Byung-Chul Han adalah filsuf kelahiran Korea Selatan yang berkarier intelektual di Jerman. Ia dikenal sebagai pemikir yang menggabungkan filsafat kontinental, Buddhisme Zen, kritik kapitalisme, teori media, dan diagnosis budaya modern. Fokus besarnya adalah patologi masyarakat kontemporer berupa kelelahan, hiperproduktivitas, transparansi, digitalisasi, hilangnya kontemplasi, dan kekuasaan neoliberal yang menyamar sebagai kebebasan. Karya-karya utamanya antara lain The Burnout Society, The Transparency Society, The Scent of Time, Saving Beauty, The Agony of Eros, In the Swarm, The Disappearance of Rituals, Non-things, Infocracy, Vita Contemplativa, The Crisis of Narration, The Spirit of Hope, dan Speaking About God: A Dialogue with Simone Weil. Han telah menulis lebih dari 20 buku dan yang sering dibahas adalah The Burnout Society. dalam buku itu Han menulis tentang bagaimana manusia modern yang tidak lagi ditindas terutama oleh larangan, aturan, atau penguasa eksternal, melainkan oleh dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk terus produktif, positif, kreatif, dan sukses. Han melihat masyarakat kontemporer sebagai masyarakat performa di mana orang merasa bebas, tetapi justru mengeksploitasi dirinya sendiri sampai lelah, cemas, depresi, dan kehilangan kemampuan untuk diam. Burnout bukan sekadar kelelahan kerja, melainkan gejala zaman ketika manusia berubah menjadi proyek tanpa akhir yang terus memaksa diri melampaui batas.
Buku yang dibahas di sini adalah Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power, diterjemahkan Erik Butler. Ini termasuk gagasan Han yang sangat politis. Edisi Inggris pertama diterbitkan Verso pada 2017, sementara naskah Jermannya terbit lebih dulu pada 2014 dengan judul Psychopolitik: Neoliberalismus und die neuen Machttechniken. Buku ini terdiri dari 13 bab yakni “The Crisis of Freedom”, “Smart Power”, “The Mole and the Snake”, “Biopolitics”, “Foucault’s Dilemma”, “Healing as Killing”, “Shock”, “Friendly Big Brother”, “Emotional Capitalism”, “Gamification”, “Big Data”, “Beyond the Subject”, dan “Idiotism”. Untuk memahami lebih dalam maka perlu diketahui titik awal gagasan Han soal perubahan bentuk kekuasaan. Menurutnya, dalam masyarakat lama, kekuasaan bekerja lewat larangan, hukuman, disiplin, institusi, dan ancaman. Tubuh manusia dikurung, dilatih, diawasi, dan diarahkan melalui sekolah, pabrik, barak, penjara, rumah sakit, serta keluarga. Ini dunia yang dekat dengan analisis Michel Foucault tentang disiplin dan biopolitik. Akan tetapi bagi Han, dunia sekarang sudah bergeser lantaran kekuasaan tidak lagi cukup dijelaskan dengan model tubuh yang dikontrol dari luar. Neoliberalisme menemukan medan baru yang lebih produktif berupa psike dengan jiwa , hasrat , emosi , bahkan rasa bebas manusia, dijadikan sumber produksi.
Jadi represi tidaklah hilang, melainkan lebih berbahaya, Bagi Han, kekuasaan paling efektif justru bekerja ketika itu tidak tampak sebagai kekuasaan. Kekuasaan tidak datang sebagai polisi yang memukul pintu, melainkan datang sebagai aplikasi, notifikasi, target personal, self-branding, motivasi, wellness, healing, KPI, followers, likes, dan pilihan-pilihan yang tampak bebas. Maka kata kunci pertama Han adalah, “freedom itself is bringing forth compulsion.” Artinya, kebebasan itu sendiri kini melahirkan paksaan. Manusia modern merasa bebas karena tidak ada tuan yang menyuruhnya bekerja. Justru karena tidak ada tuan eksternal, ia menjadi tuan bagi dirinya sendiri dan sekaligus budak bagi dirinya sendiri. Orang memaksa dirinya produktif, menarik, sehat, relevan, kompetitif, cepat, positif, dan terus berkembang. Perluasan maknanya begini; dulu orang bisa berkata, “Saya ditindas oleh majikan.” Sekarang ia berkata, “Saya kurang disiplin, minim growth mindset, kurang hustle, belum optimal.” Jadi apa yang berubah bukan hanya struktur kerja, melainkan ekonomi, kelas sosial, atau eksploitasi sehingga kegagalan dibaca sebagai cacat pribadi. Inilah inti psikopolitik ketika dominasi dipindahkan ke dalam batin.
