Jürgen Habermas kembali kepada tema besar yang ia bangun sejak karya klasiknya tentang ruang publik, dalam buku A New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative Politics (2023). Isinya sangat berbeda dengan gagasan awalnya dalam buku The Structural Transformation of the Public Sphere (1962). Perbedaan itu bukan sekadar pembaruan historis, melainkan upaya menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi pada ruang publik demokratis ketika komunikasi politik dipindahkan ke ekologi digital, media platform, dan kapitalisme data? Dalam tulisannya di tahun 2023 itu Habermas juga melengkapi dengan dua teks klarifikasi tentang politik deliberatif, sehingga fokusnya bukan hanya “ruang publik” sebagai arena sosial, tetapi juga bagaimana demokrasi memperoleh legitimasi melalui pembentukan opini dan kehendak politik yang tercerahkan.
Sebelum menelaah lebih jauh, perlu dicatat bahwa gagasan terbarunya bukan sekadar revisi biasa. Jika yang lama membahas genealogis historis, maka yang baru mendiagnosa krisis demokrasi digital. Habermas malah bilang, aspek historis bukan lagi menjadi topik terkini meski masih menggunakan kerangka lama sebagai titik tolak untuk membaca apa yang dilakukan digitalisasi terhadap struktur media dan proses politik sekarang. Dengan kata lain, gagasan barunya tetap mempertahanklan kerangka ruang publik di antara civil society dan sistem politik, tapi pertanyaannya digeser menjadi soal apakah ruang publik masih bisa menjalankan fungsi integratif dan demokratis ketika komunikasi publik dipindahkan ke platform digital, media sosial, dan jaringan tanpa filter editorial yang kuat? Jadi, ada pergeseran dari “apa itu ruang publik dan bagaimana itu terbentuk” ke “apakah ruang publik masih bisa bekerja secara deliberatif dalam kondisi digital sekarang.”
Dalam gagasan terbarunya, Habermas sangat eksplisit membahas politik deliberatif. Ia tidak cuma bicara tentang ruang publik sebagai fenomena sosial, tetapi tentang syarat legitimasi demokrasi seperti inklusi warga, pertukaran alasan, kualitas diskursif, hubungan antara opini publik dan keputusan institusional, serta mengapa demokrasi tidak cukup hanya prosedural. Bahkan ada wawancara tentang demokrasi deliberatif dan satu teks yang meluruskan salah paham soal itu. Artinya, gagasan terbarunya lebih langsung masuk ke teori legitimasi demokrasi, bukan hanya transformasi media atau sejarah borjuasi. Akan tetapi pembeda paling aktuaknya adalah pada kerangka platform media baru. Di zaman sekarang, platform membebaskan pengguna ~siapa pun, untukmenjadi penulis, tetapi sekaligus membuang fungsi mediasi jurnalistik dan penyaringan profesional yang dulu dilakukan media lama. Akibatnya, komunikasi publik menjadi lebih terbuka tetapi juga lebih liar, terfragmentasi, mudah menutup diri, dan rawan berubah menjadi echo chambers. Ia bahkan menyebut janji emansipatoris media baru kini sebagian tenggelam dalam “cacophony” ruang-ruang gema yang terpecah. Ini jelas bukan problem sentral gagasannya yang lama, karena konteks historisnya di tahun 1960an memang belum mengenal internet, platform, dan media sosial.
Meski demikian, kali ini Habermas tidak berhenti di teori. Ia memasukkan data penggunaan media di Jerman dan Eropa seperti internet dan media sosial naik cepat, sementara konsumsi koran cetak turun drastis. Kemudian Habermas mengaitkan ini dengan penurunan intensitas perhatian analitis, erosi model gatekeeper, dan ancaman terhadap kualitas pembentukan opini politik. Jadi dibanding buku lama yang fondasinya historis-sosiologis, buku baru lebih berupa diagnosis normatif-empiris atas kondisi demokrasi mutakhir. Dengan kata lain, Habermas menempatkan digitalisasi dalam konteks yang lebih luas yakni neoliberalisme, ketimpangan sosial, menurunnya kapasitas negara, populisme, krisis legitimasi, bahkan tekanan integrasi transnasional. Jadi krisis ruang publik sekarang baginya bukan cuma soal teknologi, tetapi soal rapuhnya syarat-syarat sosial demokrasi deliberatif. Maka gagasan ini dirasa lebih dark dan lebih defensif dibanding karya awalnya yang lebih bersifat pemetaan historis-konseptual.
