Sesat pikir atau fallacy adalah cacat dalam hubungan antara alasan, bukti, dan kesimpulan, yakni ketika sebuah pernyataan terdengar meyakinkan secara retoris tapi tidak benar-benar ditopang oleh alur penalaran yang sahih. Dalam berbagai pidato Prabowo Subianto sebagai presiden, sebagian pernyataan dapat dikategorikan sebagai sesat pikir informal, misalnya generalisasi tergesa-gesa, dikotomi palsu, serangan terhadap pengkritik, atau pengalihan dari substansi argumen; sementara sebagian lainnya lebih tepat dipahami sebagai premis faktual yang keliru, penyederhanaan sebab-akibat, atau teknik delegitimasi retoris yang melemahkan lawan bicara tanpa menjawab pokok persoalan. Oleh karena itu, artikel ini tidak dimaksudkan untuk menilai kepribadian Prabowo ataupun menghakimi seluruh kebijakannya, melainkan untuk menguji struktur argumen yang muncul dalam pidato-pidatonya sebagai bagian dari kajian logika, literasi kritis, dan disiplin berpikir. Penting pula ditegaskan bahwa tidak setiap ucapan yang keras, emosional, dramatis, sarkastik, atau hiperbolis otomatis merupakan fallacy sebab sebuah pernyataan baru dapat disebut sesat pikir apabila terdapat kelemahan nyata dalam cara bukti digunakan, kesimpulan ditarik, kritik dibingkai, atau lawan diposisikan dalam argumen.
Jika merujuk ke titik awal pada tahun 2018, Prabowo pernah mengatakan bahwa Indonesia diprediksi tidak ada lagi pada 2030. Rujukannya adalah Ghost Fleet, sebuah novel fiksi spekulatif karya P. W. Singer dan August Cole. Tentu saja novel itu bukan hasil proyeksi ilmiah tentang pembubaran Indonesia. Di sini, terdapat dua fallacies yakni pertama berupa appeal to fear, yakni ancaman kehancuran nasional digunakan untuk menghasilkan kecemasan dan urgensi politik. Kedua, misplaced authority soal reputasi penulis sebagai analis strategi dipindahkan kepada adegan fiksi seolah-olah novel tersebut merupakan ramalan ilmiah. Sebuah novel spekulatif dapat dipakai sebagai skenario untuk memikirkan risiko. Akan tetapi skenario tidak sama dengan prediksi, terlebih lagi bukti bahwa negara akan bubar.
Di tahun yang sama di bulan November, dalam sebuah pidato Prabowo menggunakan istilah “tampang Boyolali” untuk menggambarkan orang yang dianggap tidak terbiasa memasuki hotel mewah dan mungkin diusir karena penampilannya. Ia kemudian meminta maaf setelah pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi. Ucapan itu mengandung generalisasi berbasis daerah dan kelas sosial. Stereotype dan hasty generalization yang muncul berasal atau berpenampilan seperti orang Boyolali → miskin, tidak cocok dengan hotel mewah, atau dipandang rendah. Mungkin maksudnya mengkritik kesenjangan sosial, tapi ilustrasinya justru mereproduksi stereotip yang ingin dikritik. Selain itu, ketimpangan sosial ekonomi tidak memerlukan penggolongan wajah atau penampilan masyarakat suatu daerah.
Pada bulan Desember 2023, setelah debat calon presiden yang menempatkan persoalan etika sebagai salah satu pokok serangan terhadap dirinya, muncul ucapan Prabowo Subianto, “Ndasmu etik,” dalam sebuah forum internal. Pihak Prabowo kemudian menjelaskan bahwa ungkapan tersebut disampaikan sebagai kelakar dan tidak dimaksudkan sebagai jawaban resmi atas kritik dalam debat. Namun, apabila ucapan itu dianalisis sebagai bagian dari respons argumentatif, bentuknya dapat dikategorikan sebagai appeal to ridicule, yaitu upaya melemahkan suatu persoalan dengan ejekan, olok-olok, atau nada merendahkan, alih-alih menjawab substansinya. Masalah etika seharusnya ditanggapi melalui penjelasan mengenai standar moral yang digunakan, konsistensi antara tindakan dan prinsip, fakta yang relevan, serta pertanggungjawaban atas keputusan yang dipersoalkan. Sebaliknya, ejekan menggeser perhatian dari pertanyaan utama yakni apakah tindakan atau keputusan tertentu dapat dibenarkan secara etis, menjadi reaksi emosional terhadap pihak yang mengajukan kritik. Dengan demikian, kelemahannya bukan terletak pada penggunaan bahasa kasar semata, melainkan pada kegagalan memberikan alasan yang dapat diuji untuk membantah persoalan etika yang sedang diperdebatkan.