Pada bab pertama, “The Crisis of Freedom”, Han membongkar ilusi manusia modern sebagai “proyek”. Dalam dunia neoliberal, manusia tidak lagi memandang dirinya sebagai subjek yang tunduk, melainkan sebagai proyek yang harus terus dibentuk ulang. Orang harus memperbaiki diri, memperbarui diri, mengembangkan diri, mengoptimalkan diri. Masalahnya, proyek ini tidak pernah selesai. Gagasan Han tentang “achievement-subject” memperlihatkan bahwa manusia pencapaian merasa dirinya bebas, tapi sebenarnya mereka adalah budak absolut karena imengeksploitasi dirinya sendiri tanpa perlu diperintah tuan. Tidak ada cambuk, rantai besi, dan mandor, tapi ada target, rasa bersalah, CV, portofolio, algoritma, peer pressure, ranking, dan validasi sosial. Dalam konteks Indonesia, ini tampak pada budaya kelas menengah urban di mana orang bekerja di kantor, lalu masih harus punya side hustle, membangun personal branding, aktif di LinkedIn, ikut workshop, menjaga tubuh, tampil di media sosial, punya narasi sukses, dan tetap terlihat “waras”. Ketika lelah, mereka tidak langsung bertanya apakah sistemnya sakit tapi bertanya, “Apa saya kurang kuat?” Di titik ini, burnout berubah menjadi kegagalan moral personal.
Han juga mengkritik bagaimana neoliberalisme menghancurkan kemungkinan “kita”. Sebab setiap orang dipaksa menjadi entrepreneur atas dirinya sendiri, dan solidaritas melemah. Orang gagal tidak marah kepada sistem, tapi malu kepada dirinya sendiri. Maka agresi sosial berubah menjadi auto-agresi. Apa yang terjadi bukan revolusi, melainkan depresi. Ini sangat cocok untuk membaca masyarakat Indonesia sekarang, dimana pengangguran dicemooh, pekerja informal disuruh “lebih kreatif”, orang miskin diminta “lebih semangat”, kelas menengah yang kelelahan disuruh “healing”, sementara akar strukturalnya sering tidak dibicarakan. Pada titik ini terlihat nyata bahwa bahasa motivasi menggantikan bahasa politik.
Bab “Smart Power” adalah salah satu bagian terkuat penulisan di mana Han membedakan kekuasaan negatif dan kekuasaan positif. Kekuasaan negatif berkata jangan, tidak boleh, dilarang, awas dihukum. Sedangkan kekuasaan positif berkata ayo, bisa, pilih, bagikan, ekspresikan, optimalkan, nikmati. Gagasan intinya adalah “The greater power is, the more quietly it works.” Kekuasaan yang besar tidak perlu berisik dan menampakkan diri sebagai kekuasaan, melainkan cukup membentuk ruang pilihan sehingga orang memilih apa yang memang sudah diarahkan untuk dipilih. Jadi, kekuasaan digital tidak perlu menyuruh orang membuka rahasia tapi sekadar memberi kolom “What’s on your mind?” Tidak perlu pula memaksa orang menunjukkan lokasi, melainkan memberi fitur check-in. Itulah mengapa Han menyebut tombol like sebagai simbol kekuasaan baru. Ia menyebut “Like is the digital Amen.” Like adalah amin digital. Setiap like adalah persetujuan kecil, doa kecil, penyerahan kecil kepada tatanan digital. Kita merasa sedang menilai konten, padahal pada saat yang sama kita sedang memberi data tentang diri kita. Dalam konteks Indonesia, ini tampak pada politik elektoral yang makin bergantung pada performa afektif. Pemilih tidak hanya disasar lewat program, tapi lewat rasa seperti ungkapan lucu, gemoy, santun, dekat, merakyat, tegas, religius, atau nasionalis. Politik menjadi pasar emosi. The Guardian melaporkan bagaimana Prabowo Subianto direbranding dari figur militer keras menjadi sosok “grandpa” yang lembut dan mudah diterima anak muda melalui video viral, kucing, tarian, dan citra playful menjelang Pemilu 2024. Itulah psikopolitik elektoral yang bukan hanya meyakinkan pikiran, tapi juga mengatur rasa. Publik tidak perlu dipaksa dan cukup hanya dibuat merasa dekat, terhibur, tersentuh, atau bangga.