Dalam A New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative Politics, Habermas tetap kembali kepada tema lamanya tentang public sphere atau ruang publik, lalu bertanya ulang dengan serius: apa yang terjadi pada demokrasi ketika pembentukan opini publik tidak lagi terutama disalurkan oleh koran, radio, dan televisi, melainkan oleh internet, platform, dan media sosial? Gagasan dasarnya sederhana, meski konsekuensinya besar. Habermas menolak pemisahan kaku antara teori normatif dan penelitian empiris. Bagi dia, teori demokrasi tidak cukup hanya mendesain cita-cita abstrak, tetapi juga harus merekonstruksi kandungan rasional dari norma dan praktik yang sudah hidup dalam demokrasi konstitusional modern. Artinya, demokrasi bukan cuma mesin pemilu atau prosedur hukum. Demokrasi adalah tatanan yang menuntut warga percaya bahwa hak-hak dasar, pemilu, lembaga hukum, dan pemerintahan masih layak dipercaya. Ketika kepercayaan intuitif itu runtuh, demokrasi masih bisa tampak legal, tetapi secara legitimasi mulai keropos dari dalam. Di sini Habermas sangat kuat dengan tidak melihat legitimasi sebagai ornamen moral, melainkan sebagai syarat eksistensial bagi bertahannya demokrasi.
Beranjak dari situ, Habermas masuk kepada gagasan utamanya yakni politik deliberatif. Demokrasi yang bermartabat tidak cukup hanya menghitung preferensi. melainkan harus memproses alasan. Menurutnya, keputusan politik menjadi sah bila dua syarat bergerak bersama yakni (a) semua yang terdampak harus diikutsertakan sebagai peserta setara, dan (b) proses pembentukan kehendak politik harus melewati penyaringan argumentatif yang cukup diskursif. Dengan kata lain, legitimasi tidak lahir dari mayoritas telanjang, tetapi dari mayoritas yang didahului pertukaran alasan. Menariknya, Habermas menolak salah paham umum bahwa deliberasi berarti semua orang akhirnya rukun dan sepakat. Justru sebaliknya, demokrasi deliberatif itu agonistik dengan penuh sanggahan, konflik, penolakan, dan perbedaan. Akan tetapi konflik itu tetap ditopang oleh satu konsensus dasar, yaitu komitmen pada prinsip-prinsip konstitusional bersama. Demokrasi sehat bukan dunia tanpa pertentangan, melainkan dunia di mana pertentangan masih mau tunduk pada aturan rasional bersama.
Maka di situlah peran ruang publik menjadi penting sekaligus terbatas. Disebut penting, karena ruang publik adalah arena pembentukan opini sebelum opini itu “dicairkan” menjadi suara, mandat, undang-undang, dan keputusan negara. Dikatakan terbatas, karena keputusan yang mengikat semua orang tetap dibuat di institusi formal seperti parlemen, pemerintah, dan pengadilan. Di sini Habermas sangat berhati-hati dengan pernyataan bahwa ruang publik adalah jembatan antara masyarakat sipil dan sistem politik, bukan pengganti negara. Media profesional, organisasi sipil, partai, kelompok kepentingan, dan intelektual menyuplai isu, informasi, dan perspektif; warga lalu mengolahnya menjadi opini politik. Kualitas demokrasi sangat bergantung pada mutu lalu lintas ini. Oleh karena itu, Habermas memberi bobot besar pada media sebagai infrastruktur kognitif demokrasi.