Berlanjut pada Kongres PSI, tanggal 20 Juli 2025, Prabowo menyatakan bahwa narasi “Indonesia Gelap” dibiayai oleh koruptor dan bahwa para koruptor membayar demonstrasi serta buzzer. Masalah logisnya bukan kemungkinan adanya aktor politik yang membiayai kampanye, sebab hal itu mungkin saja terjadi dan dapat dibuktikan. Masalahnya muncul ketika kritik yang heterogen direduksi menjadi satu skema bahwa mereka mengkritik pemerintah karena dibayar koruptor. Itu merupakan motive fallacy yakni motif pembicara dijadikanalasan untuk menghindari pembahasan isi kritik. Dapat juga menjadi straw man karena keberatan mengenai kebijakan publik diubah menjadi narasi sederhana tentang operasi para koruptor. Bahkan apabila sebagian demonstran memang dibiayai pihak tertentu, hal tersebut tidak otomatis membantah tuntutan atau data yang mereka bawa.
Di penghujung tahun yang sama, Prabowo mengucapkan “Anasir-anasir, antek-antek asing, dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat…”. Label “antek asing” dapat menjadi poisoning the well apabila digunakan untuk mendiskreditkan seseorang sebelum argumennya diperiksa. Sedangkan genetic fallacy terjadi ketika gagasan ditolak karena dugaan asal, afiliasi, atau motif pembawanya, bukan berdasarkan isi gagasan tersebut. Struktur kelirunya adalah kritik tersebut mungkin terkait kepentingan asing → kritik itu pasti salah atau anti-Indonesia. Keterlibatan asing merupakan tuduhan empiris yang dapat diselidiki. Akan tetapi tuduhan tersebut harus dibuktikan secara spesifik tentang siapa, menerima apa, dari siapa, dan melakukan tindakan apa. Sebab label nasionalistis saja tidak dapat menggantikan pembuktian.
Pada bulan Januari 2026, Prabowo menyatakan,“Tidak mungkin suatu bangsa merdeka kalau makan pangan tergantung bangsa lain.” Pernyataan ini menempatkan dua kondisi seolah-olah saling meniadakan yakni swasembada penuh dan merdeka, atau melakukan impor pangan dan tidak benar-benar merdeka. Ini adalah false dichotomy atau false dilemma. Ketahanan pangan memang merupakan persoalan strategis. Ketergantungan ekstrem terhadap satu pemasok juga berbahaya. Akan tetapi, negara dapat memiliki kedaulatan politik sambil mengimpor komoditas tertentu, selama mempunyai produksi domestik yang memadai, cadangan, diversifikasi pemasok, daya beli, dan kapasitas menghadapi gangguan pasokan. Menariknya dalam pidato di Davos, Prabowo juga menyatakan bahwa perdagangan yang adil dan integrasi ekonomi bukan ancaman terhadap kedaulatan. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara perdagangan dan kedaulatan sebenarnya tidak sesederhana dikotomi.
Contoh pidato lain adalah di World Economic Forum, Davos, tanggal 22 Januari 2026. Prabowo menyatakan, “Indonesia’s economy has grown by more than 5% every year over the last decade.” Pernyataan tersebut secara faktual tidak tepat sebab ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,07 persen pada tahun 2020 dan hanya tumbuh 3,70 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan di atas lima persen memang terjadi pada beberapa tahun berikutnya, tapi bukan “setiap tahun selama satu dekade”. Ini bukan fallacy formal jika hanya dianggap sebagai kekeliruan data. Meski demikian, ketika dipakai sebagai dasar kesimpulan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak pertumbuhan yang sepenuhnya stabil, argumennya berdiri di atas premis faktual yang salah atau false premise. Perumusan yang lebih akurat seharusnya berbunyi kurang lebih: pertumbuhan Indonesia umumnya berada di sekitar lima persen, kecuali ketika terganggu pandemi dan periode pemulihan awal.
Berlanjut pada tanggl 29 April 2026. Prabowo menyebut, “Katanya Indonesia gelap. Matanya buram kali… Indonesia terang.” Kemudian disusul pernyataan bahwa mereka yang ingin “kabur” dapat pergi, bahkan mungkin “kabur ke Yaman”. Pernyataan itu bukan jawaban terhadap substansi kritik dalam slogan “IndonesiaGelap”, misalnya mengenai lapangan kerja, anggaran, pendidikan, kebebasan sipil, atau biaya hidup. Kritik dijawab dengan memperolok kemampuan melihat dan pilihan tempat pelarian pengkritiknya. Struktur kelirunya adalah kritik datang dariorang yang “buram” atau ingin kabur → kritiknya tidak layak dipertimbangkan. Jika pernyataan pertama mengandung appeal to ridicule, maka yang kedua adalah argumentum ad hominem. Sebab, kualitas suatu argumen tidak ditentukan oleh apakah pembawanya pesimistis, takut, atau ingin pindah ke luar negeri.