Dalam bab “The Mole and the Snake”, Han meminjam perbandingan dari Deleuze. Masyarakat disipliner adalah dunia “tikus tanah yang: bergerak dalam lorong tertutup, dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke pabrik, dari pabrik ke rumah sakit, dari rumah sakit ke penjara. Subjek disipliner bergerak dalam institusi tertutup. Sebaliknya, masyarakat neoliberal adalah dunia “ular”. Ular tidak hidup dalam ruang tertutup tapi menciptakan ruang lewat gerakannya. Ular adalah entrepreneur yang fleksibel, licin, adaptif, mobile, tidak menunggu perintah danergerak sendiri. Akan tetapi justru gerak bebas itu menjadi cara baru kapitalisme meningkatkan produktivitas. Misalnya, pekerja platform digital, freelancer, content creator, reseller, driver online, afiliator, konsultan lepas, dan micro-entrepreneur. Mereka tampak bebas karena tidak memiliki bos formal. Hanya saja banyak dari mereka tunduk pada algoritma, rating, insentif, potongan platform, jam kerja cair, dan ketidakpastian pendapatan. Mereka bukan buruh pabrik klasik, tapi juga belum tentu subjek bebas. Mereka adalah ular neoliberal yang bergerak terus, menyesuaikan diri terus, tapi tetap berada dalam ekosistem yang mengisap energi mereka. Di sini Han membantu membaca ilusi pernyataan “jadi bos untuk diri sendiri”. Tidak semua self-employment berarti kedaulatan sebab banyak yang hanya pemindahan risiko dari perusahaan kepada individu. Sistem tidak lagi membayar keamanan kerja dan individu disuruh menanggungnya dengan nama fleksibilitas.
Han sendiri tidak menolak gagasan Foucault, tapi menganggapnya belum cukup untuk menjelaskan neoliberalisme digital. Foucault bicara tentang biopolitik bahwa negara dan institusi mengatur tubuh, populasi, kesehatan, kelahiran, kematian, produktivitas, dan normalitas. Itu cocok untuk masyarakat industri. Akan tetapi menurut Han, neoliberalime digital bekerja lebih dalam sebab tidak hanya mengatur tubuh, tetapi mengolah psike. Kekuasaan digital justru tidak berhenti pada sensus, angka kesehatan, atau statistik populasi melainkan bergerak lebih dalam, menyusun psikogram individu dari jejak perilaku real-time untuk membaca keinginan manusia sebelum keinginan itu sempat disadari oleh dirinya sendiri. Han menyebut bahwa Big Data mampu membentuk psikogram individual dan kolektif, bahkan mendekati “ketidaksadaran digital”. Di sini kekuasaan bukan hanya melihat dari luar, tetapi masuk ke pola hasrat, kebiasaan, emosi, impuls, dan prediksi tindakan. Contoh Indonesia sangat nyata dengan Data Reportal mencatat bahwa pada akhir 2025 Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet dan 180 juta identitas pengguna media sosial, setara 62,9 persen populasi. Ini berarti ruang politik, konsumsi, hiburan, agama, hubungan personal, dan opini publik sudah hidup dalam infrastruktur data raksasa. Jumlah itu bukan sekadar statistik digital tapi adalah bahan mentah psikopolitik. Setiap klik, scroll, tonton, skip, like, share, komentar marah, pembelian impulsif, pencarian penyakit, unggahan kesedihan, dan perdebatan politik menjadi sinyal. Dari sinyal ini, platform dan aktor politik-ekonomi bisa membaca kecenderungan massa.
Pada bab “Healing as Killing” isinya sangat menohok karena langsung menyasar industri self-help, motivasi, wellness, mental training, dan optimasi diri. Han tidak sedang mengejek penyembuhan yang sungguh-sungguh. Apa yang dikritik adalah ketika “healing” dipakai untuk mengembalikan manusia agar kembali berfungsi dalam sistem yang membuatnya sakit. Ketika ia menyebut “....But the violence of positivity is just as destructive as the violence of negativity. Neoliberal psychopolitics, with the consciousness industry it promotes, is destroying the human soul, which is anything but a machine of positivity (Positivmaschine). The neoliberal subject is running aground on the imperative of self-optimization, that is, on the compulsion always to achieve more and more. Healing, it turns out, means killing.” Kalimat terakhir itu memperlihatkan bahwa penyembuhan yang tunduk pada logika performa justru membunuh kedalaman manusia. Luka tidak diberi ruang untuk dipahami tapi dipaksa menjadi energi produktif. Kesedihan tidak dibiarkan matang melainkan disulap menjadi konten inspiratif. Trauma tidak direnungkan bahkan dijual sebagai kelas, modul, atau personal branding. Di Indonesia, kata “healing” sudah mengalami inflasi. Liburan disebut healing, belanja disebut self-reward. Nongkrong mahal disebut menjaga mental health, kelas motivasi menjual “upgrade diri”. Spiritualitas instan menjual “naik vibrasi”. Bahkan patah hati, bangkrut, lelah, dan gagal sering diminta segera menjadi narasi produktif dengan “ambil hikmahnya”, “jadikan bahan konten”, “ubah pain menjadi power”. Han akan melihat ini sebagai bentuk kolonisasi batin di mana manusia tidak boleh lagi punya penderitaan yang diam, gelap, dan tidak berguna. Semua harus dikonversi menjadi nilai konten, pasar,motivasi, hingga nilai citra diri.
