terhadap Bhinneka Tunggal Ika, membuat semboyan ini berisiko kehilangan kedalaman sejarah, daya kritik, dan tenaga etisnya. Masyarakat mengenal kalimat “berbeda-beda tetapi tetap satu,” tapi sering tidak mengenal Kakawin Sutasoma, Mpu Tantular, konteks Śiwa-Buddha Majapahit, apalagi kelanjutan pentingnya; tan hana dharma mangrwa. Akibatnya, warisan intelektual Nusantara dipakai sebagai simbol dan tidak sungguh-sungguh dipahami sebagai cara berpikir. Di permukaan, Indonesia merayakan keberagaman melalui pakaian adat, festival budaya, kuliner daerah, poster toleransi, dan upacara kebangsaan. Akan tetapi dalam praktik, perbedaan agama, etnis, adat, kelas sosial, dan pandangan politik masih kerap dicurigai ketika menuntut ruang, hak, atau pengakuan yang lebih substantif. Perbedaan diterima selama dekoratif, tapi ditolak ketika menggugat dominasi. Pada titik itu, Bhinneka Tunggal Ika dapat berubah menjadi persatuan semu di mana orang tampak rukun bukan karena saling memahami, melainkan karena takut berbicara atau dipaksa menyesuaikan diri dengan tafsir mayoritas. Inilah bahaya terbesar ketika semboyan yang semula mengajarkan bahwa perbedaan bentuk tidak harus memecah dharma direduksi menjadi slogan negara tanpa keberanian mengurus konflik nyata. Bangsa majemuk tidak dapat bertahan hanya dengan simbol tapi membutuhkan keadilan, perlindungan hukum, pendidikan sejarah yang jujur, dan ruang kritik yang sehat. Tanpa itu, Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi ornamen pada pita Garuda, bukan prinsip hidup bersama yang benar-benar bekerja.
Jadi, tugas hari ini bukan sekadar menghafal Bhinneka Tunggal Ika, melainkan mengembalikan kedalamannya. Persatuan tidakboleh menjadi alat penyeragaman. Keberagaman tidak boleh menjadi hiasan. Jika semboyan ini ingin tetap hidup, maka harus kembali dibaca bersama akar Majapahitnya bahwa yang berbeda tidak harus bermusuhan, dan yang satu tidak boleh menindas yang banyak. Unity becomes sacred only when it protects difference. Otherwise, it is merely power disguised as harmony. (end/frs)