Pada bulan Mei 2026, Prabowo berkata, “Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa tidak pakai dolar.” Ucapan ini dipakai untuk meredakan kekhawatiran terhadap pelemahan rupiah. Akan tetapi, fakta bahwa warga desa tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar tidak berarti mereka tidak terkena dampaknya. Kurs memengaruhi harga barang impor, bahan baku, pupuk, energi, mesin, transportasi, biaya produksi, dan akhirnya harga barang domestik. Bank Indonesia sendiri menjelaskan bahwa transmisi nilai tukar terhadap inflasi berlangsung secara langsung melalui barang impor dan secara tidak langsung melalui perdagangan, permintaan agregat, dan produksi. Pernyataan tersebut mengandung non sequitur dan pengabaian efek tidak langsung. Struktur kelirunya adalah warga tidak memegang dolar → perubahan kurs dolar tidak relevan bagi warga. Premis pertama dapat benar, tapi kesimpulannya tidak mengikuti premis tersebut. Ini merupakan penyederhanaan rantai sebab-akibat ekonomi.
Terkini, pada tanggal 12 Juli 2026, Prabowo berkata “Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri…” Pernyataan itu kemudian digunakan sebagai indikasi bahwa kesejahteraan petani telah meningkat. Masalahnya, laporan tentang sejumlah petani yang bepergian ke luar negeri tidak cukup untuk mewakili jutaan rumah tangga pertanian. Tidak diketahui jumlahnya, siapa petaninya, sumber pendapatannya, wilayahnya, atau apakah perjalanan tersebut memang hasil peningkatan pendapatan pertanian. Data agregat justru memberikan gambaran lebih kompleks. Nilai Tukar Petani pada Juni 2026 berada di 127,65, tapi turun 0,06 persen dari bulan sebelumnya dan indeks konsumsi rumah tangga petani juga naik 0,49 persen. Artinya, kesejahteraan tidak dapat disimpulkan dari satu cerita keberhasilan. Maka pernyataan itu mengandung anecdotal fallacy dan hasty generalization. Struktur kelirunya yakni beberapa petani dapat berlibur → petani Indonesia semakin sejahtera. Kesimpulan tersebut mungkin benar untuk kelompok tertentu, tapi bukti yang disampaikan tidak representatif.
Jadi, dalam retorika Prabowo terdapat empat pola yang paling konsisten. Pertama, kritik diubah menjadi persoalan tentang pengkritiknya. Mereka digambarkan buram, hendak kabur, dibayar koruptor, atau terkait kepentingan asing. Ini menggeser pembahasan dari apakah kritiknya benar menjadi siapa yang mengatakannya. Kedua, contoh terbatas diangkat menjadi gambaran nasional. Petani yang berlibur ke luar negeri dijadikan tanda kesejahteraan petani secara luas. Bentuk ini efektif secara emosional karena cerita konkret lebih mudah dipercaya daripada statistik, tetapi secara inferensial lemah. Ketiga, persoalan kompleks dibingkai secara oposisi biner. Ketergantungan pangan dipertentangkan dengan kemerdekaan, optimisme dengan “Indonesia Gelap”, dan dukungan pemerintah dengan keberpihakan kepada koruptor atau kepentingan asing. Keempat, rantai sebab-akibat dipotong. Warga desa tidak memakai dolar, maka kurs dianggap tidak relevan; pertumbuhan sering berada di sekitar lima persen, lalu dinyatakan selalu melebihi lima persen. Kesalahan paling serius bukan penggunaan kata-kata kasar, melainkan ketika daya dramatis pidato menggantikan kewajiban memberikan data, denominator, mekanisme sebab-akibat, dan bukti yang dapat diverifikasi. Retorikanya efektif dalam membangun “kita versus mereka”, tapi efektivitas politik tidak sama dengan validitas logis.
Pertanyaannya adalah, apakah itu semua adalah kebiasaan, ketidaktahuan atau sebagian orang menyangka sebagai sebuah taktik orasi belaka? Jika sebuah taktik, tentu amat berisiko mengandalkan bentuk populisme yang penuh fallacies secara intensif, berlangsung setiap saat dan disadari atau tidak mengancam persepsi pasar dan ujungnya adalah kesejahteraan rakyat itu sendiri. Akan tetapi sekurangnya, sebagai pembelajaran soal fallacies sudah terdapat banyak contoh langsung dan hidup yang bisa diidentifikasi, dikenal dan dilihat pola. Persoalan ditiru atau dilakukan, risikonya sudah di depan mata. When ridicule replaces reason, rhetoric may win the room but logic has already lost the argument. (end/frs)