Dalam bab “Shock”, Han berdialog kritis dengan Naomi Klein dan The Shock Doctrine. Klein melihat neoliberalisme bekerja lewat krisis, bencana, dan guncangan bahwa masyarakat yang terkejut lebih mudah menerima kebijakan keras. Han menganggap model ini masih terlalu “disipliner”, dan terlalu dekat dengan kekuasaan negatif. Bagi Han, neoliberalisme digital tidak menaklukkan manusia dengan keterkejutan, melainkan dengan rayuan. Cukup mengganti “bitter medicine” dengan “like”, paksaan dengan stimulus, dan mengganti kelumpuhan akibat kekerasan dengan aktivitas tanpa henti di mana orang terus berbagi, merespons, membeli, berkomentar, merasa terlibat, padahal seluruh geraknya sedang diarahkan oleh sistem. Di Indonesia, dua model ini berjalan bersama. Pada saat krisis, negara dan oligarki bisa memakai logika kejut dengan bencana, pandemi, gejolak ekonomi, atau krisis keamanan dipakai untuk mempercepat kebijakan. Dalam keseharian, kekuasaan bekerja lebih seperti pernyataan Han yakni lewat narasi optimisme, stabilitas, pembangunan, investasi, digitalisasi, hilirisasi, dan kebanggaan nasional. Kritik dianggap mengganggu mood kolektif, sebab yang dituntut bukan hanya patuh secara hukum, tapi juga positif secara emosional.
Menariknya, dalam bab “Friendly Big Brother” Han membandingkan dunia digital saat ini dengan 1984 karya George Orwell. Dalam Orwell, Big Brother mengawasi dengan wajah keras lewat telescreen, polisi pikiran, penyiksaan, sensor. Dalam dunia digital, Big Brother menjadi ramah dengan hadir sebagai smartphone, aplikasi, layanan gratis, rekomendasi personal, kamera cantik, cloud storage, dan kemudahan transaksi. Han menyatakan bahwa sekarang setiap orang menjadi panoptikon bagi dirinya sendiri. Kita tidak lagi hanya diawasi, tapi kita mengunggah diri untuk diawasi. Ia menyebut “The neoliberal technology of power does not prohibit, protect or repress; instead, it prospects, permits and projects. Consumption is not held in check, but maximized. No production of scarcity occurs; instead, surplus is generated – indeed, a superabundance of positivity. Everyone is encouraged to communicate and consume. The principle of negativity, which still defined Orwell’s state, has yielded to the principle of positivity. Needs are not repressed, but stimulated. Confession obtained by force has been replaced by voluntary disclosure. Smartphones have been substituted for torture chambers. Big Brother now wears a friendly face. His friendliness is what makes surveillance so efficient.”
Contoh paling kontroversial dari “Friendly Big Brother” di Indonesia hari ini adalah kebijakan Komdigi yang mewajibkan registrasi nomor seluler baru memakai biometrik wajah mulai 1 Juli 2026. Secara resmi, ini dibungkus sebagai perlindungan untuk mencegah scam call, phishing, penyalahgunaan OTP, nomor anonim, dan registrasi kartu SIM dengan identitas palsu. Dalam perspektif Byung-Chul Han, justru di situ letak masalahnya. Pengawasan tidak lagi datang sebagai larangan kasar, melainkan sebagai layanan keamanan yang tampak masuk akal. Warga tidak dipukul agar mengaku tapi cukup diminta membuka kamera, memperlihatkan wajah, menyerahkan KTP, lalu percaya bahwa proses itu hanya “verifikasi”. Nomor telepon kini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan pusat simpul kehidupan digital dengan WhatsApp, mobile banking, e-wallet, marketplace, pinjol, akun media sosial, aplikasi pemerintah, layanan kesehatan, pajak, transportasi online, sampai pemulihan email. Ketika nomor itu dikunci dengan NIK dan wajah, maka tubuh biologis seseorang mulai melekat langsung pada seluruh jejak digitalnya. Komdigi bisa berkata operator tidak menyimpan data biometrik dan wajah hanya dicocokkan dengan Dukcapil, tapi problem politiknya tidak berhenti di soal “disimpan di mana”. Problemnya adalah lahirnya infrastruktur identifikasi yang semakin rapat, sulit dihindari, dan mudah dinormalisasi atas nama keamanan. Inilah Big Brother versi ramah yang tidak datang sebagai polisi pikiran, semalinkan sebagai tombol aktivasi kartu SIM. Ia tidak berkata “Aku mengawasimu.” tapi menyapa, “Tersenyum dong, ini demi keamananmu.”