Gagasan yang juga tak kalah relevannya untuk zaman sekarang adalah diagnosis Habermas tentang digitalisasi ruang publik. Ia mengakui manfaat besar internet dengan komunikasi meluas, dipercepat, dan dibuka pada jauh lebih banyak orang. Akan tetapi justru di situlah ambivalensinya. Platform digital menghapus banyak fungsi mediasi jurnalistik lama. Jika media lama bekerja lewat editor, penyuntingan, verifikasi, dan tanggung jawab profesional, platform memberi ruang bagi setiap orang untuk menjadi penulis spontan. Secara teoritis, ini tampak emansipatoris bahwa semua orang punya suara. Hanya saja secara praktis, hasilnya sering berupa fragmentasi, ruang gema, dan komunikasi yang setengah publik-setengah privat. Habermas menyebut bahwa batas lama antara ruang publik dan ruang privat menjadi kabur, sementara karakter inklusif ruang publik justru melemah. Kita tidak lagi hidup dalam satu arena bersama, melainkan dalam banyak sirkuit komunikasi yang bisa saling tertutup.
Habermas juga menganalisis secara tajam soal hilangnya model gatekeeper. Ia tidak sedang romantis terhadap publikasi jadul seperti koran, melainkan sedang membela fungsi epistemik mediasi profesional. Menurut Habermas, masalahnya bukan bahwa warga sekarang bisa bicara, melainkan bahwa peran sebagai “penulis politik” juga perlu dipelajari. Platform tidak menyediakan pengganti yang memadai bagi seleksi profesional dan pengujian isi berdasarkan standar kognitif yang umum diterima. Akibatnya, diskursus publik mudah jatuh ke kebisingan, ketergesaan, dan penutupan diri dari kritik. Di sini Habermas tampak sangat relevan untuk zaman feed, algoritma, viralitas, dan kemarahan instan. Ia seolah berkata bahwa demokrasi tidak mati hanya karena orang berbeda pendapat, tapi demokrasi melemah ketika warga kehilangan dunia fakta dan kerangka penilaian yang cukup sama.
Meski demikian, Habermas tidak mereduksi krisis demokrasi menjadi semata soal teknologi. Ia menegaskan bahwa politik deliberatif mensyaratkan budaya politik liberal, tingkat kesetaraan sosial yang memadai, dan kapasitas negara untuk menyeimbangkan tuntutan kapitalisme dengan keadilan sosial. Habermas membahas korelasi antara status sosial dan partisipasi politik, lingkaran setan abstentionism di kelas bawah, serta bagaimana populisme tumbuh ketika warga merasa tidak lagi melihat hubungan yang nyata antara suara mereka dan hasil pemerintahan. Neoliberalisme, deregulasi pasar, ketimpangan, depolitisasi, dan ketidakmampuan negara menahan disintegrasi sosial semua ikut memperburuk ruang publik. Jadi media digital hanyalah salah satu pemicu dalam krisis yang lebih besar. Ini kelebihan gagasan Habermas dengan menolak jawaban simplistis.
Meski Habermas sangat presisi secara normatif, tetapi dapat dilihat sebagai catatan kritis jika ia terkadang terlalu percaya bahwa persoalan demokrasi pada akhirnya bisa dipetakan sebagai problem kualitas diskursus. Bagi pengkritik yang lebih sinis, ini bisa terasa terlalu “rasionalis”, seolah-olah jika prosedur komunikasi dibenahi maka penyakit politik akan banyak teratasi. Padahal di dunia nyata, kekuasaan tidak selalu mau bermain di medan argumen. Meski demikian, Habermas sebenarnya tidak buta terhadap hal itu; ia sadar ada lobi, kepentingan sistemik, kapital, dan regresi politik. Hanya saja Habermas seolah tetap keras kepala mempertahankan tesis bahwa tanpa standar deliberatif, demokrasi tinggal prosedur kosong yang mudah dibajak oleh emosi, manipulasi, dan tribalitas. (end/frs)