Bab “Emotional Capitalism” juga tak kalah menariknya dengan menjelaskan mengapa emosi menjadi sumber produksi. Kapitalisme lama menuntut rasionalitas, disiplin, dan fungsi. Kapitalisme baru menuntut antusiasme, keramahan, passion, storytelling, empati, engagement, dan motivasi. Manajer menjadi motivational coach, kantor menjadi tempat “budaya kerja”, produk menjadi pengalaman dan konsumen membeli rasa, bukan sekadar benda. Di Indonesia, kapitalisme emosi bekerja di hampir semua ruang hidup dengan kopi dikemas sebagai identitas gaya hidup, skincare dibungkus narasi self-love, kendaraan dipasarkan sebagai simbol kelas dan harga diri, kampus menawarkan mimpi naik kelas sosial, agama populer menjanjikan ketenangan instan, aplikasi investasi memoles fantasi kebebasan finansial, sementara politik memperdagangkan nostalgia, kebanggaan, ketakutan, dan harapan demi suara.
Han membedakan feeling, emotion, dan affect karena ketiganya bekerja pada lapisan batin yang berbeda. Feeling memiliki durasi, kedalaman, dan kemampuan membentuk pengalaman sebab tidak selalu langsung mendorong tindakan. Rasa duka, tenang, cemas, rindu, atau hampa bisa bertahan lama dan membentuk cara seseorang memahami hidup. Emotion lebih bergerak, lebih performatif, dan lebih mudah dipicu oleh situasi tertentu karena mendorong manusia untuk melakukan sesuatu entah membeli, memilih, mengklik, membela, menyerang, mendaftar, mengikuti, atau meninggalkan. Sementara affect lebih singkat dan meledak lantaran muncul sebagai impuls cepat, seperti kemarahan spontan, tawa viral, rasa tersinggung massal, atau euforia sesaat yang menyebar sebelum sempat dipikirkan.
Kapitalisme digital lebih menyukai emotion dan affect daripada feeling karena keduanya lebih mudah dikonversi menjadi tindakan ekonomi dan politik. Rasa yang dalam sulit dijual karena memerlukan waktu, perenungan, dan konteks. Sebaliknya, emosi cepat bisa segera diarahkan menjadi klik, pembelian, komentar, pendaftaran kelas, langganan aplikasi, donasi politik, dukungan kandidat, serangan kepada lawan, atau pembelaan buta terhadap idola. Oleh karena itu, platform digital dirancang bukan untuk memperdalam pengalaman, melainkan mempercepat reaksi. Sebab yang penting bukan apakah seseorang memahami isu, melainkan apakah ia cukup tersentuh, terpancing, marah, takut, bangga, atau terhibur untuk segera bertindak.
Dalam konteks politik Indonesia, pola ini terlihat jelas. Pertarungan politik tidak lagi hanya berlangsung di wilayah gagasan, program, rekam jejak, atau kapasitas kelembagaan, tetapi di medan emosi publik. Kandidat dipasarkan lewat wajah yang mudah disukai, gestur yang terasa akrab, slogan yang gampang dipotong, humor yang cepat viral, simbol agama atau nasionalisme yang langsung menggetarkan, serta narasi korban, nostalgia, ketegasan, atau harapan yang mudah menyebar. Akibatnya, argumen paling koheren sering patah oleh citra paling efektif, data yang rumit diabaikan ketimbang potongan video pendek, kritik struktural kalah oleh kemarahan yang sudah dikemas dan percakapan politik berubah menjadi perang impuls, bukan pertarungan pemikiran. Maka gagasan Han menjadi relevan di sini karena demokrasi digital tidak selalu membodohi orang dengan kebohongan kasar, melainkan sering mengarahkan mereka melalui emosi yang terasa personal. Publik merasa sedang memilih secara bebas, padahal pilihan itu telah dipanaskan oleh algoritma, dikemas oleh konsultan politik, diperkuat oleh buzzer, dan disebarkan lewat ekonomi perhatian. Siapa yang menang bukan semata yang paling benar, melainkan siapa yang paling berhasil menguasai irama afektif massa dengan kapan membuat publik marah, takut, terhibur, dan membuat mereka merasa sedang menjadi bagian dari sesuatu yang besar.
Dalam bab “Gamification”, Han menunjukkan bahwa permainan, yang seharusnya menjadi lawan dari kerja, kini diserap ke dalam kerja. Kerja dibuat seperti game dengan poin, level, badge, reward, leaderboard, streak, ranking, target harian, jumlah followers, jumlah views. Permainan memberi rasa pencapaian cepat, sehingga meningkatkan performa. Hanya saja pada saat yang sama, sekaligus juga menghancurkan kedalaman. Han menulis bahwa apa yang matang perlahan tidak bisa digamifikasi. Bertani, merenung, membaca serius, membangun karakter, menulis buku, merawat relasi, membentuk institusi, mendidik anak, memperdalam spiritualitas sebab semua membutuhkan durasi. Akan tetapi dunia gamifikasi menyukai hal yang cepat: notifikasi, reward, streak, update, viralitas. Misalnya pada saat ini konten politik dibuat seperti game populer, pendidikan dirancang seperti ranking nilai, dakwah dicipta seperti potongan viral, spiritualitas disunat seperti tantangan 7 hari dan literasi juga didesain seperti carousel ringkas. Bahkan tubuh juga dibuat seperti proyek gamifikasi dengan target langkah, target kalori, target transformasi 30 hari dan semua itu harus segera terlihat. Masalahnya, tidak semua hal penting bisa cepat terlihat dan yang paling terdalam seringkali justru yang paling lambat.
Kemudian bab “Big Data” adalah puncak kritik Han terhadap digitalisasi. Big Data tampil sebagai pengetahuan objektif, tapi bagi Han itu membawa ideologi baru yakni dataism. Segala sesuatu yang bisa diukur, dianggap harus diukur. Apa yang tidak terukur dianggap tidak nyata, tidak penting, atau tidak efisien. Di sini Han mengkritik ilusi bahwa data bisa menggantikan teori. Data hanya menumpuk korelasi, tapi tidak otomatis menghasilkan pemahaman. Data bisa membaca pola, tapi belum tentu tahu makna. Bisa juga menghitung, meski belum tentu mengerti. Mampu memprediksi, tapi tidak bisa menangkap peristiwa yang sungguh baru. Menariknya di sini, Han menulis “Today, Big Data is not just taking the stage as Big Brother – it is also taking the form of Big Business. First and foremost, Big Data is a vast, commercial enterprise. Here, personal data are unceasingly monetized and commercialized. Now, people are treated and traded as packages of data for economic use. That is, human beings have become a commodity. Big Brother and Big Business have formed an alliance. The surveillance state and the market are merging.” Dalam kerangka Han, Big Data menunjukkan titik temu paling telanjang antara negara pengawas dan pasar bahwa manusia tidak lagi diperlakukan terutama sebagai warga, melainkan sebagai paket data, sasaran kebijakan, objek segmentasi, dan sumber nilai ekonomi. Ketika data pribadi dimonetisasi, tubuh sosial berubah menjadi komoditas administratif sekaligus komersial; negara mengetahui siapa yang miskin, sakit, hamil, sekolah, rentan, layak dibantu, atau perlu diawasi, sementara pasar menerjemahkan kategori itu menjadi peluang kontrak, distribusi, logistik, katering, aplikasi, suplai pangan, dan jasa pendukung.
Dalam konteks Indonesia, program MBG dapat dibaca dari sisi ini sebab di permukaan tampil sebagai kebijakan gizi dan kesejahteraan, tapi di lapisan ekonomi-politiknya rakyat juga menjadi basis perputaran anggaran raksasa. Anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui bukan hanya penerima manfaat, melainkan titik masuk bagi pembentukan rantai bisnis negara-pasar dengan dapur SPPG, pemasok bahan pangan, UMKM, katering, koperasi, BUMN, swasta, distribusi, pengawasan, dan infrastruktur data. Di sinilah kritik Han menjadi tajam bahwa ketika kesejahteraan dikelola melalui skema data, anggaran, dan kemitraan bisnis, negara tidak sekadar “memberi makan” rakyat, tapi juga mengubah kebutuhan biologis rakyat menjadi medan transaksi, tata kelola, pengawasan, dan akumulasi ekonomi. Rakyat hadir sebagai tubuh yang idealnya harus disehatkan, data yang harus dipetakan, dan pasar yang harus digerakkan.
Kemudian Bab “Beyond the Subject” adalah bagian yang lebih filosofis. Han berbicara tentang peristiwa, pengalaman, dan kemungkinan keluar dari subjek neoliberal. Ia membedakan pengalaman yang mengubah diri dari sekadar sensasi yang menjerat diri. Dunia digital penuh Erlebnis yakni pengalaman sesaat, stimulus, sensasi, emosi cepat. Padahal yang dibutuhkan adalah Erfahrung atau pengalaman mendalam yang memutus pola lama dan mengubah cara berada. Han menyebut jalan keluar sebagai de-psychologization; membunuh psikologi dalam arti membebaskan manusia dari teror psikologisasi neoliberal. Sebab saay ini semua hal dibuat jadi personal misalnya miskin karena mindset, gagal lantaran trauma, malas gegara inner child, kalah disebabkan kurang manifesting, dan tidak sukses dipicu vibrasi rendah. Akibatnya, struktur sosial menghilang dan semua dikembalikan ke aspek psikologi individu.
Di Indonesia, gejala itu terlihat jelas ketika persoalan struktural terus-menerus dipersempit menjadi urusan psikologis pribadi. Kemiskinan diterangkan sebagai kurangnya mental juang, ketimpangan kelas disulap menjadi problem motivasi, kegagalan mobilitas sosial dibebankan pada lemahnya growth mindset, sementara kekacauan politik direduksi menjadi buruknya sikap warga dalam menerima keadaan. Relasi kuasa pun sering dibaca sebatas miskomunikasi, seolah eksploitasi, patronase, oligarki, nepotisme, dan ketidakadilan institusional cukup diselesaikan dengan bahasa yang lebih sopan atau niat baik antar individu. Akibatnya, struktur yang timpang tetap aman dari pemeriksaan serius, karena kesalahan selalu dialihkan ke batin manusia: kurang positif, kurang adaptif, kurang bersyukur, kurang bekerja keras, atau belum cukup “sembuh”.
Pada bab terakhir “Idiotism”, isinya bukan ajakan menjadi bodoh. Pengertian “Idiot” di sini dekat dengan figur outsider, heretik, orang yang tidak sepenuhnya terserap jaringan, komunikasi, opini umum, dan konsensus pasar. Han mengambil inspirasi ini dari Deleuze tentang homo tantum ~one who ‘no longer has a name, though he can be mistaken for no other’. Dengan kata lain, filsafat punya fungsi “bermain sebagai orang bodoh”, yakni keluar dari kewajaran palsu agar bisa berpikir lain. Ia menulis “Idiotism stands opposed to the neoliberal power of domination: total communication and total surveillance. The idiot does not ‘communicate’. Indeed, he communicates with the In-communicable. As such, the idiot veils himself in silence. Idiotism erects spaces for guarding silence (Freiräume des Schweigens), quiet, and solitude, where it is still possible to say what really deserves to be said.” Dalam pengertian Han, “idiotism” bukan kebodohan, melainkan keberanian keluar dari paksaan komunikasi total. Masyarakat digital menuntut semua orang terus hadir, merespons, beropini, membagikan pengalaman, membuka diri, dan ikut arus percakapan. Maka sikap diam lalu dicurigai sebagai tidak peduli, tidak update, tidak berpihak, atau tidak relevan. Di sinilah “idiot” menjadi figur perlawanan sebab menolak terseret dalam kewajiban untuk selalu berbicara, karena tidak semua hal layak segera dikomentari. Orang “idiot” menjaga jarak dari kerumunan opini agar pikiran tidak larut dalam konsensus, trending topic, kemarahan massal, atau ritme algoritmik. Dalam konteks Indonesia, contoh ini tampak pada orang yang menolak ikut perang komentar politik di media sosial, akademisi yang tidak mau memberi “quick take” atas isu kompleks hanya demi viral, penulis yang memilih membaca data sebelum ikut menghujat, seniman yang tidak menjadikan semua tragedi sebagai konten empati, atau tokoh spiritual yang tidak mengumbar setiap pengalaman batin demi validasi publik.
Sikap diam semacam itu bukanlah bentuk pasif, melainkan askesis intelektual sebagai ruang sunyi untuk menyaring mana yang hanya kebisingan dan mana yang benar-benar pantas diucapkan. Di tengah kultur buzzer, FOMO opini, kultus eksposur, dan tuntutan personal branding, “idiotism” menjadi hak untuk tidak tersedia bagi semua orang, tidak menjelaskan diri setiap saat, dan tidak menyerahkan batin kepada mekanisme komunikasi yang sekaligus mengawasi. Pernyataan ini sangat tajam sebab saat ini banyak orang merasa wajib komentar atas semua isu, wajib punya posisi, ikut arus, ikut marah ketika massa marah, turut bercanda ketika massa bercanda, dan tidak ketinggalan memuja ketika publik memuja. Sebab yang tidak ikut dianggap tidak peka, tidak update, atau tidak berpihak. Padahal kadang satu-satunya kebebasan yang tersisa adalah menolak ikut kegaduhan.
Dengan demikian, kekuatan gagasan Han terletak pada kemampuannya memberi kosa kata tajam bagi kegelisahan modern yang sering dirasakan, tapi sulit dirumuskan. Misalnya tentang manusia tampak bebas meski kelelahan, media sosial terlihat menyenangkan sambil menguras daya hidup, politik semakin gaduh tapi miskin kedalaman, motivasi dapat berubah menjadi disiplin terselubung, healing menjelma industri performa, transparansi berbalik sebagai kekerasan halus, dan data naik menjadi instrumen dominasi baru. Han piawai menangkap patologi zaman dalam kalimat padat yang langsung menusuk pusat persoalan. Hanya saja di situlah sekaligus batasnya sebab Han kadang terlalu menyeluruh, rapi, bahkan terlalu indah secara aforistik. Beberapa tesisnya terasa menyapu kompleksitas sosial dengan satu sapuan konseptual. Untuk membaca Indonesia, psikopolitik saja tidak cukup, sebab kekuasaan di sini masih bekerja secara sangat konkret melalui oligarki, aparat, hukum, patronase, uang, jabatan, dinasti, akses proyek, kepemilikan media, ormas, birokrasi, serta ketimpangan ekonomi.
Dengan kata lain, gagasan Han sangat berguna untuk membedah penaklukan batin dalam kapitalisme digital, tapi masih perlu dilengkapi dengan analisismaterial tentang siapa menguasai sumber daya, siapa mengatur institusi, siapa menikmati rente, dan siapa dipaksa menanggung akibatnya. Sebab Indonesia bukan hanya masyarakat “Like” tapi juga masyarakat amplop, patron, seragam, dinasti, proyek, bansos, buzzer, aparat, dan rente. Maka Psychopolitics harus dibaca bersama analisis ekonomi-politik, oligarki, kelas sosial, dan sejarah kekuasaan lokal. Justru karena demikian maka buku ini penting lantaran menambahkan apa yang sering hilang dalam kritik terhadap politik Indonesia yakni pisau untuk melihat bagaimana rakyat bukan hanya dikendalikan lewat takut, tapi juga lewat senang. Bukan hanya lewat larangan, sensor dan propaganda kasar, melainkan juga hiburan, banjir informasi dan emosi yang terasa personal. Maka Psychopolitics adalah buku tentang perbudakan yang berhasil menyamar sebagai kebebasan. Orang mengejar produktivitas, keterlihatan, validasi, optimasi, kesehatan, kebahagiaan, dan ekspresi diri dengan begitu fanatik sampai tidak sadar bahwa semua itu bisa menjadi teknik dominasi. Han menunjukkan bahwa manusia modern tidak selalu perlu ditindas dari luar, karena sudah belajar menindas dirinya sendiri dari dalam.
Di Indonesia, buku ini bisa dibaca sebagai kritik atas politik konten, budaya kerja toksik, industri healing, obsesi viral, ekonomi platform, penyalahgunaan data, politik citra, dan kelas menengah yang kelelahan tapi tetap diminta tersenyum. Han mengajarkan satu kecurigaan penting: tidak semua yang terasa bebas benar-benar membebaskan. Pilihan yang dilakukan bisa saja hanya ilusi kedaulatan, ekspresi dapat berubah menjadi kewajiban tampil, keterbukaan belum tentu melahirkan demokrasi, motivasi kerap menyamar sebagai tekanan produktivitas, dan healing pun tidak selalu berarti penyembuhan, sebab bisa menjadi industri yang memoles luka agar tetap berguna bagi sistem. Kadang yang disebut kebebasan hanyalah kandang yang sudah diberi Wi-Fi, kamera bagus, tombol like, dan slogan pengembangan diri. “The most elegant prison is the one that teaches its prisoners to call the bars freedom.” (end/frs)
